BEKACITIZENOpini

Survei PISA, Kompetensi Guru dan Tunjangan Profesi

Oleh : M. Shalahuddin

Radarbekasi.id – Survei kemampuan pelajar yang dirilis oleh Programme for International Student Assesment (PISA), Selasa, 3 Desember 2019 di Paris, menempatkan Indonesia di peringkat ke-72 dari 77 negara. Skor Indonesia ini masih di bawah rata-rata.

Kemampuan membaca, matematika, dan sains pelajar Indonesia rendah. Selain itu, hanya sedikit siswa Indonesia yang memiliki kemampuan tinggi dalam satu mata pelajaran dan mencapai tingkat kemahiran minimal.

Hasil PISA yang dirilis The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menunjukkan kemampuan membaca siswa Indonesia meraih skor 371. Jauh di bawah rata-rata yakni 487, hanya 30 persen dari total responden siswa Indonesia yang mencapai kemahiran level dua.

Level kemampuan mengidentifikasi ide utama dalam teks sedang dan panjang, mampu mencari sumber informasi berdasarkan kriteria yang eksplisit meskipun terkadang rumit, serta dapat merefleksikan tujuan dan bentuk teks ketika diarahkan untuk melakukannya.

Demikian pula dengan kemampuan matematika. Hanya mencapai 379 poin dari rata-rata 487 poin, hanya ada 28 persen yang mampu mencapai kemahiran level dua.
Dalam tingkatan itu, siswa dapat menafsirkan dan mengenali tanpa instruksi langsung, bagaimana situasi dapat direpresentasikan secara matematis, hanya satu persen siswa Indonesia yang menguasai kemampuan matematika tingkat tinggi (tingkat lima ke atas).

Dalam level tersebut siswa dapat membuat model situasi yang rumit secara matematis, memilih, membandingkan, dan mengevaluasi strategi penyelesaian masalah yang tepat untuk menghadapinya.

Begitu juga kemampuan sains siswa Indonesia dengan skor 389. Angka tersebut selisih 100 poin dari rata-rata 489 poin. Survei PISA merupakan rujukan dalam menilai kualitas pendidikan di dunia menilai kemampuan membaca, matematika dan sains.

Menilik hasil PISA, Mendikbud Nadiem Makariem menilai Indonesia sedang mengalami krisis literasi.

Banyak masyarakat yang lebih memilih menonton televisi daripada membaca. Padahal membaca tidak hanya identik dengan bacaan buku yang serius. Bisa berita, komik, novel, dan berbagai macam bentuk lainnya.

Ini adalah peran orang tua. Apakah di ruang TV (keluarga) ada buku-buku? Apakah setiap hari bapak/ibu membaca? Ini harus menjadi perhatian, ucapnya. Terkait membaca tidak harus buku, platform digital juga merupakan bagian dari literasi.
Pentingnya mengubah paradigma memaksa anak belajar, lebih baik menjadi memberi anjuran kepada anak-anak untuk membaca. Membaca apapun. Buat anak merasa bahwa membaca adalah suatu hal yang menyenangkan. Sama saja, seorang anak jika tidak dipaksa untuk belajar dan mengerti bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, maka ia tidak akan bisa.

Mengapa kualitas pendidikan Indonesia begitu buruk ? Menurut pengamat pendidikan Budi Trikoyanto, setidaknya ada tiga masalah yang masih membelenggu pendidikan Indonesia ; Pertama, kualitas pengajar.

Kompetensi guru di Indonesia masih berada di tingkat yang sangat rendah, untuk menghasilkan siswa yang cerdas diperlukan sumber pengajar yang kompeten. Nomor satu faktor yang bisa membuat anak pintar, cerdas dan berkarakter adalah guru yang memilki kompetensi tinggi secara pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional.

Kedua, sistem pendidikan. Di era pendidikan 4.0, seharusnya guru tidak lagi menjadi “narasumber” utama dalam sistem pembelajaran, melainkan sebagai pendamping, penyemangat dan fasilitator.

Artinya, bila sistem pendidikan 4.0 ingin berhasil, maka siswa harus diedukasi untuk menjadi lebih aktif, siswa akan lebih cerdas bila mempelajari suatu hal yang berkenaan dengan minat dan bakatnya.

Ketiga, pembenahan lembaga pendidikan. Perlu meningkatkan kualitas kampus dan lembaga pendidikan yang mencetak para guru berkualitas di masa depan, harus di desain ulang agar kampus dan lembaga pendidikan segera mengeksplorasi serta mengembangkan ide kreatif sehingga para lulusan sarjana guru memiliki kompetensi yang unggul, maju dan berkualitas.

