Berita UtamaCikarangIndustriLingkunganPemkab

Tak Punya Pengawas Lingkungan Hidup

RadarBekasi.id – Kabupaten Bekasi belum memiliki Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD). Padahal, keberadaan ribuan pabrik yang tersebar di kawasan industri membutuhkan pengawasan dalam hal lingkungan hidup.

Kepala Bidang Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Arnoko, menyampaikan, idealnya Kabupaten Bekasi memiliki PPLHD. Supaya dapat menindak pencemar lingkungan yang ada di daerah yang kerap disebut sebagai Kawasan Industri terbeser se-Asia Tenggara ini.

”PPLHD itu semacam polisinya petugas lingkungan hidup yang berwenang menindak pencemar lingkungan, atau pihak atau perusahaan yang membandel. Hingga kini, dengan jumlah kawasan industri yang besar memang seharusnya Kabupaten Bekasi memiliki itu,” katanya, Selasa (29/10).

Menurut dia, ketiadaan PPLHD menjadi satu di antara sejumlah kendala yang dihadapi dalam mengendalikan lingkungan hidup, terutama di sekitar kawasan industri.

”Hal ini perlu ada peningkatan kepedulian dan komitmen untuk menjaga kondisi lingkungan hidup khususnya di Kabupaten Bekasi, agar tidak timpang dengan besarnya kawasan industri,” katanya.

Arnoko mengakui, apabila angka pencemaran lingkungan di Kabupaten Bekasi terbilang tinggi. Pencemaran itu didominasi oleh pembuangan limbah dari bahan berbahaya dan beracun (B3).  ”Dalam setiap tahun, limbah B3 ini yang memang mendominasi. Ada berbagai kasusnya, namun intinya soal limbah ini,” jelasnya.

Diketahui, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, limbah B3 memiliki karakteristik berupa mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif dan beracun.

Dari pendataan DLH, hingga Oktober 2019 ini, pihaknya telah menangani 66 kasus pencemaran lingkungan yang berakhir dengan sanksi administratif. Kemudian terdapat dua kasus lainnya yang ditangani secara pidana.

”Ini semua mayoritasnya kasus limbah B3. Kemudian yang pidana juga demikian. Karena setelah dijatuhkan sanksi administratif kemudian tidak ada perubahan, maka dialihkan pada pidana, juga kasus limbah B3. Maka memang potensi pencemaran terbilang besar,” tuturnya.

Menurutnya, jumlah kasus yang ditangani tersebut dapat dinilai sebagai bagian kecil dari banyaknya kasus pencemaran yang masih belum ditindak. Pihaknya belum dapat bekerja maksimal karena minimnya personel. ”Kekurangan personel boleh jadi masalah klasik tapi faktanya demikian,” ucap dia.

Arnoko mengatakan, saat ini terdapat sedikitnya 4.000 perusahan yang beroperasi di Kabupaten Bekasi. Dengan jumlah tersebut, seharusnya Kabupaten Bekasi memiliki minimal 100 PPLHD.

”Perhitungan, dalam setiap PPLHD itu paling mampu mengawasi 40 perusahaan per tahun, yakni dibutuhkan setidaknya dua minggu untuk satu perusahaan. Jadi kalau 4.000 perusahaan berarti ada 100 PPLHD, sedangkan sekarang tidak ada satu pun,” ucap dia.

Dia menambahkan, hal yang lain yang menjadi kendala dalam pengawasan lingkungan yakni tidak dimilikinya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Padahal, kajian tersebut dinilai penting sebagai pedoman suatu badan usaha dapat beroperasi di suatu daerah.

”Ini seperti rencana tata ruang tapi lebih ke lingkungan hidup. Hingga kini masih terus berupaya membuat kajian itu, tapi memang harus ada dulu dari nasional kemudian ke provinsi, baru diturunkan ke kabupaten kota,”tuturnya.(and)

Close