BekasiBerita UtamaCikarang

Penertiban Mobil Dinas Libatkan Tiga OPD

NUNGGAK PAJAK: Seorang warga berjalan melewati kendaraan dinas yang pajaknya belum dibayar dan terparkir di Kantor DPRD Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Cikarang Pusat, Kamis (19/12). ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi melalui Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, sudah mengeluarkan intruksi kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) maupun ke Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, untuk menginventarisasi barang milik daerah, termasuk kendaraan pelat merah atau mobil dinas (mobdin).

Sebagai tindak lanjut intruksi Bupati tersebut, Inspektorat sudah menyampaikan beberapa catatan berupa hasil kajian.

”Sebenarnya, anggaran untuk mobdin itu sudah ada, baik perawatan maupun pembayaran pajak,” ujar Kepala Inspektorat Kabupaten Bekasi, Ma Supratman, Kamis (19/12).

Namun dengan banyaknya kendaraan yang terdata belum bayar pajak, kata dia, pihaknya sudah mengajukan catatan kepada Bupati sebagai hasil kajian Inspektorat.

”Ya melalui instruksi Bupati, BPKAD, Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan serta Satpol PP agar menindaklanjutinya. Sebab hal ini memang perlu dilakukan untuk ketertiban administrasi, karena mobdin juga merupakan aset negara,” kata Ma.

Sementara itu, Kepala BPKAD Kabupaten Bekasi, Sutia Resmulyawan mengaku jika inventarisasi sejumlah kendaraan dinas tengah berjalan. Dari hasil inventarisasi nantinya akan diketahui jumlah kendaraan dinas yang beroperasi, termasuk identitas penggunanya.

”Sesuai arahan Pak Bupati, inventarisasi sudah berjalan. Kami sedang mendata barang milik daerah, termasuk kendaraan dinas. Ini bisa diketahui siapa pengguna kendaraan dinas itu, termasuk yang menunggak pajak,” terangnya.

Menurut Sutia, selain ketidaktaatan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD), banyaknya kendaraan dinas yang menunggak pajak, disebabkan karena adminstrasi pendataan tidak dipenuhi. Bahkan, tidak sedikit kendaraan dinas yang dikelola perseorangan tidak terdata, termasuk oleh pejabat yang sudah pensiun.

”Jadi misalkan pejabat A dipindah tugasnya dari OPD I ke II, nah mobilnya juga malah ikut dibawa. Namun ketika mobil tersebut dibawa, tidak lapor, sehingga pembayaran pajak maupun pemeliharaan jadi terbengkalai. Belum lagi pejabat yang sudah pensiun, mobilnya juga malah ikut pensiun, padahal seharusnya dikembalikan,” beber Sutia.

Lanjutnya, dari hasil inventarisasi dapat diketahui keberadaan kendaraan dinas termasuk tindakan yang dilakukan.

”Jika ditemukan kendaraan dinas ada pada pihak yang tidak seharusnya, termasuk menunggak pajak, akan kami beri surat pemberitahuan pertama. Apabila masih membandel, akan ada surat peringatan kedua dari Pak Sekda, kemudian surat peringatan ketiga, langsung dari Pak Bupati. Kalau masih ngeyel, maka kendaraan dinas itu bisa ditarik dan penggunanya diberi sanksi kepegawaian,” tegasnya.

Seperti diketahui, berdasarkan catatan SAMSAT Kabupaten Bekasi, dari 27.741 kendaraan dinas, sebanyak 8.721 kendaraan diantaranya menunggak pajak. Jumlah tersebut terdiri dari 6.841 sepeda motor dan 1.871 roda empat atau lebih. (and) 

Related Articles

Back to top button