Survei PISA ini tidak boleh dikesampingkan, justru survei ini menjadi acuan memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia ke depan guna meningkatkan pentingnya kualitas kompetensi menghadapi tantangan Abad 21.

Kecenderungan zaman telah berubah kearah yang lebih digital. Indonesia perlu segera berbenah dan menyongsong target pendidikan 4.0 untuk menciptakan generasi yang cerdas, unggul, maju, berprestasi, berkarakter dan berakhlakul karimah.

Tunjangan Profesi
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesian, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.

Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum tersebut meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Guru profesional dituntut oleh undang-undang memiliki kualifikasi akademik tertentu dengan empat kompetensi yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sertifikasi guru merupakan proses untuk memberikan sertifikat pendidik kepada para guru. Sertifikat pendidik dimaksud merupakan pengakuan negara atas derajat keprofesionalan guru.

Seiring dengan proses sertifikasi inilah, pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru, Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mengamanatkan bahwa “Pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru yang telah memilki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat”.

Pemberian tunjangan profesi ini diharapkan akan mampu mendorong dan memotivasi guru untuk terus meningkatkan kompetensi dan kinerja profesionalnya dalam melaksanakan tugas di sekolah sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, dan penilai peserta didiknya.

Program sertifikasi guru yang berujung pada pemberian tunjangan profesi kepada guru, diterapkan oleh pemerintah selain untuk meningkatkan kualitas kompetensi seorang guru serta meningkatkan kesejahteraan hidup guru, juga mengakui bahwa profesi guru setara dengan profesi lainnya.

Imbalannya, guru akan mendapatkan satu kali gaji pokok dan pengakuan-pengakuan lainnya. Tentunya, program ini sangat menggiurkan bagi semua orang khususya guru. Oleh karena itulah, begitu program sertifikasi diluncurkan para guru termotivasi mendapatkan kesempatan mengikuti program tersebut.
Berbagai cara pun ditempuh agar dapat lulus seleksi sertifikasi. Namun konsekuensinya, guru diharapkan semakin profesional dalam melaksanakan tugasnya. Guru hendaknya tak lagi tertinggal di bidangnya.

Guru, dari hari ke hari diharapkan semakin pintar dan cerdas dengan kompetensi yang harus dimilikinya. Pada akhirnya, guru hendaklah dapat lebih memberikan kontribusi bagi peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran kepada murid-muridnya.

Kompetensi adalah kemampuan individu untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan memiliki keunggulan yang didasarkan pada hal-hal yang menyangkut pengetahuan (knowledge), keahlian (skill), dan sikap (attitude).

Begitu pentingnya kompetensi ini membuat sistem perkembangannya bagi setiap lembaga/organisasi yang ingin sukses wajib dan harus dilakukan seluas-luasnya, lebih-lebih pada lembaga pendidikan seperti sekolah saat ini. Pengertian lain dari kompetensi menurut Spencer : “an underlying characteristic of an individual that is causally related to criterion-referenced effective an/or superior performance in a job or situation”.

Dalam Undang-Undang ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 : kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Secara umum peningkatan kompetensi guru diselenggarakan dengan menggunakan prinsip-prinsip : a) Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, b) Satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna, c) Proses pembudayaan dan pemberdayaan guru yang berlangsung sepanjang hayat, d) Memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas guru dalam proses pembelajaran, e) Memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Sedangkan, secara khusus program peningkatan kompetensi guru diselenggarakan dengan prinsip-prinsip seperti: ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, aktual, konstektual, fleksibel, demokratis, obyektif, komprehensif, mandiri, profesional, bertahap, berjenjang, berkelanjutan, akuntabel, efektif dan efisien.

Untuk mengetahui kompetensi seorang guru, perlu dilakukan uji kompetensi. Uji kompetensi dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran.

Berdasarkan hasil uji kompetensi, dirumuskan profil kompetensi guru menurut level tertentu yang sekaligus menentukan kelayakan dari guru tersebut. Dengan demikian, tujuan uji kompetensi adalah menilai dan menetapkan apakah guru sudah kompeten atau belum dilihat dari standar kompetensi yang diujikan.

