BekasiBerita UtamaHukumPublik

Kebebasan Sipil Terancam

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Awal periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo kualitas demokrasi Indonesia diuji, hal ini dibuktikan dengan memburuknya kebebasan sipil. Padahal, kebebasan sipil tersebut merupakan pondasi demokrasi.

Persentase ketakutan masyarakat pada sejumlah aspek pun naik, diantaranya ketakutan dalam berbicara politik, ketakutan karena penangkapan semena-mena oleh aparat hukum, hingga ketakutan berorganisasi.

Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan, kebebasan sipil di Indonesia makin memprihatinkan. 43 persen responden yang merasa masyarakat semakin takut untuk berbicara politik. Jumlah ini meningkat dari 2014 yang hanya 17 persen.

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan menuturkan, golongan yang menyatakan sekarang warga takut karena penangkapan semena-mena oleh aparat hukum juga naik, dari 24 persen pada 2014 jadi 38 persen tahun ini.

”Jumlahnya naik,” kata Hanan dalam rilis survei nasional ’Tantangan Intoleransi dan Kebebasan Sipil serta Modal Kerja pada Periode Kedua Pemerintahan Joko Widodo’ di kawasan Menteng, Jakarta Pusat (3/11).

Kemudian, lanjutnya, ada 21 persen responden menganggap warga sekarang takut berorganisasi. Angka ini naik dari cuma 10 persen pada 2014. Peningkatan ketidakbebasan beragama juga terjadi menurut responden, dari 7 persen pada 2014 jadi 13 persen tahun ini.

”Dalam hal kebebasan pers juga tampak belum menggembirakan. Ada yang beranggapan media tidak bebas dam disensor pemerintah sebesar 38 persen,” ujar Hanan.

Atas dasar ini, Hanan berpandangan bahwa kebebasan sipil yang menjadi pondasi demokrasi cenderung memburuk. Bahkan kecenderungan kebebasan sipil tiap tahun semakin menurun. ”Jika dirunut 10 tahun terakhir, tren sejumlah indikator kebebasan sipil di negara kira tampak mengalami kemunduran,” jelasnya.

Wakil Sekretaris Jenderal Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) bidang Polhukam, Agus Rihat P Manalu menanggapi hasil survei tersebut sebagai dampak dari upaya antisipasi dan penegakan hukum negara terhadap fenomena politisasi agama yang terjadi dewasa ini.

Menurutnya, hal ini lebih kepada kecenderungan perbedaan antara penyampaian pendapat dengan pemaksaan kehendak. Terkait dengan kebebasan berserikat dan berkumpul, dalam hal ini berawal dari penghapusan asas tunggal, semua organisasi harus kembali kepada Pancasila, pada akhirnya segelintir organisasi yang tidak mau berpancasila menganggap hal ini sebagai bentuk pembungkaman terhadap hak berserikat dan berkumpul.

”Mungkin ini dianggap sebagai penegakan hukum, tapi di sisi lain ini dianggap sebagai pembungkaman, ini relatif,” jelas Agus.

Fenomena yang terjadi dewasa ini tidak serta Merta bisa diartikan sebagai bentuk pembungkaman, hematnya perlu dibedakan antara penyampaian pendapat dengan pemberontakan.

Meskipun pertarungan yang dibangun oleh elit politik sudah selesai ditingkat elit, politisasi agama yang dibangun mulai dari Pilkada DKI hingga Pilpres masih meninggalkan gejolak ditengah masyarakat.

”Tapi kan situasi ini muncul akibat dari kondisi politik yang mempolitisasi agama, memang negara harus bersikap tegas untuk hal itu,” tambah Agus.

Sementara itu, Pengurus Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi Dewan Nasional (LMND-DN) Eksekutif Kota Bekasi, Nurlis Tanjung mengatakan, fenomena yang terjadi di era Joko Widodo saat ini seakan-akan pemerintah bergerak untuk kepentingan investor.

Investasi seolah menjadi hal penting, sehingga menanggalkan kepentingan rakyat. Baik pada periode pertama maupun periode kedua yang masih seumur jagung ini. Pemerintahan Joko Widodo dinilai tidak memberikan ruang uang cukup bagi demokrasi.

”Yang ada justru hampir seperti zaman orde baru, sedikit-sedikit orang berpendapat di pidana, di kriminalisasi, dengan pasal-pasal karet, undang-undang ITE dan sebagainya lah,” terang Tanjung.

Instrumen yang dibangun baik oleh pemerintah maupun melalui undang-undang ditujukan untuk meredam gerakan sipil. Cenderung menggunakan pendekatan aparat untuk membungkam suara rakyat.

Ruang partisipasi masyarakat yang semakin sempit, dibuktikan dengan hasil survei LSI, menunjukkan tidak adanya demokrasi. Sejatinya demokrasi katanya, untuk membuka seluas-luasnya partisipasi masyarakat, sehingga mengetahui kebutuhan masyarakat.

”Termasuk perlawanan-perlawanan rakyat hari ini dibungkam, baik itu buruh, kaum miskin kota, warga penggusuran, tani, dan sebagainya selalu dihadap-hadapkan dengan aparat, selalu dihadapkan dengan regulasi-regulasi yang tidak melindungi mereka, dan berpihak kepada investasi sebetulnya kuncinya,” kata aktivis yang kerap memberikan pendampingan terhadap korban penggusuran tersebut.

Terpisah, Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodharwani, mengatakan sebenarnya masyarakat tak perlu khawatir dengan jaminan adanya kebebasan sipil. Selama ini, kata dia, kebebasan sipil selalu dipagari dengan regulasi atau pendekatan hukum yang jelas.

”Dalam artian tak ada orang yang kebal dengan hukum. Kalau Presiden mengatakan hukum yang tak tebang pilih, saya rasa harus dilihat dalam konteks itu,” kata Jaleswari.

Meski begitu, Djayadi mengatakan masih ada modal bagi Jokowi-Ma’ruf untuk memulai awal pemerintahan mereka. Dalam survei yang sama, LSI menemukan dalam tiga tahun terakhir tren penguatan identitas kebangsaan menguat. Hal ini seiring dengan pelemahan identitas keagamaan dan kesukuan.

”Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi juga masih baik, di level 70 persen. Dan yang tak kalah penting, komitmen warga terhadap demokrasi masih tinggi, di atas 80 persen pada 2019,” kata Djayadi.

Diketahui, survei itu diadakan pada 8-17 September 2019 dengan melibatkan 1.550 responden yang terpilih secara acak di seluruh Indonesia. Jumlah responden muslim 88,7 persen dan non-muslim 8,3 persen. Adapun margin of error kurang lebih 2,5 persen. Untuk tingkat kepercayaan surveinya mencapai 95 persen. (sur/jpc/net)

Related Articles

Back to top button