BekasiBerita Utama

Dianggap PHK Sepihak

DEMO: Sejumlah personil anggota kepolisian menghalau ratusan anggota serikat buruh saat demo di depan kantor PT Jalan Tol Lingkarluar Jakarta (JLJ), Jatiasih, Kota Bekasi, Kamis (9/1). Ratusan buruh tersebut memprotes pemutusan hubungan kerja PT JLJ terhadap salah satu karyawannya Mirah Sumirat yang juga ketua serikat karyawan JLJ pada maret 2019 lalu. RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI.

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Ribuan orang yang berasal dari beberapa organisasi serikat buruh melakukan unjuk rasa di kantor operasional PT Jalan Tol Lingkar luar Jakarta (JLJ). Dalam aksinya mereka menolak Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) yang diduga dilakukan sepihak oleh PT JLJ kepada salah satu mantan karyawannya yakni Mirah Sumirat. Massa tidak memblokade akses menuju gerbang masuk dan keluar tol Jatiasih, meskipun lalu lintas disekitar lokasi sempat padat beberapa waktu, aksi dilakukan di tepi jalan akses masuk tol, tepat di jalan masuk kantor PT JLJ.

Dalam pernyataannya kedua pihak saling tuduh, keduanya menilai bahwa pernyataan yang dilontarkan masing-masing pihak tidak benar. Aksi solidaritas yang dilaksanakan oleh beberapa serikat pekerja tersebut diakui mengganggu kegiatan pelayanan, seperti mobil customer service, mobil pelayanan jalan tol, dan mengganggu distribusi bantuan korban banjir, dimana posko terletak dibelakang kantor.

Permasalahan berawal dari PHK karyawan atas nama Mirah Sumirat pada bulan April lalu, keputusan tersebut diklaim oleh PT JLJ sesuai dengan prosedur yang berlaku. Keputusan PHK kepada karyawan atas nama Mirah Sumirat tersebut didasari oleh sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh yang bersangkutan, PT JLJ juga mengaku sudah memberikan pesangon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

”Mereka mereka bilang ada union busting (pelarangan aktivitas berserikat), tapi tidak ada union busting, mereka bilang ada pensiun dini tanpa pesangon, ternyata itu salah dan semuanya keliru,” terang kuasa hukum PT JLJ, Jhon Girsang saat ditemui, Kamis (9/1).

Lebih dalam ia menjelaskan, PHK kepada mantan karyawan PT JLJ tersebut dilakukan setelah perusahaan memberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Ia mempertanyakan reaksi dari beberapa organisasi serikat pekerja yang baru menunjukkan reaksi ada PHK mantan karyawan PT JLJ tersebut kemarin, sementara peristiwa sudah terjadi pada bulan April tahun lalu.

Surat PHK juga sudah diberikan kepada Mirah, bahkan ia mengaku hingga diantarkan kerumah yang bersangkutan ketika tidak mau menerima. Sementara, terkait dengan program pensiun khusus memang dilakukan oleh PT JLJ, diperuntukkan bagi karyawan yang hendak mengajukan pensiun dini, diakui juga perusahaan memberikan hak karyawan yang telah mengajukan pada program pensiun khusus tersebut. Hingga saat ini tercatat sekira 200 karyawan mengajukan pensiun khusus.

John meminta bukti riil, jika ada karyawan yang dipaksa pensiun dini, pihaknya siap melakukan dialog dengan serikat pekerja terkait dengan hal ini. ”Jadi pesan saya adalah, kalau ada pensiun yang dipaksakan dan tidak diberikan haknya, kami minta datanya, kalau itu tidak ada itu fitnah, kalau fitnah ada konsekuensinya,” lanjut John.

Di tempat yang berbeda, Mirah Sumirat mengaku tidak menerima surat peringatan ke tiga, sesuai dengan prosedur, bahkan mengaku belum pernah menerima surat PHK. Jika perusahaan mengaku mengantarkan surat tersebut kerumahnya, ia kembali mempertanyakan diterima oleh siapa dan apa buktinya.

Uang senilai Rp116 juta yang ditransfer oleh perusahaan setelah pemberhentiannya dinilai sepihak, ia mengaku tidak tahu maksud dari pengiriman uang tersebut. Saat itu serikat karyawan PT JLJ sedang berproses di dinas tenaga kerja Provinsi Jawa Barat atas kasus ini.

