Hukum

Ancam Gugat Pemkot

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Bencana banjir yang menerjang 75 persen wilayah Kota Bekasi pada hari pertama tahun 2020 kemarin,  dianggap merupakan kelalaian dan ketidakmampuan pemerintah Kota Bekasi dalam pencegahan serta penanggulangan banjir. Bencana yang terjadi beberapa waktu lalu juga diketahui menelan korban jiwa.

Tim advokasi korban banjir Kota Bekasi tahun 2020 berencana untuk memfasilitasi warga Kota Bekasi yang merasa dirugikan akibat banjir. Class action yang diajukan ini merupakan upaya untuk menuntut ganti rugi dari sejumlah warga.

Salah satu tim advokasi, Dadan Ramlan mengaku, bersama tim memfasilitasi warga yang berniat untuk mengajukan gugatan dampak banjir kepada pemerintah Kota Bekasi.

Hingga saat ini pihaknya masih mengumpulkan data warga yang mengajukan kerugian akibat bencana banjir. Diakui puluhan warga sudah mengajukan keberatan melalui timnya. Kerugian terbesar diklaim mencapai puluhan juta rupiah.

”Minimal pasca ini ada action yang dilakukan oleh pemerintah, dan itu ditinjau langsung oleh masyarakat, dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Kalau ini kan bentuknya perdata, kita masih ada hak prerogatif hakim disitu. Ketika hakim mengatakan itu harus di ganti ya pemerintah harus diganti,” jelas Dadan, Selasa (7/1).

Hasil minimal yang ditargetkan dari proses ini, munculnya upaya konkret dari pemerintah untuk mengatasi bencana dikemudian hari. Maksimal pemerintah bisa mengganti kerugian yang diderita oleh masyarakat akibat bencana.

Setelah data dan bukti terkumpul, pihaknya segera mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Bekasi atau Pengadilan Tinggi Provinsi Jawa Barat. Jika memungkinkan, pemerintah provinsi Jawa Barat akan disertakan sebagai pihak yang tergugat.

”Nah ini kan ada dua opsi, kalau tidak di PN Bekasi kita di provinsi, dan itu pun kita pasca data ini, kita akan melihat apakah memasukkan dari pihak provinsi juga yang di gugat atau seperti apa,” lanjut Dadan.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi mengatakan Pemkot Bekasi siap untuk menghadapi gugatan, jika diajukan terkait dengan dampak bencana banjir tersebut.

Menurutnya, langkah yang ditempuh oleh masyarakat wajib untuk dihargai sebagai kebebasan berekspresi dan sebagai negara hukum. Namun, disamping itu juga ia menyebut masyarakat tidak melulu harus menempuh jalur tersebut, lebih pada cara-cara persuasif, bermusyawarah terkait dengan apa yang harus dilakukan dalam situasi ini.

”Ya itu kan bagian dari hak warga masyarakat sebagai negara hukum tentang kita menghormati. Tapi kan juga dilihat bahwa kejadian ini tidak hanya Kota Bekasi tetapi hampir merata di seluruh Jabodetabek. Ya kita mah siap siapa aja orang hak warga negara untuk berekspresi silakan saja,” terang Tri saat dijumpai.

Kajian akademis mengenai gugatan yang dilakukan bersama-sama oleh warga ini merupakan lumrah dilakukan ketika banyak pihak yang dirugikan dalam satu peristiwa. Selain kasus ini, class action ini juga dilakukan dalam peristiwa lain seperti tawuran dan penggusuran.

Kemungkinan gugatan bisa diterima oleh pengadilan disebut Fivety-fivety. Meskipun, untuk mendapat ganti rugi atas bencana yang terjadi cukup berat. Pasalnya, dalam istilah hukum, peristiwa demikian disebut kejadian tidak diinginkan atau Force Majeure.

”Kemungkinannya sih kalau saya rasa fifty-fifty ya, kalau untjm diganti agak berat, karena ini kalau istilah orang hukum itu Force Majeure, suatu keadaan yang tidak diharapkan. Ya, paling nanti untuk pemulihannya seperti apa, dibantu untuk pengobatan, atau seperti apa, itu paling. Ada upaya lah dari pemerintah untuk mengurangi beban,” jelas Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya, Anggreany Haryani Putri.

Perlu bukti yang kuat untuk mengajukan gugatan ini, ia juga menjelaskan dalam kondisi seperti ini masyarakat cenderung masih dalam keadaan emosi. Hal ini bisa saja dimanfaatkan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mengais keuntungan pribadi baik materil maupun mendongkrak popularitas.

”Justru kalau saya lihat, akademisi ini masih kurang bukti untuk melibatkan pemprov atau apapun itu, karena ini situasi yang tidak diharapkan, secara hukum kan sudah jelas (force Majeure),” lanjut Anggie. (Sur)

Related Articles

Back to top button