BekasiBerita UtamaCikarang

OPD yang Serapan Anggaran Rendah Terancam Sanksi

SUDAH DIGUNAKAN: Seorang pengendara bermotor melintas di Jalan Raya Tegal Danas yang sudah mulai dilalui oleh masyarakat di Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Kamis (12/12). ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Menjelang akhir tahun 2019, penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Bekasi masih sangat rendah.

Buktinya, selama Januari hingga pertengahan Desember 2019 ini, anggaran yang terserap hanya mencapai 59,72 persen dari total APBD Rp 6.420.075.229.469. Angka tersebut masih jauh dari target capaian yang seharusnya mampu mencapai 100 persen.

Rendahnya serapan anggaran tersebut sangat berbanding terbalik dengan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi yang bakal melakukan percepatan pembangunan.

Pelaksana tugas (Plt) Sub Bagian Evaluasi Penyerapan Anggaran Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi, Widi Mulyawan tidak menampik jika tahun ini serapan anggaran belum sesuai dengan target atau progres yang sudah direncanakan.

”Memang penyerapan anggaran tahun 2019 ini masih belum sesuai target yang ditetapkan. Tapi kami akan mengupayakan hingga akhir tahun atau sampai 31 Desember untuk penyerapan anggaran secara maksimal,” tuturnya, Kamis (12/12).

Berdasarkan data Badan Perekonomian Administrasi Pembangunan Kabupaten Bekasi, hingga 9 Desember 2019, anggaran yang baru terserap itu baru mencapai Rp 3.839.225.530.248 atau masih menyisakan setidaknya Rp 2,59 triliun dari total APBD Kabupaten Bekasi 2019.

Dikatakan Widi, sisa anggaran tersebut bukan berarti tidak digunakan, tetapi masih dapat terus diserap hingga akhir tahun.

”Itu kan masih banyak pekerjaan yang sudah selesai, tapi pembayarannya masih dalam porses administrasi. Jadi, sampai akhir tahun, kami berharap ada peningkatan serapan anggaran,” bebernya.

Widi menjelaskan, anggaran tersebut terbagi menjadi dua, yakni belanja langsung dan tidak langsung. Untuk belanja tidak langsung, anggaran yang diserap terbilang tinggi. Dari total Rp 2.945.702.750.854, yang berhasil diserap sebesar Rp 2.184.844.286.853 atau 74,15 persen. Besarnya serapan anggaran ini lantaran belanja tidak langsung relatif digunakan untuk biaya rutin seperti gaji pegawai.

Sedangkan pada belanja langsung, serapan anggaran terbilang rendah. Dari total Rp 3.482.372.478.615, anggaran yang baru diserap hanya berkisar Rp 1.654.381.243.395 atau sekitar 47,51 persen. Padahal belanja langsung merupakan realisasi keuangan belanja daerah yang berhubungan langsung dengan program dan kegiatan pembangunan pemerintah daerah, seperti pekerjaan fisik pembangunan gedung, jalan, jembatan, pengadaan barang dan jasa serta belanja penyertaan modal.

Sebelumnya, Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja sudah mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memercepat serapan anggaran. Terutama pada saat memasuki akhir triwulan ketiga.

”Saya sudah menginstruksikan kepala semua OPD untuk meningkatkan kinerja dan memaksimalkan serapan anggaran,” tandas Eka.

Meski demikian, Eka berjanji akan mengambil sikap tegas dengan memberikan sanksi kepada para OPD yang tidak mampu menyerap anggaran dengan maksimal. Akan tetapi dia tidak membeberkan sanksi apa yang akan diberikan.

”Kalau memang kinerjanya lemah, saya akan beri sanksi. Seperti apa sanksinya, nanti lihat sendiri,” pungkas Eka. (and) 

Close