BekasiBerita UtamaHukum

KPU Tunggu Sidang Lanjutan DKPP

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi menunggu panggilan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menjalani sidang lanjutan. Hal itu menyusul dilaporkannya KPU atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggata Pemilu (KEPP) dengan nomor perkara 288-PKE-DKPP/IX/2019.

”Untuk pemanggilan belum ada kabar dari DKPP lagi. Kita juga saat ini masih menunggu,” ujar Komisioner KPU Kota Bekasi, Ali Syaifa, saat dikonfirmasi Radar Bekasi, Kamis (7/11).

Dia menjelaskan, pada sidang perdana diketahui bahwa pengadu dalam perkara tersebut adalah Maizal Alfian. Sedangkan ketua dan anggota KPU Kota Bekasi menjadi teradu yakni Nurul Sumarheni, Ali Syaifa, Achmad Edwin Solihin, Pedro Purnama Kalangi, dan Yunita Utami Panuntun.

”Dalam penyampaiannya, beberapa hal terkait dugaan pelanggaran KPUD Kota Bekasi disampaikan. Kemungkinnanya, di sidang lanjutan nanti adalah putusan,” tegas Ali.

Sementara itu, saat ditanyakan mengenai tahapan pemanggilan DKPP, dirinya enggan berspekulasi. Namun, bila melihat kasus sengketa KPU sebelumnya, jangka waktu pemanggilan dilaksanakan satu bulan setelah sidang pemanggilan pertama.

”Kalau melihat kasus sebelum-sebelumnya, misalnya pada saat aduan pelanggaran kode etik terkait pengelolaan logistik, jangka waktu (pemanggilan setelah sidang perdana. Red) yakni satu bulan,” ungkapnya.

Dalam prosesnya, semua sudah kembali pada kewenangan DKPP begitupun dalam menjalankan kajian hasil pelaporan dugaan pelanggaran. ”Menjelang pemanggilan kedua, kita akan menghadapi pemanggilan lanjutan, kita tidak ada persiapan khusus,” katanya.

Dirinya yakin kalau keputusan mengenai kasus tersebut akan dibacakan pada sidang lanjutan. ”Kemungkinannya nanti sudah pembacaan putusan. Kecuali kalau ada bukti baru dan pelanggaran baru. Tapi bila dari rujukan sidang kemarin. Jangka waktu hanya sebulan,” tukasnya.

Di lain tempat, Pelapor, Maizal Alfian menyatakan, selain laporan dugaan pelanggaran yang dibacakan pada sidang perdana, tidak ada pengembangan lain. ”Tetapi terakhir, saya diminta untuk membuat kesimpulan terkait sidang untuk disampaikan ke DKPP untuk sebagai lampiran putusan,” bebernya.

Kesimpulan yang dibuat, masih mencakup dengan pembacaan laporan sebelumnya. ”Saat ini, masih dalam proses pembuatan. Untuk selanjutnya disampaikan pada pihak DKPP,” bebernya.

Materi laporan sudah disampaikan pada sidang sebelumnya mencakup dugaan oelanggaran KPU dimana pada tahapan pemilihan KPU dinilai lalai dalam melaksanakan rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi, terkait penetapan anggota DPRD terpilih 2019- 2024 di Hotel Horison Bekasi, Agustus 2019. (dan)

Tinggalkan Balasan

Close