BekasiLingkungan

Energy from Waste dan Hierarki Pengelolaan Sampah

Oleh : Bagong Suyoto

MENDATANGI TPA BURANGKENG: Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas) yang juga Dewan Pembina KAWALI Indonesia Lestari, Bagong Suyoto di tengah gunung sampah TPA Burangkeng, Setu, Kabupaten Bekasi beberapa waktu lalu. IST/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pandangan, cara berpikir, perilaku, budaya dan kebijakan di Indonesia dalam proses pengelolaan sampah masih konvensional, atau begitu terbelakang dalam memperlakukan sampah. Padahal pembangunan infrastruktur, industri, pendidikan dan jasa modern pada fase 4.0, adalah suatu kemajuan sangat pesat, tetapi kenapa pembangunan infrastruktur, teknologi, dalam pengelolaan dan pengolahan sampah di Indonesia tertinggal jauh.

Ini karena Indonesia belum memiliki komitmen, kebijakan, dan aksi yang kuat untuk menjadikan prioritas utama pembangunan nasional dalam penanganan sampah. Dan mengapa itu terjadi?. Ya, ini merupakan pertanyaan yang sangat sulit dijawab.

Kita sudah bicara dan implementasikan soal pembangunan gedung-gedung pencakar langit, Jalan tol Trans Jawa, Trans Sumatera, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi, Trans Papua. Kemudian bicara pembangunan puluhan bandara udara dan pelabuhan megah modern, kereta api cepat, dan terakhir transportasi cepat massal bebas hambatan, serta lainnya.

Dan pasca banjir di awal tahun 2020, pada Rabu (1/1) lalu, di seluruh wilayah Jabodetabek dan beberapa daerah di Pulau Jawa, dan sisa-sisa yang paling akhir setelah penderitaan dan kehilangan harta benda, apa?. Sisa-sisa tumpukan sampah bercampur lumpur berada di banyak titik.

Hampir di pinggir-pinggir rumah, jalan-jalan, saluran air, sungai ada tumpukan sampah, mulai sampah plastik, styrefoam, kasur, daun, ranting dan batang kayu, bambu, dan sejumlah perabotan rumah yang terendam air banjir, dll. Sampah menjadi momok menakut! Itulah Bencana Ekologis.

Ketika musim kemarau panjang, kita bisa lihat penduduk seenaknya membuang sampah meskipun sudah diperingatkan ribuan kali. Meskipun ada UU No.18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, UU No. 2/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sementara pemerintah tidak mengambil tindakan hukum secara tegas.

Pelanggaran demi pelanggaran  terus berlangsung bertahun-tahun lamanya. Alhasil, puncaknya itu banjir datang sampah berubah menjadi hantu menakutkan dan menghukum manusia. Ya, Masa lalu selayaknya ditinggalkan dan menuju paradigma baru, memperlakukan sampah mengikuti kemajuan peradaban dunia yang semakin maju, seperti ditempuh negara-negara Barat, Timur dan Selatan.

Indonesia tidak boleh ketinggalan?!

Hierarki sampah adalah fundamen dalam mendesain kebijakan, dan strategi nasional untuk dapat melepas ketergantungan pada tempat pembuangan akhir (TPA), seperti dilakukan United Kingdom dan sejumlah negara Eropa.

Setelah melakukan minimalisasi berbagai jenis sampah yang diproduksi melalui, tempat pertama (sumber sampah) melalui waste prevention dan reuse, prioritas berikutnya daur ulang material dari yang masih berguna.

Hierarki sampah merupakan energi yang dikembalikan dari sampah setelah jadi material sekunder melalui daur ulang. Nilai maksimum ekstrasi dari sampah (material dan energy) sisakan sampah cukup aman.

Energy from Waste (EFW) bukan suatu tindakan disentif terhadap recovery dan recycling material sampah. Buktinya dari Eropa mengindikankan angka daur ulang yang tinggi (termasuk composting) dapat berkelanjutan disamping angka energy recovery yang tinggi.

