Politik

Demisioner Diminta Tidak Offside

Formatur Golkar Belum Ada Rapat

Radarbekasi.id – DPD Partai Golkar Jawa Barat meminta demisioner pengurus DPD Golkar Kabupaten Bekasi untuk tidak offside dalam berkomentar terkait kepesertaan Musyawarah Nasional (Munas) pada 5-6 Desember 2019 mendatang. Hal itu menyusul pernyataan bahwa DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi terancam tidak dapat menjadi peserta Munas.

Wakil Ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Barat, Mohammad Amin Fauzi, mengatakan, yang memiliki kewenangan dalam Munas adalah panitia. Dia berharap, demisioner pengurus DPD Golkar Kabupaten Bekasi untuk tidak memberikan pernyataan lebih jauh mengenai hal ini.

”Yang menentukan suara sebagai pemilih maupun peserta itu nanti adalah Jakarta, yang tidak keluar dari AD/ART. Nantinya juga ada kebijakan-kebijakan partai. Jadi sekarang cooling down dulu,” katanya, Jumat (15/11).

Dia mengaku sudah mendiskusikan mengenai hal ini dengan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedei Mulyadi. Selain Kabupaten Bekasi, juga terdapat daerah-daerah lain yang mengenai kepesertaannya tengah dikoordinasikan.

”Ada peraturan organisasi, yang nanti akan diterangkan dalam surat keputusan yang bisa atau tidaknya mengikutsertakan,” tuturnya.

”Kalau melihat struktur organisasi, Pak Eka ini ketua terpilih secara de facto, peng-SK-an belum diterbitkan, dan komposisi pengurus juga belum dibahas,” sambungnya.

Sebagai keterwakilan DPD Golkar Jawa Barat dalam formatur, dirinya mengakui belum ada rapat dan pertemuan untuk menentukan kepengurusan Partai Golkar Kabupaten Bekasi.

”Jawa Barat sudah menugaskan kepada saya untuk sounding ke Pak eka. Tapi karena ada kesibukan lain, belum pernah ketemu dengan Pak Eka secara khusus terkait formatur. Sejauh ini belum ada rapat,” ungkapnya.

Kendati demikian, dia meyakini bahwa belum rampungnya kepengurusan tidak menjadi persoalan dalam Munas.

”Misalkan formatur tidak menjalankan tugas akan ada konsekuensi secara organisasi. Apa nanti dipanggil Jawa Barat sama-sama, apa nanti akan ada kebijakan lain, atau keputusan lain yang semua ini juga akan menjadi evaluasi di Jawa Barat. Saya yakin Golkar akan langkah-langkah konkrit,” jelasnya.

Sebelumnya, DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi kemungkinan besar akan absen dalam Munas yang akan dilakukan pada tanggal 5-6 Desember 2019 di Jakarta. Hal tersebut disampaikan Demisioner Wakil Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi, Ahmad Budiarta.

”DPD Golkar Kabupaten Bekasi bisa absen dalam Munas kepesertaannya, karena hari ini ketua terpilih dan kepengurusan terpilih belum disahkan,” ujarnya saat dimintai keterangan perihal kepengurusan, Kamis (14/11).

Menurutnya, pelaksanaan Munas tinggal menghitung hari. Sedangkan sampai saat ini semua pengurus DPD Golkar Kabupaten Bekasi telah demisioner setelah dilakukan Musda di Kantor DPD Golkar Jawa Barat, Bandung.

Dia melanjutkan, misalkan hanya Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi, Eka Supria Atmaja, yang datang akan menjadi pertanyaan. Mengingat Eka juga belum mengantongi SK Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi.

”Wajib ada peserta. Cuma kita belum tahu dari Kabupaten Bekasi siapa pesertanya. Kalau dibilang Pak Eka, SK-nya mana. Kalau orang paham organisasi ngerti, tidak ada peserta siluman. Misalkan ada patut dipertanyakan nanti,” tuturnya. (pra)

Tags
Close