BekasiBerita UtamaHukum

Pembangunan Makin Liar

Bekasi Tolak Wacana Penghapusan IMB AMDAL

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Rencana pemerintah menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk memudahkan pengusaha berinvestasi di Indonesia, mendapat reaksi beragam dari masyarakat Bekasi. Mereka menilai IMB dan AMDAL penting guna menjaga keberadaan lingkungan.

Sekadar diketahui, AMDAL merupakan dokumen perizinan untuk mengurus dan menerbitkan IMB. Meskipun pada awalnya, alasan penghapusan tersebut lantaran sudah ada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang dimiliki oleh pemerintah, dinilai sangat sedikit masyarakat yang mengetahui perihal RDTR dan tidak mengatur hingga hal-hal kecil perihal pembangunan di satu wilayah.

Koalisi Kawal Lingkungan (Kawali) Indonesia Lestari, Bagong Suyoto mempertanyakan, apakah dengan penghapusan IMB dan AMDAL, pemerintah sudah menyiapkan gantinya. Wacana ini diakui menarik perhatian aktivis lingkungan, terlebih karena ada pihak yang menilai IMB dan AMDAL tersebut menghambat investasi.

Investasi tersebut dihambat atau terhambat dinilai perlu dipelajari dan diperlukan argumentasi ilmiah. Perlu ditelusuri kerangka perizinan di Indonesia, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk watak pejabatnya. Menurutnya yang menghambat adalah, panjangnya birokrasi yang harus ditempuh, dan lamanya waktu perizinan.

”Apakah hambatan investasi itu berada pada peraturan perundangan, berkaitan dengan semangat melestarikan lingkungan hidup dan melindungi hak-hak rakyat?. Sebagian orang dan aktivis lingkungan mengatakan, bahwa penyusunan Amdal dan pengesahannya tidak melalui proses yang semestinya. Juga tidak ada keterbukaan informasi,” terang Bagong.

Berbagai kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan, menurut Bagong umumnya sudah memiliki AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup (UKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). Namun, tidak diimplementasikan.

Pemerintah pusat mustinya berada pada kelompok yang memiliki komitmen dengan Pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Pandangan bahwa IMB dan AMDAL ini menghambat investasi, ada indikasi pemerintah untuk menghilangkan faktor lingkungan dalam bagian investasi. Faktor lingkungan dianggap mengganggu dan punya resiko atas kelancaran dalam investasi dan bisnis.

Cara berfikir demikian dianggap tidak produktif, berbeda dengan negara maju yang selalu menyuarakan go green. Menurutnya, seberapa besar akselerasi dan kemajuan pembangunan nasional, tetap harus berpijak pada Undang-undang Dasar 1945. Hak asasi manusia harus dilindungi dan dilayani oleh negara, termasuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

”Terus apa gunanya ada Amdal?! Sementara perusahaan pencemar dan perusak lingkungan dibiarkan merajalela!? Mestinya Pemerintah Pusat berdiri pada pihak yang memiliki komitmen tinggi terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan,” lanjut Bagong, sembari menilai pembangunan makin liar jika IMB dan AMDAL dihapuskan.

Senada, Pengamat Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mulia Pratama, Mediati Saadah juga beranggapan bahwa AMDAL tetap diperlukan, guna mencegah pengusaha membangun pabrik yang berpotensi mencemari lingkungan dan berdampak buruk bagi masyarakat sekitar.

Berbicara investasi, banyak faktor yang mempengaruhi selain apa yang dinilai menghambat oleh pemerintah. Diantara nya adalah, tingkat upah, produktivitas, dan keamanan.

”Mungkin tidak perlu terlalu banyak instansi yang melakukan AMDAL, sehingga tidak terlalu banyak waktu dan surat ijin yang harus dilalui oleh pengusaha, serta ada batas waktu pengurusan ijin AMDAL atau IMB tersebut. Serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengusaha harus secara transparan diumumkan,” terang Mediati.

Bagi pelaku bisnis, menunggu dalam waktu yang lama merupakan bagian dari biaya yang harus dikeluarkan. Pengusaha lebih membutuhkan kepastian, juga transparansi dalam setiap pengurusan perizinan.

Diwaktu yang lain, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Bekasi, Anggiat Hutapea lebih setuju pada penyederhanaan alur dan waktu pengurusan izin tersebut yang dinilai terlalu berbelit.

Sebagai salah satu pengusaha, kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup juga diperlukan dalam berbisnis. Selain itu ada sejumlah proses yang dianggap menjadi persoalan di berbagai daerah, yakni syarat persetujuan dari lingkungan sekitar untuk mulai membangun bisnis.

”Intinya itu tidak tepat juga dihapuskan (meskipun sudah ada RDTR). Menurut saya itu tetap perlu, tapi disederhanakan, dan terutama tidak perlu meminta persetujuan warga. Karena yang mengeluarkan izin adalah pemerintah, kalau pemerintah mengeluarkan izin, warga tentunya harus tunduk pada aturan negara,” terang Anggiat.

Dalam hal ini ketegasan pemerintah juga diperlukan, menentukan zona disetiap ruang kota sesuai dengan peruntukannya dalam RDTR yang telah disusun.

Berbicara mengenai proses perizinan, sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup, dan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2009, waktu yang dibutuhkan sampai dengan terbit AMDAL setidaknya 135 hari, sementara untuk IMB dibutuhkan waktu sesuai SOP 14 hari kerja.

Maka, waktu yang dibutuhkan hingga IMB terbit mencapai 5 bulan untuk mendapatkan izin dan memulai pembangunan. Diakui juga, terdapat pengusaha nakal yang memulai pembangunan sebelum izin diterbitkan, setidaknya selama tahun ini dua pengusaha diperingatkan dan dilakukan penyegelan terhadap kegiatan bisnisnya.

”Namun Kota Bekasi melakukan simplikasi perizinan, jadi semuanya berjalan paralel, dengan tidak mengurangi waktu dari AMDAL sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka dari itu bisa kita tekan kurang lebih 90 hari semuanya,” terang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi, Lintong Dianto Putra kepada Radar Bekasi.

Dalam pelaksanaannya, DPMPTSP menjalin mitra dengan beberapa OPD terkait diantaranya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub), dan Dinas Tata Ruang (Distaru). (Sur)

Related Articles

Back to top button