Politik

Kehadiran Golkar Jabar ke Panlih Disoal

Demisioner Pengurus Pertanyakan Surat Tugas

Golkar
BERTEMU PANLIH: Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Barat, Agus Sihombing, saat bertemu dengan Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Bupati Bekasi di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Senin (9/12). IST/RADAR BEKASI

Radarbekasi.id – Kehadiran pengurus DPD Partai Golkar Jawa Barat (Jabar) yang mengatasnamakan partai untuk bertemu Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Bupati (Wabup) DPRD Kabupaten Bekasi disoal. Karena, kader dan demisioner pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi tidak mendapatkan informasi mengenai pertemuan itu.

Kader sekaligus Demisioner Wakil Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi, Ahmad Budiarta mengaku mendapatkan informasi tersebut dari orang lain. Selain itu, tidak ada pembicaraan secara khusus mengenai perwakilan partai yang bertemu dengan panlih wabup Bekasi.

”Jangan sampai ada kepentingan pribadi mengatasnamakan partai,” ujarnya saat dimintai tanggapan perihal tersebut, Selasa (10/12).

Dirinya meminta panlih menunjukan surat tugas Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Barat, Agus Sihombing untuk membuktikan bahwa kehadirannya mewakili partai.
”Kalau memang dia (Agus) utusan Golkar Jawa Barat, ada surat tugasnya enggak ?. Saya pengin tahu juga. Kesannya panlih ini zolim ke DPD Golkar Kabupaten Bekasi. Sabar dulu lah, sebentar lagi juga kepengurusan DPD Golkar Kabupaten Bekasi definitif,” tuturnya.

Kehadiran Agus disebut-sebut atas persetujuan anggota Fraksi DPRD Golkar yang masuk dalam panlih wabup yakni Sunandar dan Kardin. Menanggapi hal itu, Budiarta menegaskan, bahwa kedua nama tersebut bisa mengatasnamakan partai.
”Memang dia anggota panlih, tapi tidak bisa mengatasnamakan partai, emang dia dimandatkan oleh partai, dalam hal ini ada surat legal dari Golkar Kabupaten. Tolong jangan mengabaikan partai,” tukasnya.

Menanggapi hal tersebut, Agus Sihombing menuturkan, kehadirannya dalam pertemuan itu menindaklanjuti undangan dari panlih wabup DPRD Kabupaten Bekasi yang diusulkan anggota Fraksi Golkar. Dia juga menegaskan, kehadirannya ke tempat tersebut atas persetujuan dari Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

”Ialah atas persetujuan, dan sampai saat ini saya belum mendapatkan protes dari ketua DPD Golkar Jawa Barat. Di situ ada usulan dari Fraksi Golkar yang juga anggota panlih. Kalau misalkan yang diundang demisioner tidak bisa, karena ini urusannya satu tingkat di atasnya,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Panlih DPRD Kabupaten Bekasi, Mustakim enggan bicara banyak mengenai pernyataan dari Budiarta. Dia menyakini, kedatangan Agus atas persetujuan anggota DPRD dari Fraksi Golkar.

”Kalau saya tidak ada urusan itu, yang jelas pada saat rapat panlih kami tanya ke anggota panlih dari Partai Golkar, Sunandar dan Kardin, dari Golkar siapa yang mau diundang, lalu mereka menjawab, kalau pengurus Kabupaten memang belum ada, dan dia menyarankan ke DPD Golkar Jawa Barat, akhirnya kita mengirim surat kesana,” jelasnya.

Ketua Fraksi Partai Demokrat ini menyampaikan, panlih sudah mengumumukan pembukaan pendaftaran wakil bupati Bekasi yang akan dimulai pada tanggal 18 sampai 19 Desember 2019.

”Tadi kita umukan bahwa pendaftaran cawabup ke DPRD sudah resmi dibuka, kemarin kita juga sudah memberikan informasi ke partai koalisi maupun Bupati agar menyiapkan. Nanti kita tanggal 15 sampai 16 Desember akan konsultasi ke Ditjen Otda, DPRD Kota Cilegon, dan Biro Hukum Provinsi Jabar,” jelasnya.(pra)

Related Articles

Back to top button