BekasiBerita UtamaCikarang

Bupati Didesak Tarik Mobil Dinas yang Menunggak Pajak

TUNJUK PELAT: Seorang warga menunjuuk pelat salah satu kendaraan dinas Pemkab Bekasi yang masa berlaku pajaknya sudah habis di Kantor Bupati Bekasi, Desa Sukamahi, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Selasa (17/12). ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab), dalam hal ini Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja sebagai kepala daerah, harus bertindak tegas terhadap persoalan kendaraan dinas yang menunggak pajak.

Bahkan, jika perlu, kendaraan dinas tersebut ditarik dari oknum pegawai yang yang tidak mau membayar pajaknya. Karena hal ini bukan kali pertama terjadi.

”Kalau untuk setahun mungkin lupa untuk melakukan pembayaran pajak. Tapi ini ada yang sudah dua tahun sampai tiga tahun. Ini sudah ada unsur kesenganjaan atau menjadi kebiasaan. Maka dari itu, Pemkab Bekasi harus bertindak tegas. Malu sama masyarakat jika pemerintahnya sendiri tidak taat pajak,” ujar anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Tata Saputra, Selasa (17/12).

Kata dia, untuk kendaraan dinas dan pemeliharaan, termasuk pajak, dibayar oleh pemerintah daerah. Sedangkan kendaraan pinjam pakai, pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pengguna. Sehingga dia meminta, Pemkab Bekasi harus bias menyelesaikan persoalan ini secara tuntas.

”Dalam hal ini, pejabat atau Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pihak yang menggunakan kendaraan dinas wajib melakukan pemeliharaan, termasuk membayar pajak. Jika memang ditemukan ada kesengajaan para oknum pengguna kendaraan yang menunggak pajak, segera diberikan sanksi,” imbuh Tata.

Kata dia, setidaknya terdapat dua akibat dari persoalan tunggakkan pajak ini. Pertama, Pemkab Bekasi telah memberi contoh buruk terhadap masyarakat terkait ketaatan membayar pajak. Kedua, Pemkab Bekasi sudah mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor yang berdampak terhadap pembangunan.

”Kan pajak itu digunakan untuk membiayai pembangunan. Maka dengan tidak membayar pajak, berarti mereka sendiri yang menghambat pembangunan itu. Dan jangan salahkan masyarakat jika tidak membayar pajak, karena pemerintahnya sendiri yang memberi contoh seperti itu,” beber Tata.

Sementara itu, Sekretaris Komisi I, Jamil menambahkan, persoalan ini sudah masuk dalam materi pembahasan dewan. Komisi I telah menerima berbagai masukan terkait tunggakan pajak kendaraan dinas yang rencananya bakal memanggil langsung dinas terkait untuk mendapat konfirmasi.

”Informasi adanya ribuan kendaraan dinas yang menunggak ini sudah kami terima. Maka dari itu, kami bahas secara internal terlebih dahulu di tatanan komisi, kemudian dilaporkan ke pimpinan dewan. Kami pun bakal mengagendakan untuk memanggil pihak ekskutif tentang hal ini,” tegas Jamil.

Terpisah, Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Islam 45 Bekasi, Harun Al Rasyid mengatakan, pada tatanan pemerintahan sebenarnya dikenal dengan namanya etika pemerintahan. Etika tersebut mengajarkan tentang bagaimana pemerintahan menaati peraturan yang berlaku, baik di tingkat daerah maupun pusat.

”Secara etika, tidak etis kalau pemerintah menunggak pajak. Di pemerintahan itu ada etika. Nah, pajak salah satunya. Bagaimana mungkin pemerintah mendorong masyarakat agar membayar pajak, tapi pemerintah sendiri tidak taat bayar pajak,” sindir Harun.

Praktik nakal yang dilakukan unsur pemerintah ini, dalam beberapa kasus, membuat kepercayaan publik turun. ”Ini sudah terbukti dalam kasus Garuda Indonesia, yang inti persoalannya di pajak. Oknum petingginya agar terhindar dari pajak jadi berbuat demikan. Dan pengaruhnya, dapat dilihat dari kepercayaan publik,” terangnya.

Lebih lanjut, kata Harun, persoalan ini menjadi preseden buruk bagi pemerintah itu sendiri. Apalagi tunggakkan ini tidak hanya setahun, melainkan hingga tiga tahun. ”Bisa jadi warga pun malas bayar pajak. Karena buat apa bayar pajak, sedangkan pemerintah sendiri menunggak pajak,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 8.712 kendaraan dinas milik Pemkab Bekasi masih menunggak pajak. Bahkan, tunggakan tersebut tidak hanya satu tahun, melainkan ada yang sudah mencapai tiga tahun.

Hal itu tercatat dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Bekasi. Jumlah kendaraan yang menunggak itu terbagi dua, 6.841 sepeda motor dan 1.871 mobil.

 ”Yang pasti ini data valid. Dari 27.741 kendaraan dinas berpelat merah, sebanyak 8.712 kendaraan diantaranya belum membayar pajak,” beber Korektor Samsat, Agus Ramdan, Minggu (15/12).

Agus mengaku tidak mengetahui penyebab banyaknya kendaraan pelat merah itu menunggak pajak. Hanya saja, kata dia, tidak sedikit tunggakan pajak itu lebih dari setahun.

”Rata-rata kendaraan pelat merah tersebut sudah nunggak pajak selama dua sampai tiga tahun. Kalau penyebabnya kenapa, kami tidak tahu,” paparnya.

Meski begitu, lanjut Agus, kebanyakan kendaraan dinas yang menunggak, khususnya mobil, bukan kategori mewah. Mobil dinas yang menunggak biasanya kategori mobil keluarga atau MPV. Biasanya, mobil dinas kategori tersebut digunakan oleh pejabat setingkat kepala bidang atau seksi pada eselon III dan IV.

”Itu biasanya kendaraan jenis Avanza atau Xenia. Kalau untuk mobil yang agak mewah, seperti Fortuner dan Pajero maupun yang lainnya, sudah banyak yang dibayar, walaupun masih ada beberapa yang belum,” terang Agus.

Sesuai ketentuan, tambah Agus, pajak kendaraan dinas sebenarnya relatif lebih murah dari pada kendaraan pada umumnya. Soalnya, kendaraan pelat merah diberi subsidi sebesar 0,5 persen dari nilai jual pajak yang diterapkan. (pra)

Related Articles

Back to top button