Politik

PKS dan PDI Tolak Penambahan Masa Jabatan Presiden

Radarbekasi.id – DPD PKS Kabupaten Bekasi dan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi menolak penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi, M. Nuh mengatakan, pihaknya menolak karena tidak ingin mengulang orde baru (orba).

”Untuk sekarang lumayan yang berkuasa rakyat, sebaiknya mekanisme itu dilanjutkan dulu,” katanya kepada Radar Bekasi, Senin (2/12).
Pria yang juga wakil ketua DPRD Kabupaten Bekasi mengatakan, jika tiga periode disepakati maka bukan tidak mungkin kedepannya masa jabatan presiden akan terus ditambah.

”Dari ungkapan para pakar dan psikolog, bahwa kekuasaan dimana pun cenderung korup, kemudian untuk tidak korup dibatasin dua periode. Kalau rencana ini dilakukan, mayoritas masyarakat akan dikuasai oleh hegomenoritas kekuasaan segelintir orang,” ucapnya.

Senada, Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Bekasi, Usup Supriatna mengatakan, pihaknya tidak sepakat dengan hal tersebut.

”Kita kurang sepakat kalau sampai ada tiga periode, karena dua periode juga misalkan pemimpinnya punya tekad yang serius untuk mengabdi, dan sebagainya, waktu dua periode itu saya rasa cukup,” tuturnya.

Selain itu, kata dia, masa kepemimpinan dua periode ini bisa menumbuhkan regenerasi kepemimpinan selanjutnya.

”Setelah reformasi itu sudah jelas, di dalam undang-undang bahwa masa jabatan presiden itu dua periode. Menurut saya kalau sampai tiga periode, akan menghambat regenerasi kepemimpinan. Jadi saya pribadi tidak mendukung itu,” ungkapnya.

Sebelumnya, Wacana penambahan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode sangat memungkinkan dilakukan. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Bekasi Institute (Center for Public Policy Research and Empowerment), Abdul Somad.
Dia menjelaskan, masa jabatan Presiden diatur dalam Tap MPR dan UUD 1945. Dimana Ketetapan MPR Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Lebih lanjut, kata dia, pembatasan masa jabatan tersebut diperkuat pada perubahan pertama UUD 1945. Yaitu pada Pasal 7 Presiden dan Wakil Presiden.
Disebutkan bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

”Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah kehendak reformasi 98 bahwa kita menghendaki pembatasan. Karena penguasa selalu berpotensi memperanjang masa jabatannya. Nah, sekarang riak-riak itu muncul,” kata pria yang merupakan dosen ini.(pra)

Tags

Tinggalkan Balasan

Close