BekasiBerita UtamaCikarang

Buruknya Pelayanan Kesehatan terhadap Masyarakat Miskin

URUS ADMINISTRASI: Salah satu warga sedang mengurus administrasi untuk mendapat jaminan kesehatan berupa Jamkesda di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Selasa (3/12). ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi diharapkan melakukan terobosan dalam hal pelayanan kesehatan yang acap kali menjadi polemik di tengah masyarakat.

Salah satu warga, Heni Rusmini (53) menyampaikan, dirinya merasa kesulitan untuk mendapat pelayanan kesehatan, khususnya jaminan kesehatan gratis dari pemerintah. Ia mengaku, sangat butuh mendapat pelayanan kesehatan dari pemerintah untuk pengobatan anaknya.

”Saya sangat berharap untuk mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah. Saat itu saya pernah datang ke Dinas Kesehatan, tapi alasannya belum bisa, karena secara administrasi kependudukan belum lengkap,” keluh wanita yang tinggal di wilayah Kecamatan Babelan ini, Selasa (3/12).

Menurutnya, selama warga memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), berarti sudah lengkap secara administrasi. Sehingga bisa diprioritaskan untuk mendapatkan layanan kesehatan.

”Orang itu kan tidak ada yang mau sakit, dan saya juga memang orang tidak mampu secara materi. Dan seharusnya pemerintah melakukan identifikasi untuk jaminan kesehatan warga kurang mampu,” sarannya.

Adapun Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Kesehatan (Yankes) Wawan Hernawan menjelaskan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi memastikan jika pelayanan Jamkesda di tahun 2020 akan ditingkatkan.

Menurut dia, dari penganggaran serta pelayanan tahun depan terus ditingkatkan. Dia juga memastikan bakal terus melakukan sosialisasi ke setiap Puskesmas dan rapat minggon kecamatan, perihal jaminan kesehatan untuk masyarakat kurang mampu dan belum memiliki jaminan kesehatan.

”Kami sudah menyebarkan informasi Jamkesda ini ke setiap Puskesmas. Apalagi Jamkesda itu menjadi prioritas 2020 untuk menjamin kesehatan masyarakat yang tidak mampu, termasuk yang belum memiliki jaminan kesehatan,” terang Wawan.

Lanjutnya, anggaran Jamkesda Kabupaten Bekasi yang dialokasikan untuk tahun depan mencapai Rp15 miliar. Jumlah tersebut meningkat dibanding 2019 sebesar Rp11,5 miliar.

Sambung Wawan, meningkatnya anggaran Jamkesda sebagai bentuk perhatian Pemkab Bekasi kepada masyarakat di bidang kesehatan.

”Saya sudah menyampaikan kepada seluruh jajaran Puskesmas maupun Bidang Yankes, agar memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat,” imbuhnya.

Wawan pun mengingatkan, bagi masyarakat yang ingin mengurus administrasi kesehatan seperti Jamkesda untuk segera lengkapi administrasi kependudukannya.

”Yang datang mengurus administrasi kesehatan, seperti Jamkesda sebagian besar adalah masyarakat tidak mampu,” ucapnya.

Sementara untuk pelayanan kesehatan bagi pemegang Jamkesda, tambah Wawan, harus melayani dengan baik, termasuk RSUD maupun rumah sakit swasta. Sehingga tidak ada penolakan pasien.

”Ketika pasien datang, harus langsung mendapat penanganan pertama. Jika secara medis tidak bisa ditangani, maka pasien bisa dirujuk ke rumah sakit lain yang peralatan medisnya lebih lengkap,” tegasnya. (and) 

Tinggalkan Balasan

Close