Bekasi

Pendataan Harus Tepat Sasaran

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pola subsidi elpiji ’Melon’ akan dirubah oleh pemerintah pusat, mekanisme akan dirubah, diberikan langsung kepada rumah tangga kategori miskin. Beberapa skema dipertimbangkan, diantaranya menggunakan barcode tempel, sehingga saat membeli sejumlah tiga tabung, akan disubsidi secara langsung dalam bentuk transfer langsung ke rekening penerima. Skema ini direspon oleh pengamat ekonomi, satu hal yang menjadi kunci yakni data keluarga miskin yang dimiliki oleh pemerintah musti valid.

Saat ini, pemerintah sedang menghitung rata-rata pembelian gas elpiji 3 kg warga yang berhak menerima subsidi. Terkait dengan rencana ini, subsidi memang seharusnya dirasakan oleh masyarakat yang berhak menerima. Namun, dalam hal ini pemerintah harus memiliki data yang valid.

”Memang sebaiknya subsidi diberikan kepada yang berhak, yaitu orang yang tidak mampu. tetapi penerintah harus mempunyai data yang valid, siapa yang berhak membeli gas tabung 3 kg. Saya lihat sendiri resatoran yang cukup besar memakai tabung gas 3 kg, cadangan tabung gasnya bertumpuk di dapur. Di Indonesia itu yang susah adalah kontrol terhadap suatu kebijakan, biasanya ada banyak penyelewengan, jadi data BPS, data Mensos dan data kependudukan dari Depdagri harus disinkronkan agar tidak bias,” jelas pengamat Ekonomi STIE Mulia Pratama, Mediati Saadah.

Pencabutan subsidi ini, bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pasti berpengaruh dalam kelanjutan usaha. Secara langsung akan mempengaruhi cost produksi, sehingga harga jual barang produksi otomatis naik, dan berdampak pada penurunan penjualan.

Mekanisme barcode tempel bisa saja dilakukan, asal sistem yang akan digunakan sudah siap serta disosialisasikan kepada masyarakat. Meskipun ada pengecualian terhadap UMKM, berkenaan dengan pembatasan pembelian tabung gas ini akan berbeda dalam hal jumlahnya, tinggal menghitung pemakaian rata-rata rumah tangga dan pelaku UMKM yang jelas akan berbeda.

”Pembatasan jumlah tabung juga bagus, karena terjadi pemerataan pemakaian jumlah tabung gas. Misal disurvey, kemudian diambil rata-rata pemakian tiap rumah tangga dengan jumlah anggota 4 orang itu berapa tabung gas. Misalnya ketemu 5 tabung gas, ya itulah maksimal pembelian tabung gas per bulan,” terangnya.

Sementara itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bekasi mengaku tidak mengetahui secara pasti kuota pasokan gas elpiji 3 kg untuk wilayah Kota Bekasi setiap tahunnya.

Sementara, dalam hal pengawasan dilapangan, kontrol dilakukan dari tingkat agen hingga ke pangkalan penjual gas elpiji. HET diatur melalui keputusan wali kota.

”Untuk jatah LPG 3 kg kita tidak mempunyai data, untuk lebih lengkapnya bisa berkordinasi ke kementerian ESDM atau Pertamina, karena itu dari pusat semua,” singkat Kabid Perdagangan Disperindag Kota Bekasi, Hambali. (Sur)

Close