Berita UtamaPolitik

PKS Buka Potensi Koalisi dengan PAN

Radarbekasi.id – DPD PKS dan DPD PAN Kabupaten Bekasi memiliki sikap politik secara mandiri di tingkat daerah. Meskipun, PAN dan PKS di tingkat pusat sama-sama berada di luar pemerintahan.

Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi, Muhammad Nuh, mengatakan, kedua partai itu bisa saja berkoalisi pada Pilkada 2024 jika memiliki kepentingan yang sama.
Pihaknya membuka peluang bagi setiap partai untuk mulai membangun komunikasi terkait dengan pesta demokrasi tingkat daerah itu.

”Kita sih terbuka saja. Artinya dengan siapa pun ketika ada kepentingan bersama kita akan berkoalisi, bisa saja PKS dan PAN berkoalisi,” katanya kepada Radar Bekasi, Selasa (12/11).

Dirinya mengungkapkan, dalam penentuan siapa tokoh yang akan diusung saat Pilkada nanti, PKS membuka peluang seluas-luasnya untuk semua pengurus maupun kader PKS.

Dia pun mengaku siap jika ditugaskan partainya untuk maju sebagai calon kepala dareah.

”Saya sih siap-siap saja. Tapi untuk sekarang semua masih berpeluang, dari pengurus dari tingkat bawah sampah tingkat kabupaten,” ungkapnya.
Terpisah, Sekretaris DPD PAN Kabupaten Bekasi, Roy Kamarulah juga angkat bicara tentang potensi koalisi kedua partai tersebut.

Dia menegaskan, kedekatan yang terjadi antara DPP PAN dan DPP PKS berada di luar pemerintahan tidak berimbas di Kabupaten Bekasi. Artinya, DPD PAN Kabupaten Bekasi, dan DPD PKS Kabupaten Bekasi, kemungkinan tidak akan bersatu dalam Pilkada 2024 mendatang.

”Ya nggak harus koalisi, di bawah belum tentu juga koalisi, semua dilihat dari kepentingan sebenarnya,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan, kedua partai tersebut belum pernah berkoalisi dalam kontestasi Pilkada di Kabupaten Bekasi. Kendati demikian, Roy mengaku, bahwa komunikasi kedua partai berjalan dengan baik. Termasuk dengan partai lain.
”Kita kalau partai poitik, komunikasi dengan semua partai tetap bagus, berjalan, orang kan kita ada grup partai politik,” tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid mengungkapkan, sejak awal pihaknya merasa akan berada di luar pemerintahan. Bagi PKS, hal itu bukan persoalan. PKS, kata Hidayat, siap menjalankan peran dalam proses check and balances. ”Awalnya banyak yang menduga hanya PKS yang di luar kabinet. Sekarang terbukti kami tidak sendiri. Ada PAN dan Demokrat,” kata Hidayat Nur Wahid di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin (23/10).

Menurut dia, di alam dunia demokrasi, sangat lumrah menyisakan pembagian kekuasaan. Ada yang berada di dalam kabinet untuk menjalankan pemerintahan dan sebagian lagi di luar sebagai penyeimbang. Posisi sebagai penyeimbang, jelas dia, tidak kalah penting ketimbang partai yang menjalankan kebijakan. ”Ini agar demokrasi kita sehat. Harus ada kontrol,” paparnya.

Hidayat menyampaikan, fungsi kontrol parlemen ke pemerintah tidak boleh kendur. Dari mana pun partainya. Sebab, berdasar konstitusi, kewajiban DPR adalah melakukan check and balances. Artinya, seluruh anggota DPR harus bersuara atas berbagai kebijakan pemerintah. ”Apa pun partainya,” kata dia.

Anggota Fraksi PAN Yandri Susanto mengatakan, PAN ingin menegakkan etika berpolitik. Dalam logika demokrasi, jelas dia, selalu diperlukan kekuatan penyeimbang. Tujuannya, proses check and balances bisa berjalan normal dan sehat.

Dia berjanji menghadirkan oposisi yang sehat. Meski demikian, pihaknya tidak akan menutup ruang komunikasi dan silaturahmi antarpartai. Termasuk dengan partai-partai penyokong pemerintah.(pra)

Tags
Close