CikarangLalulintasMetropolis

DPRD Wacanakan Perda Lalu Lintas

NGETEM SEMBARANGAN: Sejumlah angkutan umum ngetem sembarangan di Jalan Industri, Pasirgombong, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Kamis (5/12). ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Carut marutnya kondisi lalu lintas (lalin) di Kabupaten Bekasi, membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif tentang lalu lintas yang akan dibahas pada tahun 2020.

Menurut Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Husni Tamrin, Kabupaten Bekasi sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, tentu diikuti dengan tingginya volume kendaraan truk-truk besar.

Sehingga, ia menilai, dengan adanya Perda yang akan masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda), dapat mengatur lalu lintas kendaraan besar yang bermuatan tonase besar. Sebab, apabila tidak ada pengaturan, maka kualitas jalan akan cepat rusak.

Selain itu, kata Husni, Perda itu nantinya juga akan mengatur beberapa wilayah yang akan dilewati kendaraan dengan tonase berat. Namun ada batas waktu operasional, yakni dari pukul 22.00-05.00 WIB.

”Jadi aturan dalam Perda tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk pengaturan lalu lintas. Sebab masalah kemacetan di Kabupaten Bekasi harus segera diselesaikan,” terang Husni, Kamis (5/12).

Dia mengakui, adanya beberapa terminal bayangan serta kendaraan yang parkir sembarangan, akan berdampak terhadap kemacetan. Nantinya juga akan diatur atau sebagai dasar petugas untuk mengambil tindakan dan memberikan sanksi demi ketertiban lalu lintas.

Sedangkan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bekasi, Yana Suyatna, menyambut baik adanya rencana pembuatan Perda untuk mengatur lalu lintas di Kabupaten Bekasi.

Ia menilai, Perda itu sangat penting sebagai landasan untuk melakukan penindakan terhadap pengendara yang melanggar aturan lalu lintas. Termasuk pengaturan terminal yang menjadi tempat berkumpulnya angkutan umum. (and) 

Close