Berita UtamaPolitik

PPK Cikbar Pasrah Dipenjara Dua Bulan

Silang Pendapat PPK dan KPU Soal Bantuan Hukum

<

div class=”mceTemp”>

PPK

TUNJUKKAN SURAT KEPUTUSAN: Anggota PPK Cikarang Barat, Abuy Asbulah, sedang memegang surat keputusan dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Pengadilan Negeri Cikarang, Jumat (8/11). KARSIM PRATAMA/RADAR BEKASI

Radarbekasi.id, BEKASI – Ketua dan seluruh anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cikarang Barat bakal menjalani hukuman penjara selama dua bulan. Mereka adalah Aan Surawan (56) sebagai Ketua PPK, Muhammad Sofwan (42), Abuy Hasbullah (37), Supendi (33) dan Indra Jaya (33).

Kelima orang itu dilaporkan DPD Partai Nasdem Kabupaten Bekasi karena diduga menghilangkan formulir C1 hologram di 12 TPS di Desa Telaga Murni, dalam pelaksanaan Pemilu serentak beberapa waktu lalu.

Hal itu terbukti dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Cikarang. Mereka divonis dua bulan penjara dan denda Rp10 juta.

Setelah itu, mereka melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Namun, pengajuan itu ditolak. Pengadilan Tinggi Jawa Barat memperkuat putusan dari PN Cikarang.

”Mengenai putusan dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat, banding kami ditolak. Hasil keputusannya kami tetap dikenakan hukuman dua bulan penjara, dan denda Rp10 juta,” kata anggota PPK Cikarang Barat, Abuy Asbulah, saat ditemui di depan Gedung Wibawa Mukti, Komplek Pemkab Beaksi, usai mengambil surat putusan di PN Cikarang, Jumat (8/11).

Abuy menyampaikan, pihaknya sangat menyangkan sikap KPU Kabupaten Bekasi yang tidak memberikan bantuan hukum sampai dengan pengajuan banding.
”Kami dari PPK Cikarang Barat merasa keberatan dengan hasil ini, karena harapan kami KPU bisa membantu dan mengadvokasi terkait permasalahan hukum yang sedang kami hadapi,” tuturnya.

”Kami hari ini dilepas begitu saja tanpa ada pengacara dari KPU. Akhirnya kami merasa telah menjadi korban dalam persoalan ini,” sambung Abuy.

Dirinya membeberkan, persoalan ini berawal saat penyandingan data pada 19 Agustus 2019. Pada saat itu, C1 hologram di 12 TPS di Desa Telaga Murni tidak ada. Sehingga itu menjadi bahan aduan dari Partai Nasdem.

Padahal, kata Abuy, harusnya KPU tidak usah melibatkan PPK dalam persoalan ini. Mengingat, SK ketua dan anggota PPK Cikarang Barat telah habis pada 30 Juni 2019. Selain itu, penyertaan kotak suara telah dilakukan dan ditandatangani staf KPU Kabupaten Bekasi pada 1 Mei 2019.

”Berarti kesalahan bukan di PPK Cikarang Barat, karena di tanggal 1 Mei semua kotak sudah kami serahkan, dan ada tanda terimanya, yang ditandatangani oleh staf KPU. Yang kami kecewakan kenapa ini larinya ke PPK, dan KPU juga seperti lepas tangan,” bebernya.

Dirinya mengaku, dia bersama keempat orang rekannya (PPK Cikarang Barat), sudah pasrah dengan hukuman tersebut,

”Ya kami sudah pasrah, karena memang KPU juga hanya berdiam diri, tidak melakukan advokasi, maupun pendampingan hukum kepada kami. Jadi kami terima saja hasil keputusan ini,” ungkapnya.

Abuy menambahkan, dia bersama keempat rekannya diminta untuk datang ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Senin (11/11). ”Kemungkinan kami akan mulai ditahan hari Senin, karena kami diminta datang ke Kejaksaan untuk membuat LP,” ucapnya.
Menganggapi hal tersebut, Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Jajang Wahyudin membantah pihaknya lepas tangan pada kasus tersebut. Pasalnya, kata dia, KPU mengikuti seluruh proses dalam kasus tersebut.

”Semuanya kita kawal, jadi tidak benar kalau ada yang ngomong seperti itu. Saya berani pastikan bahwa itu tidak benar. Jadi yang perlu dipahami, bahwa ini pidana pemilu, bukan kasus umum,” ujarnya saat dihubungi melalui telepon. Jumat (8/11).

Menurut Jajang, dalam persoalan pidana pemilu, KPU sudah melakukan pendampingan hukum. Namun, bukan sebagai pengacara melainkan mengawal, mengkoordinasikan, dan sebagainya. Karena, menurut Jajang, mengenai pidana merupakan tanggung jawab pridana.

”Sepanjang perjalanan kasus pidana pemilu tidak ada pedampingan hukum. Ini kasus bukan kepada lembaga, tapi orang perorangan,” tukasnya.

Kata Jajang, pihaknya bakal berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU RI terkait dengan hal ini ”Paling itu kalau langkah-langkah dari KPU mah. Kalau banding ditolak, mau tidak mau ada eksekusi dari pihak kejaksaan. Tapi kita akan bela terus, kalau masih ada peluang,” ucapnya.

Sementara itu, Juru Bicara Pengadilan Negri Cikarang, Decky Cristian, menjelaskan, hasil keputusan banding dari PPK Cikarang Barat ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat sudah turun. Diputuskan pada tanggal 1 November, dan dibacakan pada 4 November 2019.

Menurutnya, dalam putusan tersebut Pengadilan Tinggi Jawa Barat menolak permintaan banding dari terdakwa, sekaligus menguatkan keputusan PN Cikarang pada 21 Oktober 2019.

”Jadi bandingnya ditolak, tetap putusan dari Pengadilan Negeri Cikarang yang dikuatkan. Artinya PPK Cikarang Barat tetap dikenakan pidana dua bulan penjara dan denda Rp 10 juta,” jelasnya. (pra)

Tags

Tinggalkan Balasan

Close