BekasiPublik

Majelis Taklim Keberatan Aturan Diperketat

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Peraturan Menteri Agama nomor 29 tahun 2019 yang mengharuskan majelis taklim berbadan hukum, dianggap memberatkan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bekasi menganggap, peraturan tersebut belum diperlukan.

”Sudahlah majelis taklim jangan diganggu, coba diperhatikan di sekitar, mana ada sih majelis taklim tertutup,” kata PLT. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bekasi, Athoillah Mursjid, kemarin (4/12).

Menurut dia, apabila majelis taklim yang ada harus mengurus pembuatan badan hukum, sangat membebani. Kata dia, selain masalah pengurusan yang harus mengeluarkan uang, berbagai prosedur yang harus ditempuh.

”Pemerintah jangan terlalu gamang atau beranggapan ada pergerakan Islam radikal di dalam majelis taklim, majelis taklim di Kabupaten Bekasi,” ujarnya, kemarin.

Sementara itu pengurus Majelis Taklim Alikhlas, Ferri berpendapat peraturan pemerintah terlalu berlebihan. ”Ya masa sampe majelis taklim harus disuruh buat badan hukum untuk mendapatkan legalitas.” jelasnya.

Terpisah Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bekasi, Shobirin menuturkan, saat ini tidak dapat memberikan informasi karena belum ada permen dirjen menhub. ”Memang untuk jumlah majelis taklim ada banyak, data yang diperoleh ada sekitar 1.000 majelis taklim,” ujarnya.

Menurutnya, aturan tersebut untuk menertibkan administrasi saja. ”Ya kalau saya berpendapat ini demi kepentingan umum untuk daerah,” kata dia.

Sekadar informasi, Menteri Agama Fachrul Razi mengharuskan Majelis Taklim untuk terdaftar di Kementerian Agama. Hal itu tercantum dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29/2019 tentang Majelis Taklim.

Dalam draf PMA Majelis Taklim, aturan itu tertulis pada pasal 6 poin 1. Pasal tersebut menyebutkan setiap Majelis Taklim diharuskan terdaftar dalam Kementerian Agama. (and)

Related Articles

Back to top button