BekasiBerita UtamaBisnisCikarangPemkab

DPRD Minta Pemisahan Aset Dipercepat

PDAM Tirta Bhagasasi

RADARBEKASI.ID, BEKASI – DPRD Kabupaten Bekasi meminta agar Pemkab Bekasi mempercepat proses pemisahan aset PDAM Tirta Bhagasasi. Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja diharapkan dapat segera bertemu dengan wali kota Bekasi.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ani Rukmini, mengatakan,  pihaknya juga berencana untuk melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Bekasi. Hal itu dilakukan menyusul diketahuinya nilai aset Pemkab Bekasi yang berjumlah Rp362 miliar di Kota Bekasi.

Kunjungan tersebut, kata Ani, untuk membahas solusi dari pembayaran aset yang perlu dipenuhi Pemkot Bekasi.

“Kita minta itikad baik dari Kota Bekasi untuk menyelesaikan ini. Karena bisa saja wali kota membuat kesepakatan dengan bupati, teknik pembayarannya seperti apa. Misalkan 300 miliar, sanggup membayar setiap tahun berapa, yang penting ada kejelasan,” katanya kepada Radar Bekasi, beberapa waktu lalu.

Dia menyampaikan pihaknya juga bakal mengundang sekretaris daerah Kabupaten Bekasi untuk mengetahui proses pemisahan aset PDAM Tirta Bhagasasi.

“Keinginan kita ya sudah bayar, karena itu akan menjadi dana segar peningkatan PDAM itu sendiri,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemkot Bekasi harus membayar Rp362 miliar ke Pemkab Bekasi terkait dengan pemisahan aset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi. Hal itu berdasarkan penghitungan aset yang dilakukan tim independen. Demikian disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, Slamet Supriadi.

“Tinggal menunggu waktu, seluruh kajian sudah selesai dilakukan, termasuk hitung-hitungan soal jumlah aset yang harus dibayar Pemerintah Kota Bekasi yakni sebesar Rp362 miliar,” katanya, Selasa (29/10)

Terpisah, Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, mengaku, ingin agar persoalan pemisahan aset itu dapat dibahas secepatnya. ”Saat ini saya sudah memerintahkan Asda II untuk berkirim surat untuk menentukan waktu pertemuan,” katanya.

Menurut Eka, pemisahan perlu dilakukan agar pengembangan PDAM Tirta Bhagasasi di Kabupaten Bekasi bisa ditingkatkan. Apalagi, kata dia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak diperbolehkan dikelola dua daerah dan Kota Bekasi telah memiliki PDAM Tirta Patriot.

”Jadi nanti kalau bertemu dengan pak wali kota saya ingin khusus yang dibahas hanya terkait pemisahan aset PDAM,” ujarnya.

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, menuturkan, dirinya sangat siap untuk melakukan pembahasan serta kesepakatan terkait pemisahan PDAM. ”Pada prinsipnya kami ingin dipercepat untuk pembahasan PDAM, namun hingga saat ini bupatinya belum sempet terus,” katanya.(and)

Tinggalkan Balasan

Close