CikarangKesehatan

BPJS Kesehatan Siap Sanding Data

ILUSTRASI: Sejumlah warga mendapatkan pelayanan di kantor BPJS Kesehatan Cabang Kota Bekasi.

BPJS Kesehatan Cabang Kota Bekasi menyatakan kesiapannya melakukan sanding data sebagai langkah awal proses integrasi Kartu Sehat berbasis NIK ke BPJS Kesehatan.

Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Kota Bekasi Eddy Sulistijanto Hadie memastikan, pihaknya akan segera melakukan proses penyandingan data KS-NIK ke dalam BPJS Kesehatan.

”Ya kalau data itu sudah kami terima kami akan ’tabrakkan’ data tersebut dengan data kami dan datanya Adminduk Dukcapil, secara otomatis akan menyatu datanya,” ujar Eddy, Selasa (3/12).

Selain itu, sambung dia, pihaknya juga sudah melakukan langkah-langkah persiapan jika nantinya KS-NIK jadi diintegrasikan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

”Jika datanya sudah ada kami akan lakukan olah data, khawatir peserta sudah punya kartunya atau sudah terdaftar karena kita tidak boleh duplikasi pembayaran untuk orang yang sama,” imbuhnya.

Terpisah Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Nicodemus Godjang mengatakan, pihaknya masih menunggu revisi dari Gubernur Jabar terkait dengan APBD.

”Saya berharap Gubernur lebih bijak dan taat regulasi. Sehingga anggaran KS bisa di-cut karena bertentangan dengan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD 2020, yang jelas melarang untuk program kesehatan selain BPJS. Permendagri itu adalah tentang pedoman penyusunan sehingga harus dipatuhi,” kata Nico.

Kemudian, jika sudah direvisi gubernur Jawa Barat maka secara otomatis KS-NIK terintegrasi dengan BPJS Kesehatan. Menurutnya, selama ini KS-NIK berjalan tidak mengikuti Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan.

”Dari awal seharusnya KS-NIK ini harus diintegrasikan ke BPJS Kesehatan agar tidak bertentangan dengan Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 102. Dan selama ini Pemkot salah kaprah,” katanya.

Selain Perpres 82 tahun 2018 pasal 102, dirinya juga mempertegas dalam Permendagri 33 tahun 2019. Pihaknya ingin secepatnya KS-NIK di integrasikan ke BPJS Kesehatan.

”Karena tidak boleh ada program kesehatan lain selain BPJS. Integrasi KS-NIK ke dalam BPJS Kesehatan kita harap segera mungkin. Sesuai rekomendasi KPK,” pungkasnya. (pay)

Tinggalkan Balasan

Close