Apa yang dimaksud Energy from Waste (EfW)?. Dia pun mengutip di dalam laporan ENERGY FROM WASTE A GUIDE FOR DECISION-MAKERS yang disusun Renewable Energy Association, dinyatakan:

Energi dapat dipulihkan dari limbah dengan berbagai teknologi (sangat berbeda). Ini adalah penting bahwa bahan yang dapat didaur ulang dihilangkan terlebih dulu, dan bahwa energi dipulihkan dari apa yang tersisa, yaitu dari sisa limbah. Leaflet ini mencakup energi dari teknologi limbah (EFW) berikut:

  • Pembakaran, di mana sisa limbah dibakar pada 850 C dan energy pulih sebagai listrik atau panas.
  • Pirolisis dan gasifikasi, di mana bahan bakar dipanaskan dengan sedikit atau tanpa oksigen untuk menghasilkan “syngas” yang dapat digunakan untuk menghasilkan energi atau sebagai bahan baku untuk menghasilkan metana, bahan kimia, biofuel, atau hidrogen.
  • Pencernaan anaerob, yang menggunakan mikroorganisme untuk mengubah limbah organik menjadi biogas kaya metana yang dapat terbakar untuk menghasilkan listrik dan panas atau dikonversi menjadi biometana. Teknologi ini paling cocok untuk limbah organik basah atau limbah makanan. Output lainnya adalah biofertiliser. “

Fakta bahwa Swedia, Denmark dan Netherlands mempunyai kontribusi sangat tinggi dari EfW di Eropa, tetapi juga menunjukan angka daur ulang yang sangat tinggi adalah bukti bahwa keduanya dan EfW dapat hidup bersama tanpa menggangu yang pertama terhadap program dan kegiatan belakangan.

Energi Dalam Residu Sampah. Tahun 2009/2010 produksi sampah di UK sekitar 32 juta ton (dikumpulkan otoritas local), sebanyak 39% didaur-ulang, 48% dibuang ke landfill/TPA, dan energi yang dikembalikan dari sisa sampah sekitar 13% di EfW plants.

Dalam periode yang sama sekitar 58 jutan ton sampah komersial dan industry (C & IW), sebanyak 50% didaur-ulang dan 25% dibuang ke TPA. Sisanya 25% dari C & IW yang dikelola di EfW plants. Institution of Civil Engineers UK memperkirakan residu sampah menyumbang setara 17% dari total konsumsi listrik UK pada tahun 2020.

Sekitar 65% residu sampah kota dan 61% residu C & IW adalah biomass, yakni biological origin. Energi dari biomass adalah renewable energy. Setara dengan produksi listrik dari renewable di UK sebesar 7,4%. Energi di-recovery dari gas landfill menyumbang sekitar sepertiga.

Jadi, waste to energy secara keseluruhan memberikan hampir satu setengah dari renewable energy mix di UK. Tiap tahun UK memproduksi sekitar 100 juta ton sampah organic dimanfaatkan untuk produksi biogas, merupakan sumbangan 48% dari target renewable energy di UK tahun 2020.

Berbagai teknologi pengolahan sampah harus didesain dapat bekerja sama, saling melengkapi dan tidak menimbulkan kekacauan di kemudian hari. Justru pengolahan sampah yang benar harus menggunakan berbagai metode dan multi-teknologi sehingga tidak akan muncul gunung-gunung sampah di TPA/TPST.

Gunung-gunung sampah itu, akibat sampah tidak diolah dan merupakan bukti adanya sistem penumpukan terbuka atau bisa disebut TPA open-dumping, yang sangat dilarang peraturan perundangan di Indonesia. Poin yang sangat penting lagi adalah berbagai peran dalam kelola dan olah sampah secara nasional.

