Berita UtamaKesehatan

BPJS Naik, Warga ’Tercekik’

RadarBekasi.id – Beban masyarakat saat ini semakin berat. Hal ini menyusul adanya kenaikan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau bukan pekerja dua kali lipat, sementara subsidi kesehatan untuk pejabat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditambah.

Ya, Peraturan Presiden (Perpres) 75 tahun 2019 resmi diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 24 Oktober lalu, dalam Prepres yang disusun atas perubahan Perpres 82 tahun 2018. Melalui Prepres tersebut, besaran iuran pada semua kelas dipastikan naik seratus persen. Sementara iuran bagi peserta BPJS yang merupakan peserta penerima upah (PPU) pejabat negara, pimpinan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), PNS, Prajurit, Anggota Polri, Kepala Desa, dan Perangkat Desa subsidinya ditambah.

Besaran iuran PPU penyelenggara negara adalah lima persen dari gaji atau upah per bulan, saat ini pos iuran yang ditanggung negara sebesar 4 persen, sementara 1 persen ditanggung oleh peserta yang bersangkutan. Padahal, sebelumnya porsi iuran yang ditanggung oleh pemberi kerja atau negara sebesar 3 persen, peserta menanggung dua persen sisanya.

Elemen masyarakat di Bekasi menyayangkan hal ini, mulai dari aktivis atau relawan kesehatan hingga masyarakat biasa. Menurut mereka kenaikan BPJS ini akan berdampak pada beban masyarakat untuk mendapatkan pelayanan masyarakat lebih berat, bahkan angka kematian diperkirakan akan bertambah.

”Yang menunggak akan lebih banyak lagi, bahkan angka kematian akan meningkat. Karena orang berfikir dengan iuran yang tinggi ketika sakit, dia akan lebih memilih dirumah saja, kalau harus membayar premi pun tentu akan lebih besar preminya yang harus dia bayar,” kata Apri (40), salah seorang relawan kesehatan yang kerap mengadvokasi masyarakat Bekasi seraya meluapkan ketidaksetujuannya terhadap kenaikan iuran BPJS.

Menurutnya, negara yang seharusnya menjamin kesehatan masyarakatnya, sama sekali tidak terwujud dalam hal ini. Lebih tegas, keadilan sosial belum diwujudkan seutuhnya. ”Ini sama saja ’mencekik’ warga kurang mampum,” tegasnya.

Cerita dilapangan, sering kali membuat miris hatinya, pendataan yang dilakukan dalam pemetaan penerima bantuan iuran (PBI) juga masih terkesan berantakan. Pada beberapa kasus, warga yang benar-benar miskin justru dicabut kepesertaan PBInya, tak ayal kesulitan membuat masyarakat menderita.

Selain itu, tidak jarang masyarakat yang membayar iuran juga kesulitan mendapatkan akses layanan kesehatan, terutama pelayanan yang dikecualikan oleh BPJS kesehatan seperti korban penganiayaan dan sebagainya.

Hematnya, pemerintah selama ini dalam menyusun regulasi seringkali tidak didahului dengan diskusi dengar pendapat dengan elemen terkait ditingkatan bawah seperti aktivis kesehatan, maupun lembaga lainnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sekalipun dalam penerbitan Perpres 82 dan 75 ini.

Akhirnya, kebijakan pemerintah daerah yang turut membantu masyarakat dalam hal ini. Ini menjadi catatan penting pemerintah pusat, kaitan dengan otonomi daerah, meskipun dalam Perpres 82 tahun 2018 pemerintah daerah wajib mengintegrasikan jaminan kesehatan daerah dengan BPJS.

”Justru saya lebih kepada otonomi daerah, dimana pada beberapa kasus kita harus kembali meminta bantuan kepada dinas kesehatan daerah, padahal itu peserta BPJS, BPJS lepas tangan, kembali lagi Daerah,” lanjut Apri.

Kepala Dinas Kesehatan abupaten Bekasi Sri Enny mengaku belum bisa berkomentar terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Kata dia, setidaknya adanya warga kurang mampu di kabupaten Bekasi di-cover untuk pembayaran BPJS Kesehatan sebanyar 468 ribu warga yang bersumber dari anggaran provinsi dan Kabupaten Bekasi.

”Kalau naik kan sudah menjadi kebijakan pemerintah, namun pada prinsipnya kami mengajukan untuk kenaikan anggaran pada pembahasan KUA PPAS. Dimana sebelumnya dianggarakan pada tahun 2019 sebesar Rp76 miliar,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kabupaten Bekasi, Heni Riswanti menuturkan, untuk saat ini ada sekitar 2,6 juta peserta BPJS Kesehatan terdaftar yang merupakan warga Kabupaten Bekasi.

Namun demikian dirinya tidak bisa merinci berapa yang kelas I, II, dan II serta peserta yang sudah tidak membayar iuran atau menunggak pembayaran premi setiap bulannya. ”Kalau masalah kenaikan merupakan kebijakan pemerintah pusat, jadi kami hanya memberikan pelayanan terkait BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairoman Joewono Putro mengaku mendukung terwujudnya Universal Health Coverage (UHC). Selain itu, juga mendorong pemerintah pusat untuk memenuhi jaminan layanan kesehatan dengan pola subsidi oleh negara.”Kebijakan Pemerintah Pusat ini harus menjadi perhatian dari DPR RI, sehingga DPRD akan menyampaikan juga masukan ini ke DPR RI,” katanya.

Pola subsidi ini seharusnya bisa dibebankan kepada APBN, terkait dengan kewajiban pemerintah pusat terhadap iuran yang tetap atau tidak dinaikkan. Sementara kepesertaan PBI dapat dibebankan kepada APBD Provinsi atau Daerah sesuai dengan kemampuannya masing-masing.  (sur/and)

Close