BekasiLingkungan

DLH Berencana Legalkan TPS Ilegal

BUANG SAMPAH : Sejumlah warga masih tetap membuang sampah di bantaran sungai Cikarang Bekasi Laut (CBL), Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Senin (13/1). ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi berencana untuk melegalkan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar (illegal) yang berlokasi di Cikarang Bekasi Laut (CBL).

”Kami akan mengkaji TPS liar yang ada di CBL, karena itu kan statusnya tanah negara yang merupakan milik Perusahaan Jasa Tirta (PJT),” ujar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Peno Suyatno, Senin (13/1).

Kata dia, kebijakan ini diambil karena lahan tersebut begitu potensi dimanfaatkan untuk mengurangi tonase sampah ke TPA Burangkeng yang sudah penuh (overload).

Menurut Peno, dengan dilegalkan salah satu TPS di CBL, juga dapat mengurai atau memilah sampah-sampah yang bisa didaur ulang. Karena lokasi yang ada cukup mumpuni.

”Lokasi di CBL itu cukup luas, daripada dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertangung jawab, lebih baik dimanfaatkan untuk pengelolaan sampah. Selain itu juga dapat menjadi tempat parkir kendaraan pengangkut sampah,” terang Peno.

Saat ditanya terkait adanya 114 TPS ilegal di Kabupaten Bekasi, namun ada oknum yang melakukan pungutan dan sedang dilakukan proses penyelidikan oleh Polres Metro Bekasi?, Peno mengaku belum mengetahui hal tersebut.

”Wah kalau  masalah penyelidikan terkait pungutan liar (pungli) di TPS, saya kurang mengetahui nya dan belum ada informasi,” ucapnya.

Dimana sebelumnya diberitakan, Polres Merto Bekasi akan melakukan penyelidikan terhadap 114 TPS illegal di Kabupaten Bekasi yang diduga ada praktik pungli.

Hal itu disampaikan Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Hendra Gunawan usai melakukan penanaman pohon dan pembuatan biopori di Polres Metro Bekasi, Jumat (10/1) lalu.

”Kami akan melakukan penyelidikan bersama dengan dinas terkait mengenai TPS ilegal yang ada di Kabupaten Bekasi,” tegas Hendra.

Kata dia, untuk penegakan Peraturan Daerah (Perda) akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda), dalam hal ini Satpol PP. Namun untuk keamanan penegakan Perda, pihaknya akan ikut mendampingi.

”Untuk keamanan dalam menegakkan Perda jika ditemukan adanya pelanggaran hukum terkait adanya pungli di TPS illegal itu, kami siap mendampingi,” tukas Hendra. (and/pra)

Tinggalkan Balasan

Close