BekasiBerita UtamaCikarang

Wali Kota dan Bupati Bahas Pemisahan PDAM-TB

DPRD Minta Dilibatkan

DATANGI KANTOR: Seorang warga mendatangi Kantor PDAM Tirta Bhagasasi di Jalan Inspeksi Kalimalang, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemisahan aset Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi (PDAM-TB) hingga saat ini masih menjadi polemik antara Pemerintah Kota (Pemkot) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

Dalam pembahasan sebelumnya, Pemkot Bekasi diminta untuk membayar Rp 362 miliar terkait aset PDAM TB yang ada di wilayah Kota Bekasi. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya belum menemukan kesepahaman dari kedua kepala daerah terhadap Badan Usaha Milik Daera (BUMD) tersebut.

Bahkan, dari pihak legislatif (DPRD) baik Kota maupun Kabupaten Bekasi, belum pernah diajak untuk membahas masalah pemisahan aset PDAM-TB.

“Pada prinsipnya, kami sangat mendukung adanya pemisahan aset PDAM-TB. Tapi seharusnya, dalam hal ini DPRD sebaiknya dilibatkan. Sebab masalah aset milik daerah pasti nantinya akan dilakukan pembahasan untuk mendapat persetujuan dari legislatif,” ujar anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Nico Gondjang, usai melakukan pertemuan dengan Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, di Gedung DPRD Kota Bekasi, Senin (9/12).

Menurut dia, dalam hal ini seharusnya DPRD dilibatkan. Selain itu juga ada pembentukan tim khusus untuk membahas pemisahan aset PDAM-TB. ”Nah, pada saat diajukan ke DPRD sudah tidak ada hambatan. Kan saat ini sedang dilakukan pembahasan antara Pemkot dengan Pemkab Bekasi,” terangnya.

Lanjut Nico, sesuai UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam aturan tersebut, DPRD juga sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.

Untuk menindaklanjuti hal itu, Nico menginisiasi untuk mengundang Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi ke Komisi I DPRD Kota Bekasi, termasuk tim pemisahan aset, sehingga ada kesepakatan yang tidak merugikan satu sama lain.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Anik Rukmini menjelaskan, untuk saat ini proses pembahasan pemisahan aset PDAM-TB, apabila mengacu pada peraturan perundang undangan, sudah mencapai 80 persen.

”Tinggal pertemuan kedua kepala daerah yang juga melibatkan DPRD dalam pembahasan tersebut. Besok (hari ini, red) akan ada pertemuan antara Wali Kota dan Bupati Bekasi di kantor BPKB untuk memusyawarahkan pemisahan aset PDAM-TB,” beber Anik.

Diberitakan sebelumnya, Pemkab Bekasi menilai, bahwa kepemilikan aset di PDAM-TB tidak bisa dibagi 45:55 persen antara Kota Bekasi dengan Kabupaten Bekasi. Sebab, tidak ada payung hukum yang mengikat terkait pembagian aset tersebut.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Ekonomi Pemkab Bekasi, Gatot Purnomo. Menurutnya, pembagian aset milik kedua pemerintah daerah harus sesuai dengan peraturan.

”Kalau yang namanya kepemilikan aset 45 persen kota dan 55 persen kabupaten, tidak ada aturan hukumnya sampai sekarang,” ujar Gatot saat dihubungi, Minggu (8/12).

Ia menambahkan, sejauh ini tidak aturan yang mengikat dalam pembagian aset PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi kepada Pemkot Bekasi. Meskipun Pemkot Bekasi telah menyertakan modal kepada PDAM-TB sejak pemekaran wilayah dilakukan.

Gatot sedikit memaparkan terkait kepemilikan perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu. Awal munculnya perjanjian 45:55 persen terkait pengelolaan PDAM-TB didasari perjanjian pada 2002 lalu.

Namun saat itu, berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Bekasi, wilayah Kota Bekasi akan pisah dengan Kabupaten Bekasi. Sedangkan PDAM-TB saat itu, sudah memiliki jaringan pipa dan pelanggan di wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

”Dalam perjanjian 2002 tersebut, memberi kepemilikan dan pengelolaan PDAM-TB dengan porsi 45:55 persen,” beber Gatot.

Namun, seiring berjalan waktu, tambah Gatot, terbentuk peraturan yang mempertegas kepemilikan perusahaan daerah di wilayah kota/kabupaten.

”Ini kan bicara bicara BUMD, Undang-Undang yang berlaku saat itu adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang menyatakan bahwa perusahaan daerah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda).

Dengan begitu, lanjut Gatot, apabila ada perubahan didalamnya, termasuk kepemilikan 45:55 persen yang menurut perjanjian Tahun 2002 tersebut, maka harus dilakukan melalui Perda. ”Tapi, perubahan (Perda) itu tidak pernah dilakukan hingga saat ini,” tukasnya.

Bahkan, Pemkab Bekasi juga tetap dalam pendiriannya, bahwa berdasarkan kajian tim terkait, aset PDAM-TB yang berada di wilayah Kota Bekasi harus diberikan pembayaran yang nilainya telah ditentukan oleh Tim Penilai.

Tim Penilai menyatakan, bahwa aset PDAM-TB yang berada di Kota Bekasi akan diserahkan kepada Pemkot Bekasi dengan pembayaran sebesar Rp 362 miliar. Pemkot Bekasi selanjutnya membayar semua aset PDAM-TB yang berada di wilayah Kota Bekasi.

Sementara itu, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi menyampaikan, terkatung-katungnya pemisahan aset PDAM-TB (Pemkab Bekasi) dengan PDAM Tirta Patriot (Pemkot Bekasi) karena belum ada kesepakatan kedua pemerintah daerah terkait pembagian 45:55 persen dari nilai buku PDAM-TB.

”Terakhir, sudah ada rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Termasuk ada kesepakatan juga dengan Bupati terdahulu, bahwa secara politis akan ada pemisahan dan sudah ada juga hasil appraisal yang menyatakan bahwa aset PDAM-TB yang ada di Kota Bekasi Rp 362 miliar. Hanya saja, kami belum ketemu persoalan ikatan perjanjian tahun 2002 dengan bupati saat itu, ada angka 55:45 persen dari nilai buku. Kalau ini sudah disepakati, maka akan selesai semua,” tandas pria yang akrab disapa Pepen ini.

Saat ini, tambah Pepen, nilai buku PDAM-TB mencapai Rp 700 miliar. Dengan begitu, Pemkot Bekasi akan mendapat pembagian nilai buku sebesar 45 persen dari Rp 700 miliar. ”Ini yang lagi kami kerja sama Bupati Bekasi,” tuturnya.

Pepen juga meminta pendampingan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil untuk menyelesaikan persoalan pemisahan aset ini. ”Kami mengimbau kepada Pak Gubernur, agar persoalan-persoalan daerah dalam satu provinsi itu supaya dilakukan pedampingan oleh gubernur,” sarannya. (and) 

Related Articles

Back to top button