Guru profesional adalah pembelajar sejati dan menjunjung tinggi kode etik dalam bekerja. Satu pertanyaan dan menjadi bahan refleksi untuk para guru yang telah mendapatkan tunjangan profesi sampai saat ini setelah hampir 15 tahun program tunjangan sertifikasi guru digulirkan pemerintah, diantara faktor utama dari permasalahan “Mengapa kualitas pendidikan Indonesia begitu rendah dan buruk” adalah kompetensi guru di Indonesia masih berada di tingkat yang sangat rendah. Padahal sudah banyak guru yang menerima tunjangan profesi.

Masalah semakin pelik, karena tidak sedikit anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk menyalurkan tunjangan profesi guru ini yang cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Namun kenyataannya, anggaran besar yang dikeluarkan setiap tahunnya ini tidak sebanding dengan peningkatan kompetensi guru-guru yang telah menerima tunjangan profesi ini.

Padahal hakikatnya, tujuan utama pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru adalah untuk meningkatkan kompetensi guru tersebut guna memperbaiki kualitas dan mutu pendidikan sehingga guru tersebut dapat dikatakan sebagai guru profesional.

Bank Dunia menemukan data bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam nilai uji kompetensi guru (UKG) yang telah sertifikasi atau menerima tunjangan profesi dengan guru yang belum menerima tunjangan profesi.

Sedangkan hasil studi lain seperti yang diungkap oleh Uszaman (2018) menunjukkan bahwa peningkatan sertifikasi profesi guru yang diikuti dengan pemberian tunjangan profesi guru baru mampu meningkatkan kesejahteraan guru yang diukur antara lain dengan berkurangnya proporsi guru yang memiliki pekerjaan tambahan.

Akan tetapi, sertifikasi profesi guru belum terlihat dampaknya terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran yang diukur dengan kualitas subtansi pembelajaran maupun hasil belajar siswa yang dinilai dengan hasil ujian sekolah maupun ujian nasional serta karakter kepribaian siswa.

Reformasi pendidikan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menuntut reformasi guru untuk memilki kompetensi yang lebih baik dan tinggi, baik kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional maupun sosial.

Kesimpulan
Berdasarkan uraian penulis di atas dapat disimpulkan : Survei PISA menjadi masukan yang berharga untuk mengevaluasi dan menjadi acuan penting memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia untuk meningkatkan kompetensi guru menghadapi tantangan Abad 21.

Kecenderungan zaman telah berubah kearah yang lebih digital. Indonesia perlu segera berbenah dan menyongsong target pendidikan 4.0 untuk menciptakan generasi yang cerdas, unggul, maju, berprestasi, berkarakter dan berakalakul karimah.
Orang tua dan guru harus bekerjasama dalam menggerakan program literasi untuk anak, fasilitasi ruang dan waktu membaca untuk anak serta banyak memberi anjuran kepada anak untuk membaca.

Membaca apapun, buat anak merasa bahwa membaca adalah suatu hal yang menyenangkan dan membaca sebagai jendela menuju gerbang kesuksesan dunia dan akhirat.

Memperbaiki kualitas pendidikan menjadi tanggung jawab bersama banyak pihak ; mulai dari pemerintah pusat/daerah, organisasi profesi guru, orang tua dirumah, kepala sekolah dan para guru di sekolah.

Komunitas guru seperti KKG, MGMP, Gugus dll, lebih dimaksimalkan keberadannya untuk meningkatkan kualitas kompetensi guru.

Pemerintah dan organisasi profesi guru harus lebih banyak melaksanakan dan memfasilitasi serta memberikan kesempatan kepada guru mengikuti kegiatan bimtek, workshop, seminar, simposium dll.

Beban guru dalam administrasi pembelajaran di sekolah harus dikurangi, karena saat ini banyak guru yang sibuk membuat administrasi, sedangkan tugas utama untuk mendidik siswa terabaikan.

Tunjangan sertifikasi guru yang sudah diberikan pemerintah dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi guru, memperbaiki kualitas dan mutu pendidikan sebagai guru profesional.

Guru hendaknya tak lagi tertinggal di bidangnya. Guru dari hari ke hari diharapkan semakin pintar dan cerdas dengan kompetensi yang harus dimilikinya.
Pada akhirnya, guru hendaklah dapat lebih memberikan kontribusi bagi peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran kepada murid-muridnya sehingga tercipta generasi yang cerdas, unggul, maju, berprestasi, berkarakter dan berakhlakul karimah. (*)

Kepala SDIT Nurul Fajri Cikarang Barat

Close