BekasiBerita UtamaPemkab

BUMDes Terancam Bangkrut

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Bekasi masih menghadapi sejumlah kendala. Akibatnya, sejumlah BUMDes terancam bangkrut. Namun, tidak sedikit juga yang mampu mengelola BUMDes dengan baik.

BUMDes Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara misalnya. Usaha yang dibangun sejak setahun lalu ini terancam bangkrut, karena hasil atau profitnya jauh dari harapan, serta kurangnya sumber daya manusia (SDM)

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karangasih Gilang Bayu Nugraha mengatakan, BUMDes Karangasih miliki usaha produksi Bandeng tanpa tulang dengan penyertaan modal 100 juta dari ADD tahap III tahun 2018.

”Untuk Bumdes di Karangasih sudah jalan hanya belum maksimal, karena profit yang dihasilkan tak sesuai harapan. Dimana, kita terima informasi itu baru dapat sebesar Rp15 juta hingga September 2019,” ujar Gilang saat dikonfirmasi Radar Bekasi, Kamis (12/16).

Penyebabnya, kata dia, marketing pemasaran yang kurang efektif dalam menjalani tugasnya. ”Ya, kalau dari kami selaku pengawas akan cek dan evaluasi hal ini, dan segera berkoordinasi ke Kades,” ujarnya.

Terlepas dari kondisi yang terjadi dan proses evaluasi dari BPD. Gilang mengakui, berdasarkan data pencairan ADD tahun 2019 ini Bumdes Karangasih akan kembali dapat kucuran anggaran total sebesar Rp250 juta.

”Dari total anggaran yang diterima itu, Bumdes Karangasih sudah menerima Rp100 juta pada tahap I. Dan untuk sisanya, tahap II dan III akan digabung dan diserahkan tanggal 20 Desember 2019 nanti,  masing-masing Rp75 juta,” ungkapnya.

”Dana yang diterima itu untuk pembelian tenda, dan panggung sebagai pengalokasian Bumdes. Hanya saja, infonya itupun tak maksimal penggunaannya. Dan baru kemarin Inspektorat lakukan pengecekkan tanggal 9,” sambung mantan wartawan di salah satu media lokal.

Mantan Ketua Bumdes Karangasih Deni mengaku, dirinya mengundurkan diri bukan karena persoalan minimnya penerimaan profit dari Bumdes yang sempat dipimpinnya, tapi adanya tawaran pekerjaan lain di salah satu Kementerian. ”Soal resign dari pekerjaan itu, tidak ada kaitannya dengan kondisi profit BUMDes. Jadi, berkaitan BUMDes ya namanya usaha baru gak harus langsung dapat profit,” tegasnya.

Ditempat lain, Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Karangbaru Alfian mengakui, kontribusi BUMDes untuk pendapatan dari Desa setempat, hingga kini belum mendapat laporan apapun dari instansi terkait.

Bahkan, kata Alfian, produk dari BUMDes di wilayahnya pun hingga kini belum diterimanya secara detail. ”Jadi, yang kita dapat usaha Bumdes Karangbaru itu tidak hanya satu, tapi ada sekitar tiga usaha. Dan saat tahu, kami pun sempat menyarankan kenapa tidak satu dulu difokuskan. Saran itu kami berikan, karena khawatir malah potensi disalahgunakan,” kata.

Dia mengaku akan dipelajari dan cek lokasi juga untuk memastikan keberadaan unit usaha tersebut, agar dana desa yang disalurkan bener-benar sesuai peruntukannya, tidak fiktif.

”Kita perlu tahu dan cek lokasi, sehingga dana desa yang akan dicairkan, sebesar Rp110 juta di tahun 2019 ini sesuai penggunaannya. Soalnya, untuk usaha-usaha yang ada itu, saya cuma tahu dibikin Kantor Pos gitu. Semacam jasa pengiriman, selebihnya gak tahu,” pungkasnya.

Terpisah, Sekretaris BUMDes Karangbaru Putri membantah, jika pihaknya tidak pernah melaporkan hasil dari pekerjaan dari unit usaha yang dimiliki oleh BUMDes. Menurutnya, hasil kerja unit usaha Bumdes selalu dilaporkan per semester kepada Kades, sesuai kewajibannya.

”Kita hanya laporkan ke Kades. Tidak ada ke BPD, ada paling unsur tokoh masyarakat atau pemuda. Sekalipun dan BPD ingin mengetahui boleh saja langsung minta sama Kades,” kata Putri.

Putri menerangkan, Bumdes Karangbaru ini telah terbentuk sejak akhir Desember 2017. Namun, baru mulai aktif setelah dana desa Tahap III tahun 2017 turun di awal Januari 2018. Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk usaha Perbankan (Brilink), Kantor Pos dan agen Sembako.

”Untuk Perbankan kita kerja sama dengan semua Bank ya, lalu untuk usaha Sembako kita punya mitra atau relasi langsung dengan sejumlah perusahan ataupun agen-agen sembako,” ungkap sosok yang kini merangkap jabatan sebagai bendahara BUMDes.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi, Hari Ubayana mengatakan, dari 180 desa di Kabupaten Bekasi hanya 120 desa yang sudah memiliki BUMDes.

Untuk keaktifan BUMDes, kata Hari ada empat klasifikasi, yakni pemula, berkembang, maju dan mandiri. Namun mayoritas BUMDes yang ada sebagian besar masih pada tahapan pemula dan hanya sebagian kecil sudah masuk tahapan berkembang.

Hari menyebutkan BUMDes yang sudah berkembang diantaranya, Desa Simpangan, Pasir Ranji, Karangsatria, Pantaiharapan Jaya, Medalkrisna, Pasirgombong, Sukaringin, Segaramukti, Segarajaya, dan Hegarmukti.

”Jadi beberapa yang sudah berkembang akan menjadi contoh untuk menggali potensi ekonomi. Baik dari sektor pariwisata ataupun hasil karya masyarakat, dan pembuatan kerajinan yang dikerjakan oleh masyarakat,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti ribuan BUMDes yang tidak beroperasi alias mati suri. Selain itu banyak juga yang sudah beroperasi tapi belum memberikan kontribusi buat masyarakat pedesaan.

Padahal, anggaran dana desa dari tahun ke tahun terus meningkat. Untuk itu, Jokowi ingin program tersebut dikelola secara lebih produktif. ”Saya dapat laporan bahwa dari 2.188 BUMDes tidak beroperasi, dan 1.670 BUMDes yang beroperasi tapi belum memberikan kontribusi pada pendapatan desa,” kata Jokowi saat memberi arahan dalam rapat terbatas (ratas) membahas program dana desa 2020 di Kantor Presiden, Jakarta Pusat.

Penggunaan dana desa, lanjut Mantan Gubernur DKI Jakarta itu harus mulai diarahkan untuk menggerakkan sektor-sektor produktif, mulai dari pengolahan pascapanen, industri-industri kecil, industri mikro yang ada di desa, budidaya perikanan, maupun desa wisata.

”Dan industrialisasi pedesaan harus juga dimulai karena ini bagian dari penciptaan lapangan kerja besar-besaran. Karena itu BUMDes harus direvitalisasi sebagai penggerak ekonomi di desa,” ujarnya.(cr49/and/det)

Close