Metropolis

Hak Jawab Pemkot Bekasi Soal Pemisahan Aset PDAM Tirta Bhagasasi

ILUSTRASI : Pekerja berada di Booster air Serang Baru Kabupaten Bekasi, Kamis (22/8). Penghitungan nilai untuk pemisahan aset PDAM Tirta Bhagasasi telah selesai dilakukan. ARIESANT/RADAR BEKASI

RadarBekasi.id, BEKASI – Pemkot Bekasi memberikan klarifikasi tentang pemberitaan berjudul ”Pemkot Harus Bayar Rp 362 Miliar”  yang terbit di Radarbekasi.id, Selasa (29/10).

Melalui surat yang ditandatangani Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemkot Bekasi, Sajekti Rubiah, terdapat enam poin yang disampaikan.

Berikut enam poin tersebut :

1. PDAM Tirtha Bhagasasi Bekasi merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi Nomor  Tentang kepemilikan dan pengelolaan perusahaan daerah air minum Bekasi;

2. Untuk menignkatkan Pelayanan Air Bersih di wilayah Kota Bekasi dan dalam upaya mempercepat cakupan layanan air bersih pada wilayah Kota Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi mendorong untuk dilakukan proses Pemisahan Wilayah Layanan agar masing-masing Daerah fokus memenuhi pelayanan air minum pada wilayahnya sejak tahun 2017.

3. Selain untuk meningkatkan pelayanan air bersih, pemisahan wilayah Layanan PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi merupakan amanat Ketuntuan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana Perusahaan Umum Daerah dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

4. Dalam perjalanan proses Pemisahan Wilayah Layanan PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi telah berusahan untuk meminta pendampingan kepada lembaga-lembaga yang dianggap dapat membantu pelaksanan proses pemisahan wilayah PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi, diantaranya:

a. Permohonan Fasilitasi kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Jawa Barat;

b. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat

c. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi

5. Telah dilakukan perhitungan nilai aset PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi yang berada di wilayah Kota Bekasi oleh Lembaga Independen KJPP Efendri Rais dengan hasil terdapat 8 cabang wilayah pelayanan, jumlah SL sebanyak 87.919, nilai buku Rp 58.438.955.417 dan nilai wajar sebesar Rp 362.402.000.000,

6. Namun, jumlah nilai kompensasi yang merupakan kewajiban Pemerintah Kota Bekasi akan dibayarkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Pengembalian nilai penyertaan modal Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan komposisi berdasarkan perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi Nomor tentang Kepemilikan dan Pengelolaan PDAM Bekasi yaitu 55% Pemerintah Kabupaten Bekasi dan 45% Pemerintah Kota Bekasi. Pembagian hak kepemilikan dapat dibagi dengan melihat nilai aset PDAM keseluruhan dari laporan keuangan terakhir.

b. Perhitungan nilai yang harus dikompensasikan oleh Pemerintah Kota Bekasi dilihat dari nilai komposisi kepemilikan Pemerintah Kota Bekasi sebesar 45% dari nilai aset keseluruhan pada laporan keuangan terakhir yang dikurangi nilai aset yang berada di Kota Bekasi sebesar Rp 362.402.000.000;

c. Pelaksanaan proses pembayaran kompensasi PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi akan diselesaikan dalam pertemuan antara Bupati Bekasi dan Wali Kota Bekasi.

Demikian hak jawab Pemkot Bekasi melalui  melalui surat nomor 488/616/Setda.Hum tertanggal 7 November 2019 yang diterima Radar Bekasi.(red)

 

 

Tags

Tinggalkan Balasan

Close