BekasiBerita Utama

Harus Putusan Pengadilan

Leasing Tidak Bisa Narik Kendaraan Nunggak

MENANG GUGATAN: Suri Agung Prabowo menunjukan salinan putusan Mahkamah Konstitusi saat ditemui dikediamanya di Jalan H.Wahab II No.28 A, Jatibening, Kota Bekasi, Minggu (12/1). RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI.

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Mulai tahun ini, perusahaan leasing tidak boleh menarik atau mengeksekusi objek jaminan fidusia seperti kendaraan dan lainnya secara sepihak. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membuahkan ketentuan kepada perusahaan pembiayaan meminta permohonan terlebih dahulu kepada Pengadilan.

Putusan MK nomor 18/PUU-XVII/2019 ini berkat permohonan uji materi Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar 1945.

Permohonan ini diajukan oleh pasangan suami istri asal Kota Bekasi, yakni Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo, warga Jatibening, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi.

Niatnya berawal lantaran tidak terima telah dihina, dilecehkan, dan diancam akan dibunuh oleh debt collector yang dilibatkan oleh perusahaan leasing sekira tahun 2017 lalu. Keduanya telah berusaha untuk mencari keadilan melalui perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam putusannya pemohon dimenangkan.

”Batuk-batuknya (angsuran macet) dua bulan tuh, waktu itu kan (leasing) datang sekali, dua kali kita bilang tunggu ya pak, kalau kita bayar. Nah kejadian yang paling saya ingat itu tanggal 10 november 2017, malam-malam bawa polisi Binmas Pondokgede, ngancem-ngancem tuh, ngaku-ngaku ponakan salah seorang pejabat lah saya nggak enak ngomongnya, itu udah malam-malam, hujan, ngancem mau bunuh saya kalau tidak ketarik (mobil),” terang Agus menceritakan awal kronologi, Minggu (12/1).

Tidak hanya sekali itu, rumahnya bahkan didatangi beberapa kali hingga Agus merasa seperti diteror. Setelah keluar putusan PN pun, mobilnya tetap ditarik leasing kemudian hari, saat sedang berada di sebuah bengkel tidak jauh dari rumahnya. Pihak leasing bersikukuh tidak menghiraukan putusan tersebut, lantaran berpegang pada undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Awal tahun 2019, mengajukan berkas permohonan kepada Mahkamah Konstitusi tanpa pengacara. Ia mengaku sudah berusaha untuk mencari pengacara, namun semua pengacara yang ia temui pesimis akan dikabulkan permohonannya. Usai sidang pertama, ia dipertemukan dengan salah satu pengacara yang bersedia mendampinginya apapun hasilnya, walaupun diawal pertemuan pengacara tersebut juga sempat mempertanyakan keseriusan apa yang ia perkarakan.

”Aduh udah pusing tuh karena banyak pengacara yang nggak berani, satu karena keilmuan, kedua saya nggak ngarti tuh, karena ternyata yang namanya leasing itu mengakar di segala aspek masalahnya. Sampai di sidang pertama itu langsung dibilang ini mahkamah konstitusi ya, bukan mengurusi harta saudara ya, tolong dibenahi semuanya (berkas permohonan) ini, ya namanya saya ngajuin sendiri nggak pakai pengacara,” lanjut Bapak empat anak tersebut.

Setelah keluar putusan resmi oleh MK pada awal tahun kemarin, ia sempat tidak percaya, akhirnya mendapatkan keadilan, sekaligus pembelajaran bagi masyarakat lainnya yang kerap bermasalah dengan leasing. Keputusan hakim dikatakan lebih baik dari apa yang dimohonkan oleh ia dan pengacara. Agus merasa lega setelah negara ini terbiasa dengan perbuatan sewenang-wenang pihak leasing selama 20 tahun undang-undang Fidusia itu ada.

Untuk berproses mulai dari PN hingga ke MK, uang yang dikeluarkan tidak sedikit, diakui hingga ratusan juta. Namun, ia tidak mau menyebutkan nilainya secara spesifik, mulai dari uang perkara, sewa pengacara, hingga biaya transport.

Alhamdulillah masih di mereka (mobil). Saya memang marah pada saat itu, tapi setelah dapat putusan MK, udah adem, untuk mobil nanti lah dipikirin lagi,” tukasnya.

Hal-hal demikian memang tidak asing dilakukan oleh perusahaan leasing, bahkan ditengah jalan sekalipun. Kerap dijumpai antara debt collector dengan pemilik kendaraan berseteru lantaran tidak menerima kendaraannya diambil paksa.

Putusan MK awal tahun lalu memungkinkan Leasing tidak perlu melalui pengadilan, asalkan, antara debitur dan kreditur sama-sama mengakui adanya wanprestasi dan debitur tidak keberatan atau secara sukarela menyerahkan objek jaminan Fudusia tersebut.

Terhadap langkah pasangan suami istri ini, Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya, Anggreany Haryani Putri, menjelaskan bahwa langkah tersebut sudah benar. Pasalnya, pihak leasing tidak boleh menarik kendaraan dengan paksa atau semena-mena kecuali adanya wanprestasi.

Untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan, perusahaan perlu mengajukan terlebih dulu kepada pengadilan. ”Pelaksanaan eksekusi atas objek fidusia harus tetap mengikuti prosedur pelaksanaan suatu keputusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 196 ayat (3) HIR (Herzien Indonesis Reglement) dimana kreditur diwajibkan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar dilaksanakan eksekusi atas objek jaminan Fidusia berdasarkan titel eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut,” terang Anggie.

Jika tetap dilakukan tarik paksa, perusahaan yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 5 PMK nomor 130/2012. Sanksi bisa berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. (Sur)

Related Articles

Back to top button