BekasiBerita UtamaCikarang

Sekda dan Kepala Disperkimtan Diperiksa Kejati

Deltamas belum Serahkan Fasos-Fasum

Potensi hilangnya lahan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos-Fasum) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi yang terkena proyek Kereta Cepat Indonesia-Cina (KCIC) Program Strategis Nasional (PSN), terus menuai polemik.

Bahkan kasus tersebut sudah masuk ke ranah hukum. Dimana pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati-Jabar) sudah memeriksa sejumlah pejabat dari lingkungan Pemkba Bekasi untuk dimintai keterangan.

Anehnya, pihak Deltamas secara administrasi belum menyerahkan Fasos-Fasum tersebut kepada Pemkab Bekasi.

Hal ini disampaikan Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi, Budi kepada Radar Bekasi, Rabu (13/11).

”Lahan Fasos-Fasum milik Deltamas itu masih dalam proses pengurusan,” kata Budi.

Ia menjelaskan, secara keseluruhan lahan Fasos-Fasum dari Deltamas belum ada yang diserahkan. ”Memang pihak Deltamas sudah mengajukan lahan Fasos-Fasum itu sejak tahun lalu, tapi secara administrasi masih berada di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi,” ujar Budi.

Meski demikian, lanjut Budi, lahan Fasos-Fasum itu sudah menjadi hak milik Pemkab Bekasi secara de facto dan telah tercatat ketika proses pengajuan perizinan. Namun secara de jure belum.

”Ya, saya mengetahui lahan Fasos-Fasum yang terkena proyek KCIC itu sedang dalam proses klarifikasi oleh Kejati Jabar. Namun, adanya masalah hukum yang muncul dampak dari proyek tersebut, saya tidak mengetahui,” ucap Budi berkilah.

Sementara itu, Humas PT Deltamas, Felix belum bisa memberikan informasi secara jelas. ”Nanti saya sampaikan kepada direksi dulu ya untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas,” bebernya.

Sekadar diketahui, saat ini pihak PT Deltamas baru mengajukan perubahan lahan Fasos-Fasum yang sudah terdata dalam site plan saat proses pengurusan perizinan.

Sedangkan Kepala Seksi Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dicky Cahyadi, mengaku pihaknya belum memproses perubahan lahan Fasos-Fasum yang diajukan oleh pihak PT Deltamas.

”Memang pihak Deltamas telah mengajukan perubahan lahan Fasos-Fasum tersebut kepada kami. Tapi, karena sudah masuk dalam proses pemeriksaan Kejati Jabar, maka kami belum memprosesnya,” terang Dicky, belum lama ini.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten (Sekda Pemkab) Bekasi, Uju mengaku turut diperiksa oleh Kejati Jabar terkait ada potensi hilangnya lahan Fasos-Fasum milik Pemkab Bekasi yang berada di kawasan Deltamas, Cikarang Pusat.

Pasalnya, lahan Fasos-Fasum itu terkena proyek KCIC yang merupakan PSN.

”Saya akan membentuk tim khusus untuk menangani persoalan Fasos-Fasum yang berpotensi hilang tersebut,” janjinya Uju saat ditemui di Gedung Pemkab Bekasi, Selasa (12/11).

Meski belum terlambat, namun sangat disayangkan jika langkah pengamanan aset milik daerah itu dilakukan setelah adanya persoalan hukum di Kejati Jawa Barat.

”Ya, kami akan bentuk tim khusus untuk menangani permasalahan itu,” terangnya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Budiyanto meminta Pemkab Bekasi segera menyelesaikan persoalan lahan Fasos-Fasum yang berpotensi hilang tersebut.

”Saya hanya menyarankan agar menyelesaikan secara administrasi. Karena ini dampak dari kebijakan PSN. Yang penting, amankan aset Pemerintah Daerah, jangan mengurangi nilai dan luasnya,” tegas Budi.

Seperti diberitakan sebelumnya, selain Uju, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), Iwan Ridwan juga telah diperiksa Kejati Jawa Barat terkait lahan Fasos-Fasum yang terkena proyek KCIC.

Iwan juga mengaku jika dirinya sudah dimintai keterangan terkait penggunaan lahan Fasos-Fasum yang dijadikan untuk PSN itu. Ia berkilah, tidak mengetahui kaitan adanya pembebasan lahan Fasos-Fasum oleh perusahaan Kereta Cepat Indonesia-Cina (KCIC) itu.

”Saya memang sempat diperiksa oleh Kejati Jabar. Akan tetapi, saya tidak mengetahui terkait lokasi Fasos-Fasum yang dimiliki Deltamas, sebab sejak pertama menjabat, saya tidak mengetahui. Dan ketika rapat, tidak ada pembahasan mengenai Fasos-Fasum, sehingga saya jawab kepada Kejati Jabar tidak mengetahui,” ucapnya, Senin (11/11).

Pada prinsipnya, Iwan mendukung terkait adanya upaya untuk penyelamatan aset milik daerah berupa Fasos-Fasum. Karena secara teknis, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ia pimpin, mengelola lahan Fasos-Fasum. Namun terkait Fasos milik Deltamas, pihaknya belum menerima Berita Serah Terima Aset (BSTA).

”Sepengetahuan saya memang site plan awal ada lahan Fasos-Fasum yang terkena pembebasan proyek KCIC. Namun untuk pastinya saya tidak mengetahuinya secara jelas, karena Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang lebih tahu,” terang Iwan. (and)

Close