Politik

Demokrat Siapkan Kader untuk Pilkada 2024

Radarbekasi.id – DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi mempersiapkan kader untuk maju menjadi bupati atau wakil bupati pada Pilkada 2024.

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi, Romli HM, mengatakan, pihaknya optimis bakal mengusung kader karena memiliki enam kursi di parlemen.

“Kita fokus untuk 2024 nanti. Kita sudah ada rencana untuk mengusulkan. Kita harus ikut. harus bertarung, yang namanya partai tujuannya kan itu,” katanya saat dihubungi Radar Bekasi, Selasa (5/11).

Dia menjelaskan, pihaknya membuka kesempatan lebar untuk seluruh kader yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daereah. “Semua kader dari tingkat ranting, tingkat kecamatan, maupun yang lainnya. Nanti kita lihat potensinya,” ucapnya.

Pria yang sempat mengikuti penjaringan calon wakil bupati pada Pilkada 2017 ini menyampaikan, partainya juga tengah membangun komunikasi dengan partai lain untuk berkoalisi pada pilkada mendatang. Karena, jumlah kursi yang dimiliki partainya belum mencapai 20 persen sehingga harus berkoalisi untuk mengusung pasangan calon sendiri.

“Komunikasi sudah berjalan ke semua partai, seperti PDIP, PKS, Gerindra, PAN, dan yang lainnya. Malahan kita ada pertemuan intens. Yang namanya partai itu kan politik. Kita bicara bagaimana Kabupaten Bekasi kedepan bisa lebih baik,” tuturnya.

Kendati demikian, Romli menyadari bahwa politik bersifat dinamis. Sehingga, sampai dengan saat ini belum dapat dipastikan partainya akan berkoalisi dengan partai apa.

“Untuk sekarang belum ada rencana kita mau bergabung dengan siapa, masih jauh, kita masih menjalin komunikasi saja,” ungkapnya.

Sekadar informasi, Pilkada Kabupaten Bekasi direncanakan akan terlaksana pada 2024 mendatang.

Hal itu mengacu pada ayat tiga Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) disebutkan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2017 menjabat sampai dengan tahun 2022.

Kemudian, pada ayat sembilan disebutkan, untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat tiga danyang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat lima, diangkat penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota sampai dengan terpilihnya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. (pra)

Tags
Close