Berita UtamaPolitik

Caleg Gerindra Cabut Gugatan

Radarbekasi.id – Caleg Partai Gerindra, Nurhasanah mencabut gugatan penetapan perolehan kursi ke KPU Kota Bekasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Bandung, Selasa (19/11).

Koordinator Divisi (Kordiv) KPU Kota Bekasi Achmad Edwin Sholihin menyatakan, pengadu diwakili tiga kuasa hukumnya mencabut aduan. ”Pemanggilan kemarin Selasa (3/12), kita ke sana tanggal itu, sesuai pertemuan awal dengan penggugat dari caleg Gerindra Nurhasanah dengan KPU. Dari petemuan tanggal tiga kemarin. Pihaknya mencabut aduan,” ujarnya pada Radar Bekasi, Rabu (4/12).

Sebelumnya, kata Edwin, panitera sidang memberikan waktu penggugat, Nurhasanah, untuk berpikir. Saat sidang, penggugat memutuskan untuk mencabut gugatan tersebut.

”Setelah ada putusan pencabutan, jadi Selasa kemarin nggak ada sidang lagi. Tapi paling nanti kita mengambil salinan resmi minggu depan,” lanjutnya.
Dia menyampaikan, objek gugatan yang dilayangkan Nurhasanah sama dengan gugatan Caleg Gerindra lainnya, Anton. Yakni, terkait dengan penetapan kursi anggota legislatif oleh KPU Kota Bekasi.

Namun, gugatan Anton masih berlanjut meski gugatannya ditolak saat pembacaan dismisal di persidangan. ”Pak Anton tidak mencabut dan melanjutkan dan sidang pembacaan dismisal dan PTUN menolak. Tapi untuk Nurhasanah mencabut dengan sendirinya. Maka, untuk sidang PTUN, KPU Kota Bekasi sudah selesai,” bebernya.

Edwin melanjutkan, terkait hasil dismisal untuk Gugatan Anton, pihak KPU Kota Bekasi masih menunggu lanjutan. Pasalnya, sejauh ini belum ada kabar terkait pencabutan gugatan. ”Biasanya ada sidang perlawanan. Tapi untuk sidang perlawanan itu belum masuk. Dan belum kita terima,” katanya.

Sementara itu, terkait sidang lain, Edwin menegaskan, bahwa KPU masih menunggu sidang lain dari DKPP. Karena setelah sidang perdana pada 15 Oktober 2019, sampai pada saat ini belum ada undangan sidang lanjutan.

”Di DKPP Aduannya, terkait dugaan KPU tidak memfasilitasi keberatan Bawaslu. Kaitannya dengan dilaksanakan pleno terbuka calon terpilih. Keduanya, dugaan tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu, tentang LPPDK oleh KPU. Terkait sidang ini, kita sudah menunggu satu bulan lebih,” tukasnya. (dan)

Related Articles

Back to top button