Cikarang

Pemdes Setiamekar Sempat Tak Pasang Laporan Dana Desa

Kemendes: Harus Ada Sanksi atas Hal Itu

Dana-Desa
TANPA PENGUMUMAN DANA DESA: Kondisi Kantor Desa Setiamekar tanpa pengumuman laporan dana desa, Selasa (17/12). CR/49

Radarbekasi.id – Desa Setiamekar sempat tidak memasang papan pengumuman laporan dana desa yang bersumber dari APBN. Padahal, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah memberikan arahan agar pengumuman tersebut dipasang.

Berdasarkan pantauan Radar Bekasi, papan pengumuman anggaran itu tidak terlihat terpasang di Kantor Desa Setiamekar pada Selasa (17/12) siang.

Mengenai hal itu, Kepala Desa Setiamekar, Suryadi mengaku, papan itu tak dipasang dengan alasan kantornya baru direnovasi. ”Ada, kita pasang di depan kantor sini biasanya, tapi karena kemarin baru direnovasi mungkin dilepas sementara. Itu selalu kita pasang kok,” kata Suryadi.

Saat itu, dia pun menunjuk lokasi yang dia maksud dan memanggil anak buahnya agar memasang papan pengumuman laporan dan desa tersebut.

Namun, papan itu dipasang bukan di posisi yang bisa dilihat secara jelas oleh masyarakat desa. Pasalnya, papan tersebut terpasang di sebuah bangunan di pinggir gedung baru kantor desa dan hanya bisa dilihat dari jarak dekat.

Sebelumnya, Sekjen Kemendes PPTT Anwar Sanusi menyampaikan, Pemdes manapun diwajibkan memasang papan pengumuman yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa dalam rangka keterbukaan terhadap laporan penerimaan dan penggunaan dana desa atau realisasinya secara rutin.

Jika hal ini tak diindahkan oleh pihak Pemdes, Anwar menegaskan, harus ada sanksi ke Kepala Desa yang tak memasang papan pengumuman tentang penggunaan dana desa. ”Sanksinya itu macam-macam, misalnya membatalkan pencairan dana desa tahap berikutnya,” tegas Anwar.

Anwar menyampaikan, setiap kepala desa yang menggunakan anggaran diluar ketentuan bisa terjerat sanksi pidana dan terancam masuk bui. Untuk itu, demi menghindari hal itu perlu ada peran serta masyarakat desa untuk ikut mengontrol dan mengawasi dana desa.

”Saat ini belum semua masyarakat mengetahui status dana desa. Padahal, dana desa itu pada hakekatnya adalah dana masyarakat, dimana aparat daerah dan aparat desa diberi tugas untuk mengelolanya dengan baik,” kata Anwar.

Anwar menambahkan, untuk pengawasan di lapangan Kemdes PDTT itulah perlu Pemdes untuk melaporkan dana desa ke masyarakat desa, salah satunya lewat papan pengumuman di depan kantornya. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat ikut mengawasi, sehingga ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. (cr49)

Related Articles

Back to top button