BekasiBerita Utama

Waspadai Cuaca Ekstrem

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca ekstrem tidak berhenti di awal Januari lalu, cuaca ekstrem masih berlanjut hingga pertengah Februari mendatang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk melakukan berbagai cara guna mengantisipasi potensi bencana.

Dalam surat edaran BNPB mengenai peringatan dini, potensi bencana yang bisa saja terjadi selama cuaca ekstrem ini diantaranya banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Wilayah Jabodetabek cuaca ekstrem diperkirakan masih akan terjadi pada tanggal 11 hingga 15 Januari, lalu awal dan pertengahan Februari mendatang.

Pemerintah Kota Bekasi tengah melakukan upaya untuk mencegah dampak banjir seperti yang terjadi di hari pertama tahun 2020 lalu, dimana hampir 75 persen wilayah terendam banjir, sembilan nyawa melayang.

Jika pada saat bencana banjir terbesar dalam sejarah Kota Bekasi terjadi evakuasi diakui lamban karena kekurangan perahu karet, saat ini Pemkot Bekasi mengaku telah menambah jumlah perahu karet, diserahkan kepada titik-titik lokasi rawan banjir.

Selama ini sistem peringatan dini yang digunakan oleh Pemerintah Kota Bekasi dipasang di perbatasan Kota Bekasi dengan Kabupaten Bogor, alat yang digunakan untuk acuan peringatan dini tersebut berfungsi mengetahui ketinggian air. Selain diperbatasan, pos pantau ditemui di wilayah Perumahan Pondok Gede Permai (PGP).

Wakil Wali Kota, Tri Adhianto mengaku pada alat yang dipasang di perbatasan Bogor masih menunjukkan volume air 600 cm. Namun, diperparah dengan intensitas hujan sangat tinggi di hari yang sama.

”Jadi begini Kalau kita itu sebetulnya menggunakan dari BMSDA, itu ada early warning system, ada peringatan dini, itu kita sudah pasang alat di perbatasan dengan Bogor sana, namanya jembatan PU. Di situ memang gunanya untuk mengukur ketinggian air,” terang Tri, Rabu (8/1).

Melalui alat ini, nantinya informasi akan disebar luaskan kepada masyarakat melalui POKDAR, komunitas, dan sebagainya. Khusus untuk hujan lokal, tidak ada sistem peringatan dini. Pasalnya, air yang dihasilkan oleh hujan lokal relatif lambat, berbeda dengan air limpahan dari wilayah Bogor.

Air limpahan dari wilayah hulu cenderung memiliki daya rusak, ditambah dengan tanggul di wilayah Kota Bekasi diakui sudah berusia tua. Tanggul yang dibangun oleh pengembang juga tidak memiliki spesifikasi untuk menahan arus, melainkan hanya sebagai pembatas lahan milik pengembang.

Perkembangan terkini, tanggul akan diperkuat di 180 titik, telah diajukan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi. Sementara ini tanggul-tanggul tersebut akan diperkuat menggunakan beronjong.

Saat ini, Pemkot juga tengah menyiapkan shelter-shelter pengungsian untuk antisipasi, ini bertujuan evakuasi bisa dilakukan dengan cepat. Shelter yang akan tengah dibentuk juga rencananya bisa difungsikan sebagai dapur umum.

”Kita kan sekarang lagi siapkan ni tempat-tempat yang menjadi shelter-shelter, di mana setiap Kecamatan itu memiliki shelter, tempat untuk mereka melakukan evakuasi. Nah itu perlu edukasi nanti sosialisasinya kita serahkan ke lurah dan camat,” lanjut Tri.

Sebelumnya, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi saat ditanya mengenai solusi cuaca ekstrem yang masih akan terjadi di wilayah Jabodetabek menekankan pada pintu air Bendungan Bekasi.

Ia menilai waktu untuk membuka pintu air tidak boleh meleset dengan waktu air sampai di Kota Bekasi, guna meminimalisir bahaya banjir di daerah aliran sungai (DAS).

”Cuaca di Bekasi ekstrem yang kita antisipasi adalah IKIP, Nasio, terus ke utara. Tapi kalau ekstrem di Hambalang, terus di Sentul, Maka jangan lupa kalau di sana hujan jam 2, sekitar 2 jam sampai 3 jam, kita jam 10 Bendung harus dibuka karena untuk menghindari DAS,” jelas Rahmat saat dijumpai beberapa waktu lalu.

Untuk jangka panjang, dinilai perlu penataan ruang dari hulu sampai ke hilir, ia mencontohkan beberapa perumahan yang saat ini berdiri, dahulunya merupakan daerah resapan air berupa rawa atau sawah.

Melalui suratnya, BNPB meminta kepada BPBD Provinsi untuk melakukan penguatan kesiapsiagaan dan peringatan dini, koordinasi antarinstansi, mengambil langkah kesiapsiagaan pemerintah daerah bersama masyarakat, menyiapkan rencana kontingensi menghadapi bencana serta menyiapkan rencana operasi, menetapkan status darurat bencana dan mengaktifkan sistem komando penanganan darurat bencana. (Sur)

Related Articles

Back to top button