Berita UtamaCikarang

60 Desa Masuk Pemukiman Kumuh

PEMUKIMAN KUMUH: Ini dia salah satu pemukiman padat penduduk dan kumuh yang berada di simpangan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Kamis (5/12). ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sebanyak 60 desa di Kabupaten Bekasi masuk kategori sebagai pemukiman kumuh dan padat penduduk. Hal itu terungkap melalui Surat Keputusan (SK) Dirjen Cipta Karya dengan No. 110/KPTS/2016.

Namun, karena keterbatasan anggaran sejak tahun 2017-2019, ada sekitar 12 desa di empat kecamatan yang sudah ditangani.

”Masalah kawasan kumuh ini sudah menjadi isu nasional. Dan seluruh daerah skala nasional pemukiman kumuh bisa hilang menjadi perkotaan,” ujar Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), Nurwahyi, Kamis (5/12).

Ia menjelaskan, indikator desa yang masuk sebagai pemukiman kumuh, menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), ada tujuh plus satu.

Di antaranya, karakter bangunan, jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air bersih, penanganan limbah komunal, proteksi kebakaran, penanganan sampah, ruang terbuka untuk publik.

Namun pada saat ini, kata Nurwahyi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi melalui kebijakan Bupati Bekasi, melakukan replikasi program dari Kemen PUPR Kota Tanpa Kawasan Kumuh (Kotaku) menjadi Bersih Sejahtera dan Berkah (Berseka).

Sehingga, lanjutnya, Pemkab Bekasi akan mengeluarkan SK Bupati Bekasi untuk pemukiman kumuh yang mengacu pada SK Cipta Karya.

”Memang untuk menghilangkan pemukiman kumuh butuh waktu. Dan saat ini kami sedang melakukan pengkajian untuk menetapkan pemukiman kumuh melalui SK Bupati Bekasi,” terang Nurwahyi.

Pihaknya pun meminta agar para kepala desa serta RT/RW untuk mendukung pembangunan serta pembenahan pemukiman kumuh yang ada di Kabupaten Bekasi.

Sebab menurut Nurwahyi, hal ini butuh dukungan dari sejumlah pihak, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Bekasi.

”Untuk membenahi pemukiman kumuh ini perlu dukungan berbagai pihak, dan kami juga langsung turun ke masyarakat yang bekerja sama dengan Kesatuan Swadaya Masyarakat (KSM) serta kepala desa. Sebab, yang mengetahui persoalan di lapangan itu adalah masyarakat,” pungkasnya. (and)

Close