BekasiBerita UtamaInfrastrukturLalulintas

Lewat Kalimalang Wajib Bayar

Penerapan Sistem Jalan Berbayar Tahun 2020

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Masyarakat Bekasi yang setiap hari melintasi jalan Raya KH Noer Ali Kalimalang, siap-siap bakal merogoh kocek lebih dalam. Pasalnya, tahun depan jalan tersebut akan menggunakan sistem berbayar.

Ya, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) tengah mengkaji kebijakan sistem jalan berbayar di sejumlah ruas jalan pada tahun 2020 mendatang. Electronic Road Pricing (ERP) ini rencananya akan diberlakukan di daerah perbatasan dengan Ibu Kota Jakarta, yakni Jalan Kalimalang Bekasi, Jalan Daan Mogot, Tangerang, dan Jalan Margonda Depok.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Bambang Prihartono mengatakan wacana itu dilakukan pemerintah untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi setiap hari di jalan-jalan menuju ke Ibu Kota Jakarta.

Menurut dia, konsep ERP nanti akan dibagi menjadi tiga wilayah yaitu pertama di jalan Sudirman-Thamrin, kedua di jalan ganjil-genap yang sedang diterapkan dan jalan nasional di perbatasan ibu kota.

”Kenapa BPTJ akan terapkan tahun depan, karena regulasinya begitu, ERP bisa diterapkan pemerintah pusat hanya di jalan nasional, sisanya regulasi jalan provinsi ada di pemprov dan jalan kabupaten di Pemkabnya,” tegas Bambang.

Adapun untuk penerapannya, Bambang mengatakan pihaknya masih harus menunggu dibuatkan regulasi. Sebab, saat ini regulasi yang ada hanya menganut regulasi untuk retribusi bagi pendapatan daerah, sedangkan jalan nasional belum ada.

Ia menuturkan, kerangka kebijakan tersebut nantinya bukan berupa retribusi, melainkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). ”Untuk kebijakan ini kita akan pararel dengan rencana pembiayaan dan pengadaannya yang akan dilakukan akhir tahun ini. Dan pada tahun depan sudah bisa diterapkan,” tegas dia.

Pernyataan BPTJ ini disambut beragam oleh pengguna jalan. Mereka mempertanyakan sistem yang akan diterapkan, aliran uang yang akan mereka bayar nantinya, hingga efektifitas penerapan ERP untuk menekan jumlah kendaraan hingga mengurangi kemacetan di ruas jalan Kalimalang Bekasi.

Salah satu pengendara yang sehari-hari melintas di jalan Kalimalang, Bekasi, Ahmad Budi Zaqdiansyah (29) mengaku tidak keberatan dengan wacana yang disampaikan tersebut. Namun, ia mempertanyakan efektifitas dari penerapan ERP. ”Kalau menurut saya, kalau memang fungsinya mengurai kemacetan setuju saja, tapi kalau masih macet nggak setuju. Pertanyaan masyarakat kan gitu, apa bisa dipastikan?,” Katanya kepada Radar Bekasi, Jumat (15/11).

Ia mengaku tidak keberatan selama efektifitas dari penerapan ERP tersebut membuahkan hasil yang jelas. Sehari-hari pria Kota Bekasi ini melintas jalan Kalimalang untuk menuju tempat kerjanya di kawasan Blok M, Jakarta Selatan menggunakan kendaraan roda dua.

Mengendarai kendaraan roda dua diakui lebih efisien dibandingkan dengan memanfaatkan transportasi umum. Rata-rata ia menempuh perjalanan hingga dua jam, sementara akan membutuhkan waktu lebih lama jika menggunakan kendaraan umum.

Sementara itu, salah satu warga lainnya, Wahyu Setyo Pambudi (24) menyatakan tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Kata pria yang bekerja di Kabupaten Bekasi ini, mempertanyakan sistem yang akan digunakan dalam penerapan ERP, selain itu juga menyinggung bagaimana dengan penduduk sekitar yang notabene tinggal di sepanjang ruas jalan Kalimalang.

”Kurang setuju sih, daripada memikirkan pemasukan daerah, kan sudah ada pajak. Lebih baik perbaiki fasilitas umum, agar memberikan pelayanan berkendara khususnya kendaraan umum,” terang Wahyu.

Pria yang sehari-hari melintas dari rumahnya di kawasan Jakarta Selatan menuju kawasan Kabupaten Bekasi menggunakan kendaraan roda dua tersebut, bagi pekerja seperti dirinya akan tetap menggunakan kendaraan pribadi selama transportasi massal yang ada belum nyaman bagi masyarakat.

”Kalau untuk kendaraan umum mungkin bisa dibuat lebih aman, nyaman, terintegrasi dan tepat waktu. Akan banyak pengendara berpindah angkutan,” tandasnya.

Senada, Muhammad Riza (25) pria yang melintas setiap pekan di jalan Kalimalang tersebut mengaku keberatan dengan penerapan ERP. Ia beralasan bahwa sebagai warga negara sudah menjalankan kewajiban membayar pajak setiap tahun, lalu mengapa musti kembali dibebankan dengan sistem ERP tersebut.

”Kalau memang disuruh bayar, uangnya untuk apa ?. Kalau untuk bikin transportasi publik semakin baik ya gapapa,” singkatnya.

Diwaktu yang berbeda, Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi, Deded Kusmayadi mengaku terkejut dengan wacana ERP yang digulirkan oleh BPTJ. Menurutnya, hingga saat ini sosialisasi terhadap penerapan ERP di ruas jalan yang berbatasan dengan DKI Jakarta tersebut belum diketahui dengan jelas.

Kemudian untuk warga yang tinggal disepanjang ruas jalan tersebut pemberlakuan jalan berbayar akan diterapkan dengan sistem seperti apa, pihaknya berharap BPTJ bisa mensosialisasikan terlebih dahulu, sehingga bisa diteruskan kepada masyarakat Kota Bekasi.

”Awalnya sudah ada (informasi mengenai penerapan ERP) pas Kabid Lalin yang hadir, disampaikan harus dipertimbangkan dulu seperti apa, apa sampai motor-motornya, apa platnya seperti apa, terus siapa,” jelas Deded.

Lokasi tersebut dinilai sudah cocok untuk diberlakukan. Namun, ia sesalkan belum menerima sosialisasi, sehingga pertanyaan warga yang tinggal di sepanjang ruas jalan tidak mampu untuk dijawab seputar mekanisme pelaksanaannya diwaktu yang akan datang.

Selain itu juga, untuk mendukung kebijakan ini, perlu disediakan terlebih dahulu transportasi masal dan infrastruktur pendukung lainnya. Sepeti bus, diakui sudah cukup tersedia, sementara park and ride yang juga diperlukan sebagai infrastruktur pendukung baru akan dibangun di tahun 2020, itu pun masih memerlukan waktu untuk pembangunan infrastruktur tersebut.

Park and ride diketahui akan menjadi instruktur pendukung sebagai lokasi parkir di simpul-simpul perpindahan transportasi, dari kendaraan pribadi berganti ke transportasi massal seperti bus, LRT, dan Kereta commuter line. (sur)

Close