Politik

Kader Golkar Kecewa dengan Panlih Wabup

Golkar
DUDUKI DPRD: Sejumlah kader DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Bekasi, Rabu (18/12). Mereka menyampaikan aspirasi karena kecewa dengan kinerja panlih. KARSIM PRATAMA/RADAR BEKASI

Radarbekasi.id – Sejumlah kader DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi menggeruduk Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Rabu (18/12). Mereka terdiri dari mantan pengurus DPD Partai Golkar dan pengurus kecamatan.

Kader yang juga mantan pengurus DPD Golkar Kabupaten Bekasi, Arif Rahman Hakim, mengatakan, pihaknya datang karena merasa kecewa dengan kinerja panitia pemilihan (panlih). Mereka merasa dilangkahi karena panlih lebih memilih mengundang pengurus DPD Partai Golkar Jawa Barat untuk hadir.

”Yang jelas perlu diketahui persoalan pengisian kekosongan itu masih ranahnya pengurus Golkar Kabupaten Bekasi,” kata pria yang sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Hukum DPD Golkar Kabupaten Bekasi ini.

Dirinya menyatakan, kedatangan pengurus DPD Golkar Provinsi Jawa Barat pada pertemuan partai koalisi dan panlih tidak ada surat tugas. Sehingga, dia juga ingin menanyakan ke alasan panlih mengundang pengurus provinsi pada pertemuan kemarin.

”Kita merasa aneh dengan panlih kenapa mengundang pengurus provinsi, padahal ini bukan pengisian kekosongan jabatan gubernur. Ini wakil bupati, kenapa tidak mengundang pengurus kabupaten,” tuturnya.

Dia juga menegaskan, Golkar Kabupaten Bekasi sudah memiliki ketua terpilih. Seharusnya, menurut dia, panlih mengirim undangan ke ketua terpilih.
”Seharusnya panlih ini pasif saja, jangan terlalu aktif. Persoalan nanti akan membahas wabup itu setelah ada usulan, sebelum ada usulan tidak usah terkesan memaksakan bupati. Kita belum clear. Kecuali bupati sudah menyerahkan, silahkan dibahas,” jelasnya.

Dia menambahkan, kader Partai Golkar Kabupaten Bekasi menginginkan agar yang menjadi wakil bupati adalah kader dari partainya. Hal itu berkaca pada Pilkada 2017 ketika mengusung Neneng Hasanah Yasin dan Eka Supria Atmaja yang sama-sama berasal dari Partai Golkar.

Dalam kesempatan ini dia membeberkan, para pengurus Golkar Kabupaten maupun tingkat kecamatan sudah diskusi dengan Ketua DPD Golkar kabupaten Bekasi, Eka Supria Atmaja.

”Beliau merasa senang apabila ada yang menemani, tetapi harus sesuai dengan mekanisme dan sesuai aturan yang ada. Dari empat partai pengusung sampai saat ini belum mengerucut dua nama, termasuk di internal Golkar,” ungkapnya.
”Terkait pengisian kekosongan wabup, kita pastikan harus sesuai aturan dan mekanisme jangan sampai melenceng. Itu harapan kita,” sambungnya.

Di tempat yang sama, Anggota Panlih Wabup DPRD Kabupaten Bekasi, Helmi menyampaikan, tahapan pada pemilihan wakil bupati akan terus dilakukan terlepas ada yang mendaftar maupun tidak. Yang pasti, kata dia pada proses pemilihan wabup ini panlih sudah menjalankan sesuai tahapan.

”Sekarang hari pertama pembukaan pendaftaran, misalkan bupati tidak mendaftar, kita akan berkirim surat ke pimpinan DPRDA bahwa kita sudah menjalankan sesuai tahapan tapi tidak ada yang mendaftar. Untuk selebihnya lebih baik ke ketua panlih saja,” ucapnya. (pra)

Related Articles

Back to top button