Cikarang

Pilkades Bakal Habiskan Anggaran Rp11 Miliar

RAPAT: Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi saat melakukan rapat bersama dengan Dinas Pemberdayan Masyarakat Desa (DPMD) di Ruang Rapat Komisi I, Selasa (3/12). IST/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi meminta kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) agar segera menyusun mekanisme tahapan untuk Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang akan berlangsung di 16 desa pada bulan April tahun 2020 mendatang.

”Kami dari Komisi I juga menanyakan kepada DPMD sudah sejauh mana mekanisme atau tahapan Pilkades dilakukan?,” ujar Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ani Rukmini dalam rapat bersama DPMD di ruang kerja Komisi I, Selasa (3/12).

Kata dia, banyak masyarakat dari berbagai kalangan yang menanyakan terkait Pilkades ke Komisi I. Bahkan anggota Komisi I sempat memberi masukan ke DPMD, agar panitia pelaksana tidak terikat kepada salah satu calon.

”Setidaknya, orang yang terlibat dalam kepanitiaan tidak ada ikatan pribadi dengan kandidat. Misalkan pendukung salah satu calon, sebaiknya tidak usah jadi panitia,” terang Ani.

Kemudian, untuk tahapan seleksi, akan mulai dari tingkat desa, dan ada tiga item untuk dilakukan penilaian, mulai dari ijazah, pekerjaan atau pengalaman, dan usia calon.

”Dari seleksi di tingkat desa, tiga item itu sudah dilakukan skoring. Misalkan ijazah nya S3 nilainya 100, lalu ijazah paket nilainya 40, dan seterusnya. Nanti akan diakumulasi, untuk pengalaman dan usia juga begitu ada penilaian. Kualitasnya juga dipertimbangkan,” beber Ani.

Selain itu, kata dia, Komisi I juga menyoroti terkait praktek-praktek kecurangan dalam pelaksanaan Pilkades. Dari hasil pengamatan dan fenomena yang muncul dari pelaksanaan Pilkades yang sudah berjalan, penegakan aturan atau hukumannya masih lemah.

”Praktek-praktek kecurangan dalam Pilkades peluangnya sangat besar. Makanya kami atur bagaimana penegakan aturan atau hukumnya, untuk mengurangi adanya peraktek-praktek kecurangan,” ucap politisi dari Partai keadilan Sejahtera (PKS).

Lanjut mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat ini, di Pilkades tahun 2020, untuk menyelesaikan sengketa diberikan waktu selama 30 hari. Tapi masih perlu ada kajian.

”Menurut saya, misalkan terlalu lama juga tidak bagus, karena bisa memunculkan kekisruhan di masyarakat. Tapi saya belum tahu itu lama apa sebentar waktu yang diberikan, nanti akan dikaji dulu,” tandasnya.

Kemudian untuk anggaran, wanita yang khas dengan kacamata putih ini meyampaikan, untuk anggaran Rp11 miliar, yang akan dibagi untuk pelaksanaan maupun keamanan dalam pelaksanaan Pilkades.

”Untuk pelaksanaan Pilkades tahun 2020 mendatang, anggarannya sekitar Rp5,8 miliar yang bersumber dari APBD. Lalu ada bantuan hibah untuk keamanan Rp2,7 miliar buat pihak Kepolisian, dan sekitar Rp2,3 miliar untuk Kodim. Totalnya kurang lebih Rp11 miliar,” tegasnya.

Ani pun berharap, tidak ada kekisruhan yang terjadi pada Pilkades 2020 mendatang.

Sementara itu, Sekretaris DPMD Kabupaten Bekasi, Enop Can tidak bersedia memberi komentar.

”Lagi di Masjid, nanti di kantor saja,” jawabnya melalui aplikasi WhatsApp. (pra)

Tinggalkan Balasan

Close