Berita UtamaKesehatanPeristiwa

Bayi Jadi Jaminan

Pasien BPJS Ditahan RS

RadarBekasi.id – Raut sedih tidak bisa disembunyiakan dari wajah pasangan suami istri Untung Sugandi dan Uswatun Hasanah. Mereka harus berpisah dengan buah hati yang baru lahir pada Jumat (25/10) lalu. Anak ke empatnya ditahan Rumah Sakit Kartika Husada, karena mereka tidak mampu membayar biaya persalinan.

Padahal, warga Kampung Turi, Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara ini merupakan pasien Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dibayarkan melalui program Pemberian Bantuan Iuran (PBI) APBD.

”Saya diminta bayar Rp2,7 Juta, karena anak saya belum terdaftar sebagai anggota BPJS. Sedangkan menggunakan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) tidak bisa,” kata Sugandi kepada Radar Bekasi, kemarin.

Sejak Jumat (25/10) lalu, sugandi berjuang mencari pinjaman uang dan uluran belas kasih kerabatnya, untuk menebus anaknya yang ditahan RS Kartika Husada, di Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan.

”Memang untuk waktu tiga hari untuk melengkapi administrasi yang kurang yaitu untuk membuat Jamkesda anak saya. Namun saya hingga saat ini masih memproses Jamkesda ke Dinas Kesehatan, akan tetapi melebih batas waktu diberikan, alhasil pihak rumah sakit minta harus membayar biaya administrasi kekurangan itu,” kata Sugandi.

Ia berharap, pihaknya RS memberikan toleransi kepada masyarakat kurang mampu. Pria yang sehari-hari bekerja serabutan merasa keberatan  untuk mengeluarkan kocek jutaan rupiah, sehingga harus meninggal bayi dengan panjang  46c, dan berat 2,8kg di RS sendirian.

”Saya jarang ke RS, dan anak saya disana tidak ada yang menjaga. Sebab saya dan istri harus mencari uang. Cari pinjeman juga susah, karena tidak semua orang percaya dengan saya. Karena saya tidak punya pekerjaan tetap,” jelasnya.

Dia mengaku, negosiasi dengan pihak rumah sakit terus diupayakan, agar banyinya yang diberi nama Gifari Albaihaqi bisa dibawa pulang. Namun, pihak RS tetap ingin dia membayar biaya persalinan. ”Dari pihak rumah sakit sudah tidak ada kompensasi lagi buat saya dan rumah sakit minta untuk segera membayar administrasi yang kurang itu. Kami pun berharap mohon bantuannya kepada pemerintah daerah agar ada bantuan atau pendampingan dalam pelayanan kesehatan. Supaya anak saya bisa bertemu dengan ibunya dan keluarga,” katanya.

Sementara itu Bagian Administrasi Rawat Inap Rumah Sakit Kartika Husada, Mega, mengaku belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut, sebab dirinya bukan bagian yang memberikan keterangan.

”Besok aja bang kesini lagi, nanti akan dijawab pihak rumah sakit,” ujarnya saat ditemui di RS Kartika Husada, kemarin.

Sementara itu Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kabupaten Bekasi, Heni Riswanti menuturkan, untuk pelayanan BPJS Kesehatan sudah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan ketentuan.

Ia menuturkan, jika pasien BPJS anak yang baru lahir secara otomatis sudah dapat masuk dalam program Sistim Informasi Penerima Bantuan Iuran (SIPBI) yang diluncurkan Pemkab Bekasi.

”Harusnya selama di RS Kabupaten Bekasi petugas RS sudah mengetahui. Sebab sudah ada Sipbi yang terkoneksi dengan RS yang ada di Kabupaten Bekasi,” ujarnya.

Terpisah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Sri Eni menuturkan, hingga saat ini belum ada laporan ataupun informasi yang diterimanya terkait ada bayi baru lahir ditahan RS. ”Selama di Kabupaten Bekasi, pelayanan rumah sakit menjadi kontrol dinas kesehatan untuk pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Eni mengaku kan mencari informasi seperti apa masalahnya. ”Coba saya cari informasinya ya, karena RS swasta merupakan mitra kita untuk pelayanan kesehatan masyarakat,” katanya.(and)

Close