Cikarang

Panlih Wakil Bupati Digugat ke PTUN

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Mantan anggota DPRD Kabupaten Bekasi periode 2014-2019, Ranio Abdillah menggugat Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Bupati Bekasi untuk sisa masa jabatan 2017-2022. Surat keputusan yang mengatur tentang pembentukan Panlih tersebut dinilai cacat hukum.

Ranio menggugat DPRD Kabupaten Bekasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung atas dua produk hukum tentang Panlih yang dinilai cacat hukum.

Dalam gugatannya, Ranio menuding Surat Keputusan (SK) DPRD Kabupaten Bekasi nomor 28/Kep/172.2-DPRD/2019 yang diterbitkan tanggal 8 November 2019 tentang pembentukan Panlih Wakil Bupati, dinilai tidak sah.

Soalnya, SK tersebut memiliki isi yang sama dengan SK DPRD Kabupaten Bekasi nomor 11/Kep/172/2-DPRD/2019 yang diterbitkan 17 Juni 2019.

”Jadi, saya berasumsi, dengan adanya dua SK ini berarti dua-duanya berlaku. Karena pada SK 28 tidak mencabut SK 11,” tuturnya, Rabu (18/12).

Menurut Ranio, dengan adanya dua SK tersebut, maka tugas Panlih saat ini tidak sah. Soalnya, DPRD Kabupaten Bekasi tidak membubarkan Panlih yang sebelumnya.

”Kan pada periode sebelumnya sudah dibentuk Panlih. Itu berdasarkanya SK, mereka masih bertugas. Tapi sekarang dibentuk lagi Panlih baru. Ini saya pikir keliru. Kenapa tidak dilanjutkan saja Panlih yang sebelumnya?,” tanya Ranio.

Berdasarkan hal tersebut, Ranio mengajukan gugatan ke PTUN Bandung dengan harapan membatalkan SK 28 sekaligus menghentikan proses pemilihan.

”Sebagai pihak yang pernah bertugas di legislatif (DPRD), saya tidak bisa melihat ada kekeliruan yang terus berlangsung. Jika teman-teman di Panlih memiliki dasar, maka, mari sama-sama uji di pengadilan,” tantangnya.

Sekadar diketahui, Panlih merupakan kelompok yang dibentuk untuk menyelenggarakan pemilihan wakil bupati. Panlih terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan para anggota yang keseluruhannya merupakan anggota DPRD. Mereka yang saat ini bertugas, merupakan Panlih kedua yang dibentuk.

Sebelumnya, DPRD Kabupaten Bekasi 2014-2019 pun telah membentuk Panlih serupa. Namun tidak diketahui kelanjutannya, karena banyak anggota dewan yang tidak terpilih kembali pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 lalu. (and) 

Related Articles

Back to top button