Berita UtamaCikarang

Bupati Siap Tarik Kendaraan Dinas Penunggak Pajak

KENDRAAN DINAS: Seorang warga melihat kondisi salah satu kendaraan dinas milik Pemkab Bekasi yang masa berlaku pajaknya sudah habis di halaman Kantor Bupati Bekasi, Desa Sukamahi, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Selasa (17/12). ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja bakal mengambil tindakan tegas terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak membayar atau menunggak pajak kendaraan dinas.

Dia menyanggupi desakan DPRD Kabupaten Bekasi untuk menarik kendaraan pelat merah dari pengguna yang tidak bertanggung jawab. Bahkan, Eka mengaku telah menerima sejumlah masukan dari berbagai pihak terkait adanya tunggakan pajak kendaraan dinas tersebut. Termasuk ketemu langsung dengan Samsat Kabupaten Bekasi untuk meminta penjelasan adanya tunggakan itu.

”Memang ternyata OPD yang menggunakan kendaraan dinas tersebut menunggak pajak. Saya sendiri sudah bertemu dengan kepala Samsat-nya dan membenarkan hal tersebut. Maka dengan ini, saya akan mengambil tindakan tegas,” kata Eka usai membuka Pekan Olah Raga Pelajar Daerah di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang Timur, Rabu (18/12).

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi ini menjelaskan, telah menginstruksikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Sekretariat Daerah untuk menginventarisasi barang milik daerah, termasuk kendaraan dinas.

Menurut Eka, dari hasil inventarisasi itu, dirinya bakal menertibkan aset dan kendaraan berpelat merah, terutama yang menunggak pajak. ”Jadi tahapannya ini inventarisasi dulu. Namun setelah diketahui hasilnya, baru saya tindak tegas. Bahkan saya sudah instruksikan untuk menarik mobil dinas yang menunggak pajak. Ini inventarisasi sedang berjalan, mudah-mudahan dalam waktu dekat penarikan mobil sudah bisa dilakukan,” terangnya.

Selain menginventarisasi kendaraan, Eka juga berjanji untuk mencari tahu penyebab banyaknya kendaraan dinas yang menunggak pajak. ”Termasuk kenapa ini bisa sampai terjadi,” sesalnya.

Eka memastikan, pasca-mencuatnya pemberitaan bahwa ribuan kendaraan dinas milik Pemkab Bekasi yang menunggak pajak, pihaknya sudah mulai membayar secara bertahap. ”Memang ada beberapa pajak kendaraan dinas sudah mulai dibayar, tapi memang belum semua,” ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, ada 8.712 kendaraan dinas milik Pemkab Bekasi belum membayar pajak. Bahkan, tunggakan tersebut tidak hanya satu tahun, melainkan ada yang sudah mencapai tiga tahun.

Hal itu tercatat dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Bekasi. Jumlah kendaraan yang menunggak itu terbagi dua, 6.841 sepeda motor dan 1.871 mobil.

 ”Yang pasti ini data valid. Dari 27.741 kendaraan dinas berpelat merah, sebanyak 8.712 kendaraan diantaranya belum membayar pajak,” beber Korektor Samsat, Agus Ramdan, Minggu (15/12).

Agus mengaku tidak mengetahui penyebab banyaknya kendaraan pelat merah itu menunggak pajak. Hanya saja, kata dia, tidak sedikit tunggakan pajak itu lebih dari setahun.

”Rata-rata kendaraan pelat merah tersebut sudah nunggak pajak selama dua sampai tiga tahun. Kalau penyebabnya kenapa, kami tidak tahu,” paparnya.

Meski begitu, lanjut Agus, kebanyakan kendaraan dinas yang menunggak, khususnya mobil, bukan kategori mewah. Mobil dinas yang menunggak biasanya kategori mobil keluarga atau MPV. Biasanya, mobil dinas kategori tersebut digunakan oleh pejabat setingkat kepala bidang atau seksi pada eselon III dan IV.

”Itu biasanya kendaraan jenis Avanza atau Xenia. Kalau untuk mobil yang agak mewah, seperti Fortuner dan Pajero maupun yang lainnya, sudah banyak yang dibayar, walaupun masih ada beberapa yang belum,” terang Agus.

Sesuai ketentuan, tambah Agus, pajak kendaraan dinas sebenarnya relatif lebih murah dari pada kendaraan pada umumnya. Soalnya, kendaraan pelat merah diberi subsidi sebesar 0,5 persen dari nilai jual pajak yang diterapkan. (pra)

Related Articles

Back to top button