Dikutip dari Global Waste Management Outlook, United Nations Environment Programme (UNEP) and International Solid Waste Association (ISWA, 2005) dinyatakan: Lembaga pemerintah didirikan dan diberi mandat khusus oleh hukum, sebagai salah satu instrumen yang melaluinya tujuan kebijakan negara ditentukan dan dicapai.

Untuk sistem pengelolaan limbah yang efektif, kerangka kerja kelembagaan yang kuat, kuat dan transparan sangat penting, di mana lembaga-lembaga mengambil berbagai peran di berbagai tingkat pemerintahan, dari nasional hingga lokal”.

Selanjutnya: “Di tingkat nasional, peran utama pemerintah dan lembaga-lembaganya adalah pembuat kebijakan dan legislator, yang meliputi perencanaan strategis dan persiapan kebijakan, dan terjemahannya ke dalam undang-undang.

“Lembaga menerapkan berbagai proses tata kelola partisipatif, sehingga bisa memperoleh manfaat dari interaksi dengan para pelaku sosial lainnya di mana mereka dapat menyumbangkan pengetahuan, wawasan, pertanyaan dan keprihatinan mereka, seperti yang dibahas dalam Bagian 4.7 (atau selanjutnya) pada pemangku kepentingan”.

“Untuk mengintegrasikan kebijakan lintas ruang lingkup tematik, proses biasanya melibatkan pertukaran dan diskusi tentang topik-topik dari berbagai daerah yang berdekatan, termasuk polusi udara dan pembuang, perencanaan tata ruang, tata kelola lokal dan lainnya. Sementara pemerintah biasanya memimpin dalam perumusan strategi, kebijakan dan legislasi, pemerintah mungkin berjanji untuk melakukannya melalui tekanan dari publik, kelompok kepentingan atau bahkan individu,” kutipnya.

Berbagai stakeholder, seperti pemerintah berperan sebagai pembuatan kebijakan (policy maker). Sedang sebagai service user, diantaranya rumah tangga, turis, industri, dll penghasil sampah lainnya. Regulator adalah pemerintah dan lembaga-lembaga independen dan media massa.

Sementara berperan sebagai operator meliputi sector public dan perusahaan swasta, CBOs dan service providers, asosiasi, kelompok-kelompok non-govermental organizations (NGOs) atau LSM-LSM dan networking-nya, dan lembaga keuangan. Mereka ini merupakan change agent atau agen perubahan.

Jadi, banyak pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sampah mulai dari sumber hingga TPA/TPST. Sehingga peran dan partisipasi mereka harus diakomodasi dan diatur sedemikian rupa agar dapat bersenergi dan berkolaborasi dengan baik.

Sementara itu, lembaga pemerintah mempunyai berbagai peran yang mungkin bisa dimainkan. Peran pemerintah sebagai leading dapat mendorong agen perubahan, dalam konteks dialog dapat menerapkan kebijakannya dan perencanaan yang akan dan sedang dijalankan, dan peran-peran lain yang penting.

UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah dan PP No. 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga, menyatakan bahwa peran pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sudah cukup jelas. Peran pemerintah yang paling pokok adalah sebagai policy maker atau regulator dan pengawas atau penegak hukum. Sedang masyarakat sebagai service user dan swasta sebagai operator.

Indonesia dapat mencontoh atau mengadopsi kebijakan dan pemanfaatkan multi-teknologi yang dilakukan negara-negara Eropa, Jepang, Amerika, Australia, dll yakni mengembalikan sisa-sisa sampah menjadi energi. Bahwa sampah harus dikelola dan diolah sesuai dengan hierarki sampah. Sehingga setiap tahapan atau tingkatannya memberi manfaat besar bagi kehidupan. Juga tidak akan menggeser peran-peran yang telah dimainkan berbagai stakeholders, seperti pemulung, pelapak (waste collector), sector daur ulang, pemerintah, dll.(adv)

Related Articles

Back to top button