BekasiBerita UtamaCikarang

Pemisahan Aset PDAM-TB Alot

ASIK BERBINCANG: Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi (kiri) asik berbincang dengan Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja didampingi Sekda Kabupaten Bekasi, Uju, saat membahas kesepakatan pemisahan aset PDAM TB, di Kantor BPKP Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (10/12). AND/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kabupaten dan Kota Bekasi telah menyepakati terkait pemisahan aset Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi (PDAM-TB). Kesepatan itu disampaikan oleh Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi dan Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja di Kantor BPKP Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (10/12).

Dari pantauan Radar Bekasi, kesepakatan pemisahan aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut berjalan alot. Kedua pemerintah daerah yang memiliki perusahaan pelat merah ini baru menemukan titik temu pada pukul 22.00. Sementara pembahasan dimulai sejak pukul 13.30.

”Ini adalah kerjasama goverment to goverment, bukan business to business. Jadi saya berharap harus dipercepat pemisahannya. Dan saat ini saya dengan bupati sudah menyepakati, karena kalau terlalu lama yang rugi adalah Pemkot dan Pemkab Bekasi,” kata Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi.

Ia menjelaskan, Pemkot Bekasi juga telah menyetujui untuk mengeluarkan biaya atau beban anggaran. Karena ada aset yang nantinya akan dimiliki Pemkot Bekasi.

”Kami setuju ada biaya yang harus dikeluarkan, karena juga tadi dapat arahan dari Kepala Perwakilan BPKP Jawa Barat. Tinggal teknisnya seperti apa dan akan kami ajukan kepada DPRD Kota Bekasi,” ujar pria yang akrab disapa Bang Pepen ini.

Sementara itu, Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja menambahkan, pihaknya juga sudah menyepakati pemisahan aset PDA-TB. ”Saya dengan Pak Wali Kota sudah sepakat dan ada iktikad baik, namun nanti tinggal teknisnya saja seperti apa. Tentu setelah ini akan kami bawa ke DPRD Kabupaten Bekasi,” beber Eka.

Lanjut Eka, kesepakatan untuk pemisahan aset sudah dilakuakan sejak beberapa tahun lalu. Namun baru saat ini ada titik temu untuk hak dan kewajiban terkait kepemilikan aset PDAM-TB.

Sedangkan Kepala Perwakilan BPKP Jawa Barat, Mulyana menjelaskan, pada prinsipnya sudah ada kesepakatan antar-kedua pemerintah daerah.

”Kami sangat mendukung pemisahan aset ini, sebab kalau berlarut-larut nanti yang akan rugi adalah masyarakat sebagai pelanggan. Dan ke depan,  tinggal tunggu perjanjian kerja sama dan Peraturan Daerah (Perda) dari kedua belah pihak,” bebernya.

Saat berita ini ditulis, poin-poin kesepakatn masih dalam pembahasan. (and) 

Related Articles

Back to top button