BekasiBerita UtamaHukum

Jamaah Bekasi Gugat ke MK

Kasus Penipuan Korban First Travel

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pengadilan Negeri (PN) Depok menolak gugatan perdata yang dilayangkan oleh agen First Travel. Akibatnya, jamaah korban First Travel merasa kecewa atas putusan tersebut. Karena, dengan ditolaknya gugatan yang diajukan korban, maka Aset First Travel tetap disita oleh negara.

Astaghfirullah, yang jelas saya dan pasti para korban lain juga tetap keberatan,” kata Fifi (65) Korban First Travel asal Kota Bekasi.

Korban First Travel asal Kota Bekasi melalui kuasa hukumnya beberapa waktu lalu sudah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) guna membatalkan putusan sebelumnya.

Sejak putusan tersebut memiliki kekuatan hukum, bahwa aset disita oleh negara, cara yang terakhir bisa ditempuh oleh korban adalah dengan mengajukan peninjauan kembali atau judicial review kepada MK.

”Saya kemarin sudah ajukan judicial review kemungkinan Minggu depan sidang saya,” demikian diterangkan oleh kuasa hukum korban First Travel asal Bekasi, Pitra Romadoni Nasution.

Jika judicial review yang diajukan diterima oleh MK, maka secara otomatis akan membatalkan keputusan pengadilan yang sebelumnya. Tercatat ribuan jamaah melalui Pitra, dengan total kerugian sekira diangka Rp1 Miliar lebih.

Judicial review yang diajukan berdasarkan pada pasal 28A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, bahwa setiap warga negara yang memiliki hak milik pribadi tidak boleh diambil oleh siapapun, dalam hal ini dijelaskan termasuk oleh negara. ”Sudah matang, karena dasar saya itu Pasal 28 A ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945,” lanjut Pitra.

Hari ini, rencananya tim kuasa hukum akan mendatangi Kejaksaan Agung untuk meminta perlindungan. Jumlah korban yang bergabung terus bertambah hingga saat ini. ”Kami akan berjuang terus,” tegasnya.

Sekadar diketahui, Pengadilan Negeri Kelas I B Kota Depok, Jawa Barat menghelat sidang lanjutan gugatan perdata jamaah PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel yang gagal diberangkatkan. Dalam sidang dengan agenda putusan itu, Majelis Hakim memutuskan menolak gugatan para korban.

”Menimbang berdasar musyawarah majelis hakim, mengadili dalam pokok perkara kesatu menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima kedua menghukum para penggugat dengan biaya perkara,” kata Hakim Ketua Ramon Wahyudi saat membacakan amar putusan, Senin (2/12).

Hakim berdalih tidak samanya jumlah tuntutan dengan kerugian yang membuat gugatan perdata kasus First Travel ditolak. Hakim berpandangan jumlah gugatan yang diajukan jauh lebih tinggi dari kerugian yang sudah dihitung pihak pengadilan.

”Menimbang bahwa para penggugat mendalilkan dalam gugatan mengalami kerugian total Rp 49.075.199.550 tapi ternyata setelah dijumlahkan seluruhnya ternyata bukti bukti yang diajukan penggugat hanya sebesar Rp 1.104.250.756,” jelas Ramon. Ia mengatakan, total kerugian itu dijumlahkan dari 56 jemaah yang diwakili dalam gugatan tersebut.

Sementara itu, salah satu penggugat Ario Tedjo Dewanggono mengatakan, jumlah gugatan yang dibacakan hakim hanyalah sampling pendaftaran ke PN Depok pada 4 Maret 2019. Sehingga ada perbedaan jumlah setelah dihitung.

”Memang ini hanya sampling dulu, kami sangat kecewa, padahal kalau dimintakan semua (bukti-bukti) kami sudah siap, satu koper loh pembuktian kami, jadi kami akan banding,” kata Ario usai sidang.

Sebelumnya, sidang gugatan perdata korban First Travel ini terdaftar dengan nomor perkara 52/Pdt.G/2019/PN.Depok. Kasus ini sebagai tindak lanjut putusan pidana hakim PN Depok yang memutuskan aset First Travel disita untuk negara. Melalui gugatan perdata ini, sebanyak 3.200 korban meminta agar aset First Travel dikembalikan kepada korban. Sebab, negara tidak dirugikan sepeserpun dalam kasus ini.(Sur/jpc)

Tinggalkan Balasan

Close