BekasiBerita UtamaPendidikan

UN Dihapus

Mulai 2021, Standar Kompetensi Dipertanyakan

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menghapus Ujian Nasional (UN) mulai tahun 2021, mendapat tanggapan beragam dari sejumlah guru di Kota Bekasi. Mereka mempertanyakan standar Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter sebagai pengganti UN tersebut.

Wakil kepala sekolah bidang kurikulum SMKN 8 Kota Bekasi Hikmah Tuloh Sidik, menilai perubahan penilaian UN menjadi asesmen kompetensi minimum dirasanya kurang efektif. Jika akan dihilangakan sistem UN yang menghasilkan nilai standar Nasioanal berupa Surat Keterangan Ujian Nasioanal (SHUN) maka tetap harus dibuatkan standar kompetensi minimum dan survei karakter.

”Kalau dirasa cukup atau tidaknya menjadi sebuah standar penilaian, selama dibuatkan standar minimumnya oleh pemerintah mungkin bisa berjalan dengan efektif jika dijalankan, jika sekolah yang membuat sendiri standar nilainya maka sistem tersebut akan kembali kepada hukum rimba,” ucap Hikmah.

Namun jika dilihat dari segi efisiensinya sangat tepat, karena akan menghemat anggaran kegiatan didalam satuan pendidikan. ”Sebenarnya dengan keputusan-keputusan yang dibuat oleh pak Menteri ini memiliki nilai positif. Namun dalam pelaksnaanya kita belum tahu nih akan efesien tidak jika diterapkan didalam satuan pendidikan yang saat ini sudah berjalan,” tegasnya.

Penuturan serupa juga disampaikan Pembina OSIS SMPN 25 Kota Bekasi, Oki Nurviva Adenari Talahatu. Menurutnya, idealnya istilah ini dilengkapi juga dengan beberapa hal yang perlu diketahui oleh guru. Karena sekolah sebagai pelaksana asesmen itu sendiri perlu waktu, sosialisasi dan pembiasaan.

”Intinya tetap setuju dengan penghapusan UN namun memang perlu ada penilaian yang lebih holistik tapi simple dalam pelaksanaanya, efektif atau tidaknya dengan hal ini paling tidak efektif dalam hal pendanaan dan efisien uang negara,” tegasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatullah mengakui bahwa metode ini bagus bila dilakukan disertai dengan pedoman yang jelas sebagai alat ukur setiap guru, sebagai capaian siswa.

”Kalau menurut saya asesmen itu bagus, tapi asal ada rambu-rambunya, dan disitu memang yang dilihat kompetensi, perilaku, sikap yang diukur. Menurut saya itu sudah bagus, tapi nanti capaian gurunya itu di mata pelajaran itu seperti apa,” terang Inay.

Ia mengaku belum mengetahui secara detail konsep dan teknis menganai penilaian asesmen tersebut, meskipun dalam rakor sudah dipastikan pada tahun 2021 nanti akan berjalan.

Terpisah, ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi menilai, keputusan tersebut sangat tepat. Sebab penilaian UN nantinya tidak lagi menjadi sebuah standar kelulusan bagi satuan pendidikan dengan adanya sistem tersebut.

”Saya setuju karena nanti UN tidak lagi menjadi standar kelulusan tapi juga dirubah menjadi sebuah penilaian standar kompetensi dan karakter anak, karna selama ini kan yang menentukan kelulusan dalam sebuah UN standarnya yang dibuat oleh pemerintah pusat, jika penilaian tersebut didasari dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter berarti penilaian tersebut akan dikembalikan lagi kepada pihak sekolah,” terangnya.

Menurut Sardi, selama ini penilaian menggunakan sistem UN dirasanya tidak terlalu sesuai dengan sistem penilaian sekolah, sebab perencanaan serta evaluasi dalam sebuah pembelajaran diserahkan sepenuhnya kepada guru, maka dari itu dengan penerapan sistem penilaian asesmen kompetensi minimum dan survei karakter ini cukup mumpuni dan menjadi sebuah penilaian yang cukup sempurna jika benar diterapkan.

”Yang merencanakan pembelajaran guru, yang mengajar guru dan yang membuat evaluasi ujian juga guru jadi sempurna disitu, karna selama ini yang menjalankan rencana pembelajaran guru tapi yang membuat standar kelulusan berbeda jadi akan menjadi sulit, makanya saya setuju saja dengan keputusan yang diberikan oleh pak menteri sebab asesmen kompetensi minimum dan survei karakter itu memang yang penting untuk menjadi bahan penilaian,” imbuhnya.

Sekadar diketahui, Pengumuman soal penggantian ujian nasional ini disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim saat Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia. Nadiem memastikan tolok ukur bagi para siswa harus tetap ada tapi hal yang diukur akan diubah.

Nadiem mengatakan, UN juga membuat siswa dan guru stres dan hal itu mengubah indikator keberhasilan siswa sebagai individu. Padahal, sebenarnya, UN penilaian sistem pendidikan baik itu sekolahnya, geografi, hingga sistem pendidikan nasional.

”UN ini hanya menilai satu aspek saja, yakni kognitifnya. Bahkan enggak semua aspek kognitif kompetensi dites, dan lebih banyak ke penguasaan materinya dan belum menyentuh karakter siswa secara lebih holistik,” jelas dia.

Selepas pelaksanaan UN 2020, penyelenggaraan sistem penilaian seperti itu tidak akan diselenggarakan kembali. Mulai 2021, pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

Pelaksanaan penilaiannya pun diselenggarakan berbeda dengan UN. Jika UN diselenggarakan pada akhir jenjang sekolah, maka Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter akan diselenggarakan pada pertengahan jenjang sekolah.

Kompetensi yang diukur benar-benar minimum, yakni literasi dan numerasi. Literasi bukan mengukur kemampuan membaca tapi menganalisa suatu bacaan. Sedangkan numerasi yakni kemampuan menganalisa dan menggunakan angka. ”Jadi yang diukur bukan penguasaan konten, tapi kemampuan kompetensi dasar,” kata dia.

Selain itu, menurut Nadiem, dalam penilaian tersebut juga dilakukan survei karakter. Hal itu bertujuan untuk mengetahui ekosistem sekolah. Ia menilai, selama ini, yang dimiliki hanya data kognitif tanpa mengetahui bagaimana pengamalan Pancasila diterapkan.

”Penilaian ini dilakukan ditengah jenjang, dengan harapan memberikan kesempatan pada guru untuk melakukan perbaikan. Ini sifatnya formatif berguna bagi sekolah dan juga siswa.”tegasnya.

Menurut Nadiem, asesemen kompetensi minimum dan survei karakter akan dilakukan dengan bantuan organisasi dalam negeri dan luar negeri, termasuk Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dan Bank Dunia (World Bank).Tujuannya, agar kualitas siswa-siswi Indonesia bisa setara dengan kualitas internasional.

“Jadi ini kita gotong-royong untuk menciptakan asesmen kompetensi yang lebih baik,” kata dia sembari menambahkan, kebijakan ini mengacu pada Program Penilaian Pelajar Internasional (PISA) yang merupakan salah satu program OECD. (sur/dew/pjk)

Close