BekasiBerita UtamaHukum

Waras Diduga Perantara Suap Kasus Meikarta

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Waras Wasisto terlibat dalam peristiwa suap izin proyek Meikarta atas terdakwa mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa.

Dalam sidang perdana Mantan Sekda Jabar Iwa Karniwa dijelaskan, Waras berperan penting menjadi penyambung antara pihak Dinas PUPR Kabupaten Bekasi dalam penuntasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk proyek Meikarta.

Dalam kasus tersebut, Waras tidak sendirian. Namun dibantu oleh Anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang juga dari Partai PDI Perjuangan yaitu Soleman. ”Dalam peristiwa yang kami sampaikan di dakwaan kami masukan nama beliau, mulai dari Soleman,” ujar Jaksa Penuntut Umum KPK, Yadyn seusai sidang di Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung jalan LLRE Martadinata Kota Bandung Jawa Barat, Senin (13/1)

Soal status hukum Waras, Yadyn memastikan akan terungkap di persidangan bersama saksi lainnya. ”Tinggal nanti kita lihat fakta persidangannya terkait keterlibatan yang bersangkutan,” terangnya.

Jaksa menduga Waras Wasisto berperan dalam proses suap kepada Iwa Karniwa. ”Sampai sejauh ini, ada kualifikasi peristiwa yang mana juga beliau ada di dalamnya, tapi untuk kepentingan pembuktian nanti kita lihat di persidangan,” katanya.

Sementara itu, Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Iwa Karniwa terancam hukuman paling lama 20 tahun penjara. Ia didakwa telah menerima pemberian atau hadiah uang sebesar Rp 900 juta terkait pengurusan perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.

 Hal itu terungkap dalam sidang perdana bagi Iwa Karniwa, di Pengadilan Tipikor Bandung, kemarin. Persidangan mengagendakan pembacaan berkas dakwaan dari Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (PU KPK).

Dalam dakwaannya, Penuntut Umum (PU) KPK Yadyn menyebutkan terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan, berlanjut, menerima hadiah.

”Yaitu menerima hadiah berupa uang senilai Rp 900 juta dari PT Lippo melalui PT MSU, melalui Satriadi, Neneng Rahmi, Henry Lincoln dan Waras Wasisto,” katanya diruang sidang Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (13/1).

Padahal pemberian dimaksudkan agar terdakwa membantu mempercepat keluarnya persetujuan dari Gubernur Jabar atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah disetujui DPRD Kabupaten Bekasi.

”Pemberian juga dimaksudkan agar terdakwa ikut mendorong percepatan RDTR Wilayah Pengembangan (WP) I dan IV serta II dan III dalam proyek pembangunan Meikarta,” ujarnya.

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kewajibannya sebagai penyelenggara negara, yakni selaku Sekda Jabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Rencananya, Jaksa KPK menghadirkan 28 saksi untuk persidangan Iwa Karniwa. ”Semua akan kita hadirkan sesuai dengan fakta yang ada dalam dakwaan. Saksi – saksi tersebut kami hadirkan di persidangan,” imbuhnya.(rbg/pjk/viv)

Tinggalkan Balasan

Close