BekasiBerita UtamaMetropolis

Pedagang Pasar Bantargebang Tolak Revitalisasi

DEMO: Ratusan pedagang yang tergabung dalam persatuan pedagang pasar Bantargebang (P3B) melakukan aksi di depan Pasar Bantargebang menolak relokasi jelang agenda revitalisasi pasar. AHMAD PAIRUDZ/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Ratusan pedagang yang tergabung dalam Persatuan Pedagang Pasar Bantargebang (P3B) melakukan aksi di depan Pasar Bantargebang, Senin (13/1).

Mereka menolak rencana relokasi pedagang terkait agenda revitalisasi pasar yang sejatinya mulai dilakukan kemarin.

Para pedagang, terlihat membentangkan spanduk dan menduduki alat berat yang berada dilokasi sekitar pasar.

Pedagang meminta Pemerintahan Kota Bekasi memperjelas Perjanjian Kerjasama (PKS) atau MoU sebelum melakukan revitalisasi.

Ketua P3B, Muliya mengatakan, aksi dilakukan untuk meminta kejelasan terkait hak pedagang yang paling berkaitan dengan rencana tersebut.

”Selama ini, walau disebutkan dalam berkas kalau Pasar Bantargebang ini akan dilakukannya renovasi ringan namun ada juga yang menyebutkan akan di revitalisasi. Tapi kami selaku pedagang lama disini yang sudah hampir 20 tahun berdagang tidak pernah tahu Perjanjian Kerjasama (PKS) itu seperti apa, MoUnya itu seperti apa, karena tidak pernah dilakukannya sosialisasi,” katanya, Senin (13/1).

Padahal menurutnya setiap perjanjian kerjasama dalam revitalisasi pasar harus melibatkan para pedagang. ”Nah, kami kepengen tahu, kami pedagang loh. Yang akan membayar ini kami, yang akan berdagang kami disini, dan kami orang lama yang sudah puluhan tahun berdagang disini. Wajib dong kita tahu dan dilibatkan,” terangnya.

Sebenarnya, kata dia, tidak sulit merangkul para pedagang asalkan transparan dan proses dilakukan sesuai prosedur. ”Kalaupun mau dilakukan revitalisasi ataupun renovasi, mekanismenya yang benar dong, libatkan para pedagang. Ini faktanya enggak,” keluhnya.

Pihaknya mengaku mendukung pembenahan pasar jika mekanismenya ditempuh secara benar. Mereka juga meminta dijelaskan hasil penilaian kondisi bangunan saat ini kepada pedagang. Pasalnya pedagang akan direlokasi dilantai atas selama proses revitalisasi.

 ”Kalau mereka mau bikin revitalisasi, berarti bongkar habis dong pasar, tapi kenapa ada Tempat Penampungan Sementara (TPS) dilantai atas. Apa mau digantung ini pasar?,” tegasnya.

Pedagang meminta harus ada uji kelayakan bangunan jika memang akan direvitalisasi. ”Kalau masih layak kami minta diperpanjang, tapi kalau tidak layak silahkan di revitalisasi tapi mekanismenya harus benar dan transparan, sesuaikan dengan kemampuan para pedagang,” ucapnya.

Pihaknya juga mempersoalkan Down Payment (DP) hingga tingginya harga kios yang ditawarkan ke pedagang.

”Proses revitalisasi Pasar Bantargebang tidak sesuai prosedur. Dan juga harga yang ditawarkan ke pedagang terlalu mahal yakni kisaran Rp26 juta hingga Rp35 juta per meter. Kami protes segala bentuk intimidasi dan menolak revitalisasi sebelum ada kata sepakat dengan kami terkait harga kios dan lainnya,” tegasnya yang melihat adanya sejumlah kejanggalan dari rencana revitalisasi tersebut.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pasar Dinas Perindustrian Perdagangan, Rommy Payan mengaku, surat perintah (SP) Wali Kota Bekasi tetap harus dijalankan per hari ini Senin (13/1) untuk dimulai relokasi pedagang Pasar Bantargebang.

”Kita kan menjalankan SP Wali Kota untuk dilakukan relokasi pedagang. Nanti setelah kondusif akan dilakukan tahapan berikut seperti apraisal dan lainnya,” katanya.

Selain itu, kata dia perihal revitalisasi sejumlah pihak perlu tahu bahwa bukan hanya objek. Namun revitalisasi diakuinya merubah hal yang vital atau yang sebelumnya tidak berdaya lebih diberdayakan lagi.

”Jadi revitalisasi tidak konotasinya pembangunan harus dirubah total. Ada lebih dari 60 persen lah yang akan dibangun,” tandasnya.

Soal aksi P3B yang menolak revitalisasi, ia menjelasakan, pedagang di Pasar Bantargebang sudah habis kontrak sewa kiosnya per 1 Oktober 2019.

”Nah kami kan memberikan toleransi bagi pedagang yang sudah habis sewa kios nya. Jadi ini kan jadi kebijakan pemerintah bagi mereka, relokasi pedagang hari ini (Senin, 13/1) ditunda.  Kita pending, karena DPRD mau merapatkan dengan instansi terkait (Disperindag) hari Rabu (15/1), “jelasnya.

Sejumlah anggota DPRD Kota Bekasi dari Komisi I, II dan III dengan menggunakan bus DPRD mendatangi Pasar Bantargebang dan menemui Pedagang. Dipimpin Ketua Komisi I, Abdul Rozak, Komisi II Arief Rahman Hakim dan Ketua Komisi III Abdul Muin Hafiedz.

Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafiz mengatakan, pihaknya meminta Pemerintah Kota Bekasi untuk menunda kegiatan terkait rencana revitalisasi Pasar Bantargebang sampai diselesaikan persoalan yang dikeluhkan pedagang.

”Kita minta kegiatan di hentikan. Dan Rabu (15/1) mereka Dinas terkait, pengembang dan pedagang akan kita undang ke DPRD untuk membahasa revitalisasi Pasar Bantargebang,” tukasnya. (pay)

Tinggalkan Balasan

Close