BEKACITIZENOpini

Optimalisasi Pendidikan Inklusi di Kota Bekasi

Oleh: Kartini S.Pd

Radarbekasi.id – Pendidikan sejatinya merupakan kebutuhan dasar, dan setiap warga negara berhak mendapatkannya termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK). Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi ”Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam pendidikan memerlukan pelayanan yang spesifik, berbeda dengan anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus ini mengalami hambatan dalam belajar dan perkembangan. Oleh sebab itu mereka memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing anak.

Pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus yang masyarakat tahu selama ini adalah Sekolah Luar Biasa (SLB). SLB merupakan lembaga pendidikan bagi peseta didik berkebutuhan khusus di Indonesia yang telah diwadahi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991. Namun keberadaan SLB ini hanya sebagian kecil masyarakat yang tahu, selain itu jumlah sekolah luar biasa negeri (SLBN) yang ada di setiap kabupaten kota sedikit sekali jumlahnya. Di Kota Bekasi saja hanya terdapat satu sekolah luar biasa negeri, begitu juga di kabupaten Bekasi juga hanya terdapat satu SLBN yang merupakan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tentu saja hal ini tidak dapat menampung ABK yang belum mendapat layanan pendidikan dengan berbagai jenis kelainan, dan sebagian besar mereka tinggal di pedesaan dan pusat-pusat perkotaan. Sementara untuk bersekolah di SLB swasta bagi masyarakat yang kehidupan ekonominya menengah ke bawah sangat memberatkan.

Namun Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat proaktif dalam memberikan kesempatan kepada ABK untuk mendapatkan akses layanan pendidikan seluas-luasnya yaitu selain mendirikan SLBN, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menerapkan pendidikan inklusi dengan mengeluarkan surat penetapan sekolah inklusi oleh Gubernur Jawa Barat pada tahun 2013. Dan negara kita juga telah mendeklarasikan Pendidikan inklusi ini melalui Deklarasi Bandung ”Indonesia menuju Pendidikan Inklusi” pada tanggal 8-14 Agustus 2004.

Pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memberikan warna baru dalam penyediaan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas ini. Dalam penjelasannya, pasal 15 dan pasal 32 menyebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Aturan terbaru yang mengatur tentang pendidikan inklusif ini, adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 70 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa pendidikan inklusi sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Hal ini tentunya merupakan terobosan bentuk pelayanan pendidkan bagi anak-anak penyandang disabilitas dengan bentuk penyelenggaraan pendidikan inklusif yang bertujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif.

Pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus ini secara yuridis juga mendapatkan perlindungan secara internasional, yakni dengan adanya Deklarasi Hak Asasi Manusia (1948), Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua (1990), Peraturan Standar PBB tentang Persamaan Kesempatan bagi Para Penyandang Cacat (1993), Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi UNESCO (1994), Undang-Undang Penyandang Kecacatan (1997), Kerangka Aksi Dakar (2000), dan Deklarasi Kongres Anak Internasional (2004) (Sunaryo. 2009: 1).

Di Kota Bekasi juga terdapat sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusi yang sudah mendapat Surat Penetapan Sekolah Inklusif oleh Gubernur Jawa Barat tahun 2013. Ada beberapa sekolah negeri dan swasta yang menyelenggarakan pendidikan inklusi di Kota Bekasi ini. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat permasalahan yang dihadapi oleh penyelenggra pendidikan inklusi di Kota Bekasi. Antara lain kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses pembelajaran yang melibatkan anak berkebutuhan khusus; kurang tersedianya guru pendamping khusus di setiap sekolah penyelenggara pendidikan inklusi; tidak adanya kerjasama antara sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dengan SLBN yang ada di Kota Bekasi yang merupakan resourt center bagi pendidikan SBK; pentingnya upaya peningkatan kompetensi guru kelas di sekolah inklusi; kurangnya pemahaman tentang ABK; dan semakin meningkatnya jumlah ABK di sekolah inklusi.

Permasalahan diatas hanya sebagian kecil yang penulis lihat dari luar, sementara permasalahan yang ada di dalam sekolah penyelengara itu sendiri hanya penyelenggara sekolah terkaitlah yang tahu.

Semoga kedepannya optimalisasi pendidikan inklusi yang ada di Kota Bekasi ini lebih baik lagi, dan tentunya peran serta perhatian pemerintah Kota Bekasi khusunya Dinas Pendidikan Kota Bekasi sangat diharapkan, demi terwujudnya pendidikan untuk semua baik untuk anak normal maupun anak berkebutuhan khusus tanpa adanya diskriminasi. Sehingga ABK dapat terlayani pendidikannya secara optimal di Kota Bekasi ini. (*)

Guru SLB Negeri Bekasi Jaya

Close