”Yang kedua saya belum pernah diberikan konseling atau skorsing, tolong dicatat ini betul betul belum pernah skorsing ataupun konseling, belum pernah ada Bipartit. Bipartit adalah pertemuan karyawan dengan manajemen, tidak melibatkan pengacara tidak melibatkan pihak luar, tapi saya ditolak oleh perusahaan saya disuruh ke pengacara dan ini adalah pelanggaran berat,” jelas Mirah saat ditemui ditengah massa aksi.

Mantan presiden serikat pekerja PT JLJ ini juga menolak adanya penugasan karyawan kepada PT lain (anak perusahaan Jasamarga), pernyataan bahwa karyawan siap ditugaskan dimana saja (unit lain) itu disebut oleh Mira mutasi, bukan dipindahkan ke Perusahaan lain.

Hak karyawan sejak tahun 2015 yang masih mengatung juga dibeberkan oleh Mirah, setidaknya ada 300 karyawan yang belum dibayarkan hak nya. Diantaranya bonus kerja, dan uang makan.

”Tanpa ada kepastian hukum ketika mereka sudah selesai di sana bisa balik lagi Atau enggak di PT JLJ, jadi kami menolak penugasan tanpa ada Surat tugas, tanpa ada batasan waktu, tanpa ada jaminan kepastian hukum dia bisa balik lagi ke PT JLJ,” terangnya.

Perilaku intimidasi oleh perusahaan kepada serikat pekerja juga disinggung oleh Mirnah, ia menyebut ada disetiap meja karyawan telah diletakkan satu surat pengunduran diri, surat tersebut disebut seragam dan belum diketahui sampai saat ini siapa yang meletakkan surat tersebut.

Terkait dengan program pensiun khusus, ia meminta untuk dihapuskan dan kembali kepada perjanjian kerja awal yakni pensiun dini. Program pensiun khusus ini dikeluarkan oleh perusahaan tanpa ada perundingan dengan serikat pekerja PT JLJ. Ratusan orang yang telah mengajukan diklaim dalam kondisi terpaksa dan dipaksa.

Saat ditanya mengenai sederet pelanggaran yang dilakukan, ia mengaku sejak tahun 2008 menjabat sebagai presiden serikat pekerja PT JLJ, ia sudah melampirkan tugas-tugasnya dalam organisasi tersebut. Tahun 2017 silam, setelah dirinya mengadakan konferensi pers menolak otomatisasi jalan tol, sepekan kemudian ia menerima surat peringatan pertama dengan alasan tidak absen.

“Dan sampai detik ini surat PHK saya tidak pernah saya dapatkan. Sama sekali itu adalah fitnah dan hoaks (ia tidak mau menerim surat peringatan ketiga), tidak benar makanya mereka nggak berani duduk barang ini, selalu dihubungkan dengan pengacara, saya kira itu adalah hoaks dan fitnah besar,” tutup Mira.

Disaat yang sama, disekitar lingkungan kantor PT JLJ, terbentang sejumlah spanduk penolakan pihak luar (selain karyawan PT JLJ) ikut campur dalam permasalahan ini. Spanduk tersebut mengatasnamakan forum komunikasi karyawan (Forsiwan) PT JLJ.

Salah satu anggotanya, Nurudin mengaku bahwa Forsiwan ini merupakan serikat pekerja yang berdiri independen dan mandiri, tidak terafiliasi dengan serikat pekerja manapun. Forum ini diakui belum secara resmi terbentuk.

”Kita merasa ada ancaman dari gerakan tanggal 9 ini, yang mana pihak luar Aspek, KSPI masuk ke arena kerja kita. Bapak lihat sendiri di depan ada berapa ratus orang yang mendukung beliau, banyakkan yang pakai baju luar atau pakai seragam kita. Itu kan kita bisa melihat langsung. saya tidak bisa menyebutkan beberapa banyak tetapi bisa dilihat hanya beberapa gelintir saja yang berseragam kita,” ungkapnya.

Ia menilai Mira sebagai presiden serikat pekerja yang lama menggunakan serikat pekerja PT JLJ sebagai kendaraan politik, disebutkan Mirah sempat mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif. (Sur)

Related Articles

Back to top button