Cikarang

Blangko KTP Kosong, Bupati Diminta Cerewet

RADARBEKASI.ID, BEKASI – DPRD Kabupaten Bekasi meminta agar Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja lebih cerewet kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait kosongnya blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) di Kabuaten Bekasi.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Muhammad Nuh, Rabu (4/12).

”Saya minta ke bupati agar lebih cerewet ke Kemendagri. Sebab, Kabupaten Bekasi perbulan hanya dapat 500 blangko KTP, dan itu harus dibagi ke 23 kecamatan. Mana mencukupi?,” kata pria yang juga Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi ini.

Selain itu, dia juga menyarankan agar bupati mengusulkan Surat Keterangan (Suket) sebagai pengganti KTP, bentuknya bisa diperkecil lagi, sehingga bisa dibawa kemana-mana dan tidak mudah rusak.

”Kalau pun memang harus Suket, minimal bentuknya bisa diperkecil. Misalkan seukuran KTP, jadi lebih simpel dan tidak cepat rusak. Bupati harus mengusulkan itu,” saran Nuh.

Ia menilai, pemerintah pusat tidak siap melayani kebutuhan masyarakat  terkait pengadaan blangko KTP. Dan ini sudah masuk bencana nasional, bukan hanya di Kabupaten Bekasi saja. ”KTP itu merupakan indentitas masyarakat dan kewajiban negara untuk menyediakan. Lalu mau sampai kapan persoalan KTP ini bisa selesai?,” tanya Nuh.

Bahkan Nuh mengusulkan, agar anggota DPR RI membuat mosi tidak percaya kepada pemerintah untuk urusan KTP. Sebagai wakil rakyat yang diusung partai politik, dirinya akan menyampaikan hal itu ke DPP PKS.

”Yang pertama, fraksi PKS akan menyampaikan ini ke anggota DPR RI dari PKS. Kami sebagai partai politik yang mewakili masyarakat Kabupaten Bekasi, meminta kepada DPR RI yang ada di pusat untuk kritis terhadap persoalan blangko KTP ini, kalau perlu adakan mosi tidak percaya,” pinta Nuh.

Sedangkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi, Hudaya mengakui, jatah yang diberikan Kemendagri perdua minggu sekali sebanyak 500 blangko. Sehingga, setiap kecamatan hanya mendapat kiriman blangko KTP sebanyak 20 sampai 25 saja per dua minggu. Kecuali Tambun Selatan, diberikan 30 blangko, karena jumlah masyarakatnya lebih banyak.

”Distribusi blangko memang menurun, dan baru terjadi belakangan ini. Saat saya baru masuk di Disdukcapil, distribusi blangko masih satu minggu sekali sebanyak 500, tapi untuk sekarang malah dua minggu sekali,” terang Hudaya, belum lama ini.

Menurut mantan Kepala Satpol PP ini, jumlah tersebut tidak mencukupi kebutuhan masyarakat yang ada di Kabupaten Bekasi. Kata dia, berdasarkan data yang ada di Disdukcapil Kabupaten Bekasi, masyarakat yang sudah rekam, melakukan perbaikan, dan siap cetak ada 59 ribu.

”Jelas ini tidak mencukupi. Karena saya masih baru, yang katanya distribusi blangko KTP mencapai ribuan jelang pemilu, tapi itu sudah habis semua. Bahkan sekarang, di pusat juga sudah berkurang,”  terang Hudaya. (pra)

Close