Politik

Soal KS NIK, Politisi PDIP Tidak Bertanggungjawab

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Resmi sudah Rancangan APBD Kota Bekasi tahun 2020 sebesar Rp5,82 triliun diparipurnakan DPRD Kota Bekasi pada Jumat (29/11) malam. Termasuk di dalamnya anggaran untuk program Kartu Sehat Berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS NIK) sebesar Rp300 miliar lebih untuk tahun 2020.

Meski anggaran KS-NIK itu sudah diparipurnakan, Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan menyatakan tidak ikut bertanggungjawab bila ada masalah hukum di kemudian hari.

’’Saya selaku anggota DPRD Kota Bekasi di hadapan sidang Paripurna yang terhormat dengan tegas mengatakan tidak bertanggungjawab jika di kemudian hari ada persoalan hukum terkait dengan APBD 2020 yang tetap mengesahkan anggaran KS NIK,’’ ungkap Nicodemus Godjang, anggota Fraksi PDI Perjuangan yang juga anggota Komisi I.

Politisi PDI Perjuangan ini menilai, program KS-NIK sudah melanggar aturan yang berlaku, termasuk rekomendasi KPK dan keputusan MK atas permohonan Bupati Gowa terkait program kesehatan di Kab Gowa yang sama dengan Program JKN.

’’Perpres 82 tahun 2018 pasal 102 serta Permendagri 33 tahun 2019 poin 8 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020. Ditambah lagi rekomendasi KPK tertanggal 29 Nopember 2019 serta penolakan MK terhadap permohonan Bupati Gowa yang juga sudah membuat program yang sama dengan JKN.  Keempat lembaga sudah menginstruksikan pemerintah daerah untuk tidak membuat program kesehatan yang sama atau mengintegrasikan (program yang sedang berjalan) dengan program pemerintah pusat (JKN),’’ papar Nico yang juga Ketua Bapemperda.

Menanggapi hal tersebut, Pemkot Bekasi menyatakan terkait pembahasan Jaminan Kesehatan Darah (Jamkesda), KS NIK yang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020, Pemda wajib melakukan integrasi Jamkesda dengan JKN. Namun, setelah dilakukan konsultasi dengan Kemendagri dan Kemenkumham serta surat kepada KPK diperoleh hasil, bahwa jaminan pelayanan kesehatan KS NIK dapat dilanjutkan melalui program yang bersifat melengkapi dan tidak tumpang tindih dengan BPJS.

’’Karena itu akan dilakukan langkah-langkah perbaikan secara menyeluruh,’’ ungkap Wali Kota Rahmat Effendi dalam siaran pers Humas Pemkot Bekasi. (sur)

Tags

Tinggalkan Balasan

Close