BekasiBerita Utama

Daftar Ketua RW Rp15 Juta

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Ketika di sejumlah wilayah di Kota Bekasi kesulitan untuk memilih ketua Rukun Warga (RW), bahkan gratis, namun tidak di RW 06 Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi. Di wilayah tersebut, biaya pendaftaran ketua RW hingga belasan juta rupiah.

Dalam pamflet sosialisasi pemilihan ketua RW 06, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, tertera 11 persyaratan bagi masyarakat yang ingin mencalonkan diri sebagai ketua RW. Sekilas dari persyaratan pertama terlihat normatif. Namun, ada satu poin persyaratan yang cukup membuat masyarakat mengerutkan dahi, di poin terkahir setiap masyarakat yang hendak mencalonkan diri diminta untuk menyiapkan biaya pendaftaran sebesar Rp15 juta.

Sekretaris Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Ahmad Syahroni membenarkan informasi tersebut. ”Info dari sekretaris kelurahan benar. Jadi itu tadi saya sudah konfirmasi sama sekel sebagai ketua panitia, karena untuk panitianya itu lurah atau orang yang ditunjuk oleh lurah, kalau fungsionalnya tetap masyarakat,” katanya kepada Radar Bekasi.

Sementara itu, sekretaris kelurahan Jatiluhur, Muhidin menjelaskan angka tersebut merupakan kesepakatan dari seluruh panitia, tokoh masyarakat, dan karang taruna setempat.

Pria yang juga sebagai panitia pemilihan RW 06 kelurahan Jatiluhur itu mengaku, telah memberikan pertimbangan kepada panitia, namun angka tersebut telah disepakati, beserta dengan beberapa nama yang sudah diketahui akan mencalonkan diri sebagai ketua RW.

”Jadi kemarin juga panitia sudah saya kasih gambaran, kalau ini angka yang fantastis, saya khawatirnya nanti kalau ada calon yang kompeten, dan berpotensi untuk jadi pemimpin, tapi nominal angarannya nggak sampai,” terang sosok yang mengaku sudah empat kali menjadi ketua panitia pemilihan serupa diwilayah tersebut.

Asumsi biaya yang diperlukan oleh panitia sejak tahap awal sosialisasi hingga akhir pelaksanaan pemilihan ketua RW, panitia memperkirakan biaya yang diperlukan sebesar Rp16.100.000, sementara sisa dari uang pendaftaran calon jika lebih dari satu orang akan dipergunakan untuk menggelar syukuran warga RW 06, milad karang taruna, dan maulid Nabi.

Di beberapa RW yang pernah dilakoni, biaya pendaftaran bervariasi, diantaranya Rp5 juta, bahkan gratis. Tidak ada alokasi anggaran khusus untuk membiayai pemilihan RW, semua di bebankan kepada calon ketua RW.

”Saya bilang gini, acuan kita tetap perda nomor lima tahun 2015, tapi saya kembalikan kepada kearifan lokal, artinya aspirasi yang berkembang disekitar,” lanjut Muhidin.

Berbicara mengenai transparansi penggunaan anggaran, ia mengatakan akan dibuatkan lembar pertanggungjawaban dari panitia, setiap kegiatan yang dilakukan, akan dimuat pada berita acara dan disaksikan oleh tokoh masyarakat.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Abdul Rozak mengatakan, biaya pendaftaran sebagaimana yang dijadikan persyaratan tersebut dinilai tidak wajar. Ia mengakui tidak ada biaya khusus yang dianggarkan untuk pemilihan RW tersebut, serta tidak melanggar peraturan daerah. Namun angka tersebut tidak etis untuk calon ketua RW, angka yang wajar untuk biaya administrasi berkisar diangka Rp500 ribu hingga Rp1juta.

”Di tempat saya juga ada, salah satunya, tapi panitia itu katakanlah dalam sistim kepanitiaan karena RT RW memang tidak ada anggarannya, panitia memungut atau meminta untuk administrasi. Kalau saya dengar sampai Rp15 juta, ini kan sudah tidak wajar menurut saya. Kalau sampai Rp15 juta itu yang menurut saya perlu diluruskan, walaupun tidak melanggar,” katanya.

Mengacu pada Perda nomor 5 tahun 2015, hanya menerangkan persyaratan seputar pendidikan minimal untuk calon yang bersangkutan. Adapun biaya administrasi tersebut diminta untuk membiayai operasional kegiatan selama rangkaian pemilihan, seperti untuk kebutuhan undangan dan konsumsi ketika mengumpulkan masyarakat.

Jika cara seperti ini terus dilakukan, Rozak khawatir akan mencoreng nama baik, beda hal jika calon yang bersangkutan menyepakati, dan menyanggupi persyaratan tersebut. ”Pemerintah dalam hal ini camat perlu memberi himbauan kepada masyarakat ataupun kepanitiaan untuk tidak memberatkan setiap orang mencalonkan diri untuk mengabdi ditengah masyarakat,” tandasnya. (Sur)

Close