BekasiBerita UtamaCikarangPemkab

Aset Milik Pemkab Bakal Digusur

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Untuk kepentingan umum, Sejumlah aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dan tempat ibadah di sepanjang Jalan Cikarang-Cibarusah bakal digusur dalam waktu dekat.

Hal ini menyusul adanya rencana pelebaran jalan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun depan. Menurut Kabid Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi, Daniel Firdaus, penggusuran terhadap bangunan negara atau aset daerah tidak memerlukan ganti rugi.

”Bangunan negara atau aset daerah yang terkena pembebasan lahan seperti Pasar Serang, Sekolah dan Puskesmas, termasuk Musala juga ada yang terkena pembebasan lahan,” ujar Daniel, Rabu (4/12).

Ia menjelaskan, Pemkab Bekasi bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pelebaran jalan yang sering dikeluhkan masyarakat. Setidaknya sepanjang dua kilometer akan ada pembebasan lahan.

Tambah Daniel, pada tahun 2020 pihaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp24 miliar untuk kelanjutan pembebasan lahan Jalan Cikarang-Cibarusah.

”Anggaran itu untuk membebaskan 38 bidang tanah tahun depan yang merupakan sisa atau tahap akhir. Kalau untuk jumlah keseluruhannya ada ratusan bidang tanah yang dibebaskan,” terang Daniel.

Adapun anggaran yang dialokasikan untuk tahun depan, diperuntukkan buat pembebasan lahan Jalan Cikarang-Cibarusah sepanjang dua kilometer mulai dari Kampung Kandang Roda, Cikarang Selatan sampai pertigaan arah Kecamatan Setu.

”Pembebasan ini dilakukan bertahap. Kami sudah mulai dari tahun 2017 lalu,” katanya.

Sementara total pembebasan lahan jalan alternatif penghubung Kabupaten Bekasi dengan Bogor dan Karawang, itu mencapai 17,2 kilometer dengan progres saat ini diklaim sudah mencapai 65 persen.

”Untuk anggaran pembebasan lahan ini, pada 2017 sebesar Rp41 miliar, di 2018 Rp19 miliar dan pada 2019 sebesar Rp39 miliar,” ucap Daniel.

Sementara Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Cecep Noor menambahkan, pemerintah daerah harus menyiapkan lahan pengganti untuk bangunan negara atau aset daerah yang terkena pembebasan lahan.

”Lahannya harus disiapkan dari sekarang. Jangan sampai bangunan negara seperti Sekolah dan Puskesmas yang digusur, tapi tidak ada penggantinya,” sindir Cecep.

Sedangkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bekasi, Sutia Resmulyawan, mengaku pihaknya juga telah berkomunikasi dengan bidang pertanahan untuk penghapusasn aset milik daerah yang terkena proyek jalan tersebut.

”Tentu kalau masalah aset harus ada berita acara sebagai dasar penghapusan aset atau ruislag. Sebab kalau tidak dicatat, nanti bahayanya menjadi temuan. Oleh sebab itu, kami juga konsentrasi pada pencatatan aset milik daerah,” pungkas Sutia. (and) 

Close